BAB V
TRANSLASI MATA UANG ASING
• ALASAN-ALASAN UNTUK MELAKUKAN TRANSLASI
Perusahaan dengan operasi luar negeri yang signifikan menyusun laporan keuangan konsolidasi yang memungkinkan para pembaca laporan untuk mendapatkan pemahaman yang holistic atas operasi perusahaan, baik domestic maupun luar negeri. Untuk mecapai hal ini, laporan keuangan anak perusahaan luar negeri yang berdominasi dalam mata uang asing disajikan ulang dengan mata uang pelaporan induk perusahaan. Proses penyajian ulang informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya disebut sebagai TRANSLASI.
Kurs nilai tukar variable, yang digabungkan dengan berbagai macam metode translasi yang dapat digunakan dan perbedaan perlakuan atas keuntungan dan kerugian translasi, membuat perbandingan hasil keuangan satu perusahaan dengan perusahaan lain, atau perbandingan hasil suatu perusahaan, yang sama dari satu period eke periode lain sulit dilakukan.
Alasan tambahan untuk translasi mata uang asing adalah untuk mencatat transaksi mata uang asing, mengukur resiko suatu perusahaan terhadap pengaruh perubahan mata uang dan berkomunikasi dengan para pihak berkepentingan dari luar negeri. Seperti halnya dengan konsolidasi, transaksi dalam mata uang asing, seprti pembelian barang dagang dari China oleh sebuah importer dari Kanada, harus ditranslasikan karena laporan keuangan tidak dapat disusun dari akun-akun yang dinyatakan dalam lebih dari satu mata uang.
Untuk keperluan akuntansi, suatu aktiva dan kewajiban mata uang asing dikatakan menghadapi risiko mata uanng jika suatu perubahan kurs nilai tukar mata uang menyebabkan mata uang induk perusahaan (pelaporan) juga berubah. Pengukuran risiko ini akan berbeda-beda tergantung dari metode translasi yang dipilih untuk digunakan oleh perusahaan.
• LATAR BELAKANG DAN TERMINOLOGI
Translasi tidak sama dengan konversi, yang adalah pertukaran dari satu mata uang ke mata uang lain secara fisik. Translasi hanyalah perubahan satuan unit moneter, seperti halnya sebuah neraca yang dinyatakan dalam pound Inggris disajikan ulang ke dalam nilai ekuivalen dolar AS. Tidak ada pertukaran fisik yang terjadi, dan tidak ada transaksi terkait yang terjadi seperti bila dilakukan konversi.
Transaksi mata uang asing terjadi pada pasar spot, forward atau swap. Mata uang yang dibeli atau dijual pada spot umumnya harus dikirimkan secepatnya yaitu dalam waktu 2 hari kerja. Kurs pasar spot dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk perbedaan tingkat inflasi antar Negara, perbedaan suku bunga nasional dan ekspektasi terhadap nilai tukar di masa yang akan datang.
Transaksi pada pasar forward adalah perjanjian untuk melakukan pertukaran suatu mata uang dengan jumlah tertentu ke dalam mata uang lain pada suatu tanggal di masa depan. Kuotasi pada pasar forward dinyatakan dengan diskonto atau premium dari kurs spot.
Transaksi swap melibatkan pembelian spot dan penjualan forward atau penjualan spot atau pembelian forward, atas suatu mata uang secara bersamaan. Investor sering memanfaatkan transaksi swap untuk mengambil keuntungan dari tingkat suku bunga yang lebih tinggi di sutu Negara asing, sembari dalam kesempatan yang sama melindungi diri terhadap pergerakan yang tidak menguntungkan dari kurs nilai valuta asing.
Translasi saldo-saldo dalam mata uang asing dilakukan sederhana saja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nilai ekuivalen mata uang domestik diperoleh dengan mengalikan saldo dalam mata uang asing dengan kuotasi kurs langsung atau dengan membagi saldo mata uang asing dengan kuotasi tidak langsung.
• PERMASALAHAN
Jika kurs nilai tukar relative stabil, translasi mata uang tidak akan lebih sukar dari proses translasi satuan rinci atau kaki menjadi ekuivalennya dalam unit metric. Namun demikian, kurs nilai tukar jarang sekali stabil. Mata uang Negara –negara industry maju menemukan nilainya secar bebas dalam pasar mata uang. Nilai tukar yang berfluktuasi sering khusus terjadi di Eropa Timur, Amerika Latin, dan beberapa Negara di Asia. Fluktuasi mata uang meningkatkan jumlah nilai tukar translasi yang dapat digunakan dalam proses translasi dan menimbulkan keuntungan dan kerugian mata uang asing.
• PENGARUH ALTERNATIF KURS TRANSLASI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
Ketiga nilai tukar berikut ini digunakan ketika melakukan translasi saldo dalam mata uang asing menjadi maa uang domestik. Pertama, kurs ini adalah kurs nilai tukar pada saat tanggal laporan keuangan. Kedua, kurs historis adalah kurs nilai tukar pada saat suatu aktiva dalam mata uang asing pertama kali diperoleh atau ketika suatu kewajiban dalam mata uang asing pertama kali terjadi. Terakhir, kurs rata-rata yaitu rata-rata sederhana atau tertimbang dari kurs nilai tukar kini atau kurs nilai tukar historis.
Pengaruh penggunaan kurs nilai tukar historis dibandingkan dengan kurs nilai tukar kini terhadap laporan keuangan ketika digunakan sebagai koefisien translasi mata uang asing. Kurs nilai tukar historis umumnya mempertahankan biaya awal ekuivalen dengan suatu pos dalam mata uang asing dalam laporan berdenominasi mata uang domestik.
• TRANSAKSI MATA UANG ASING
Ciri utama yang istimewa dari sebuah transaksi mata uang asing adalah penyelesaiannya dipengaruhi dalam suatu mata uang asing. Jadi, transaksi dalam mata uang asing terjadi pada saat suatu perusahaan membeli atau menjual barang dengan pembayaran yang dilakukan dalam suatu mata uang asing atau ketika perusahaan meminjam atau meminjamkan dalam mata uang asing. Suatu transaksi mata uang asing dapat berdenominasi dalam suatu mata uang, tetapi diukur dalam mata uang yang lain.
Transaksi ada dua (2) yaitu :
1. Prespektif Transaksi Tunggal
2. Prespektif Dua Transaksi
FAS No. 52 pernyataan standar akuntansi untuk mata uang asing yang wajib diterapkan di AS mengharuskan perlakuan berikut ini untuk transaksi mata uang asing :
1. Pada tanggal suatu transaksi diakui, setiap aktiva, kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian yang terjadi dari suatu transaksi harus diukur dan dicatat dalam mata uang fungsional perusahaan yang melakukan pencatatan dengan menggunakan kurs nilai tukar yang berlaku pada tanggal tersebut.
2. Pada setiap tanggal neraca, saldo-saldo tercatat yang berdenominasi dalam suatu mata uang selain mata uang fungsional perusahaan yang melakukan pencatatan harus disesuaikan untuk mencerminkan kurs nilai tukar terkini.
• PERSPEKTIF TRANSAKSI TUNGGAL
Berdasarkan perspektif transaksi tunggal, penyesuaian nilai tukar diperlakukan sebagai penyesuaian terhadap akun-akun transaksi yang awal berdasarkan premis bahwa suatu transaksi dan penyelesaiannya merupakan suatu peristiwa tunggal.
• PERSPEKTIF DUA TRANSAKSI
Berdasarkan perspektif dua transaksi, penagihan piutang dalam krona dianggap sebagai peristiwa terpisah dari penjualan yang menyebabkan timbulnya piutang tersebut. Penggunaan metode dua transaksi untuk mencatat transaksi dalam mata uang asing. Keuntungan dan kerugian dari transaksi yang sudah selesai dan belum diselesaikan dimasukkan dalam penentuan laba. Pengecualian utama terhadap ketentuan yang terjadi: (1) Penyesuaian nilai tukar berkaitan dengan transaksi antarperusahaan jangka panjang tertentu dan (2) transaksi tersebut dimaksudkan dan berfungsi efektif sebagai lindung nilai atas investasi dan komitmen mata uang asing.
• TRANSLASI MATA UANG ASING
Perusahaan yang beroperasi secara internasional menggunakan berbagai metode untuk menyatakan aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban yang dinyatakan dalam mata uang asing menjadi mata uang domestic. Metode translasi ini dapat dikualifikasikan menjadi dua jenis : metode yang menggunakan kurs translasi tunggal untuk menyajikan ulang saldo dalam mata uang asing ke dalam nilai ekuivalen dalam mata uang domestic dan metode yang menggunakan berbagai macam kurs.
DAFTAR PUSTAKA
Frederick D.S. Choi, dan Gary K. Meek, International Accounting, Jakarta: Salemba Empat,2005.
http://kornetcincang.blogspot.com/2009/05/translasi-mata-uang-asing.html
http://indrawijaya.blog.com/2008/06/17/translasi-mata-uang-asing/
AKUNTANSI INTERNASIONAL 6
BAB VI
TEKANAN TERHADAP PENGUNGKAPAN DAN HARMONISASI AKUNTANSI INTERNASIONAL
Tekanan internasional terhadap perkembangan akuntansi dalam rangka perbandingan akuntansi dan informasi akuntansi muncul di berbagai kelompok kepentingan dan organisasi. Harmonisasi merupakan pendekatan yang lebih fleksibel dibanding standarisasi. Bebagai kelompok kepentingan yang berpengaruh terhadap pengungkapan dan harmonisasi akuntansi adalah sebagai berikut , pemerintah, serikat dagang dan buruh, investor, bankir dan kreditor, public, akuntan dan auditor.
1. PEMERINTAH
Peran pemerintah dalam penetapan isi dan sifat laporan keuangan telah menjadi kajian. Informasi yang diminta dari perusahaan oleh pemerintah bervariasi dipengaruhi oleh, misalnya, perencanaan dan peraturan pemerintah. Kekuasaan Negara di satu sisi dan perusahaan di sisi lain merupakan kontroversi tersendiri. Tetapi terdapat bukti bahwa pemerintah biasanya mempunyai otoritas untuk memintadan menerima informasi apa pun yang dibutuhkan dari perusahaan.
Secara factual, pemerintah bukan pemakai penting dari laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan.tetapi pemerintah dalam situasi tertentubertindak sebagai pengatur untuk tujuan – tujuan tertentu. Sebagai contoh, partisipasi dan dukungan terhadap United Nations Commission Transnational Corporations, memberikan gambaran tekanan pemerintah terhadap pengungkapan informasi.
Beberapa kendala yang dihadapi pemerintah yang berperan dalam pengaturan pengungkapan informasi, yang pertama, informasi yang relevan terhadap operasi suatu perusahaan mungkin tidak tersedia dari perusahaan tersebut tetapi dari luar perusahaan, misalnya dari perusahaan induk atau yang lain dalam kelompok perusahaan. Yang kedua, peran penting perusahaan multinasional dalam perdagangan dunia dan pembangunan menyebabkan pemerintah secara langsung atau melalui organisasi intergovernmental melakukan evaluasi dan monitor terhadap startegi, kinerja dan perilaku perusahaan multinasional secara keseluruhan. Sumber utama informasi tersebut adalah laporan keuangan perusahaan. Ketiga, peran pemerintah dijalankan oleh fungsi-fungsi dari berbagai departemen. Laporan yang ditujukan untuk kepentingan satu departemen, misalnya dirjen pajak, biasanya tidak tersedia untuk departemen lain. Terakhir, pemerintah memang mempunyai kekuasaan untuk meminta informasi apa pun yang dibutuhkan, tetapi kekuatan tersebut bukannya tidak terbatas. Di beberapa Negara seperti di Negara sedang berkembang yang kadang-kadang tergantung pada perusahaan multinasional, permintaan untuk suatu jenis laporan tertentu dapat menimbulkan respon negatif. Meningkatnya ketersediaan informasi laporan keuangan berarti bahwa pemerintah mempunyai akses langsung terhadap perusahaan multinasionaltanpa harus terjadi proses tawar-menawar.
2. SERIKAT DAGANG DAN PEKERJA
Organisasi seikat dagang yang berpartisipasi pada tingkat intergovernmental International Trade Union Confederations (ITUCs), contohnya adalah European Trade Union Confederation (ETUC), Internatinal Confederation on Free Trade Unions (ICFTU), dan World Confederation of Labour (WCL). Selain itu juga terdapat secretariat internasional yang berkonsentrasi pada industry-industri yang spesifik dan berhubungan dengan kategori industry yang relevan. Dalam konteks nasional, serikat dagang berusaha untuk mempengaruhi perilaku perusahaan multinasional maupun mempengaruhi dalam kebijakan pemerintah. Hubungan antara serikat dagang dan perusahaan multinasional menjadi lebih kompleks dan bervariasi. Informasi yang dibutuhkan oleh serikat dagang tergantung point-point spesifik berdasar bentuk perusahaan dan tujuan informasi tersebut dibuat.
3. INVESTOR
Investor, termasuk analis keuangan, adalah mereka ynag mempunyai akses dan menggunakan laporan perusahaan dan informasi lain yang dipublikasikan sebagai dasar keputusan investasi. Utamanya adalah investor yang menginvestasikan di perusahaan induk meskipun sejumlah sedikit investor di anak perusahaan.
Kepentingan investor untuk memperoleh informasi dari perusahaan diwakili oleh organisasi analis keuangan internasional dan suatu badan seperti International Organisation of Securities Commissions (IOSCO). Di samping tambahan pengungkapan informasi dan informasi mengenai prospek masa depan, investor dan analis keuangan juga member perhatian terhadap kekurangan dalam perbandingan laporan keuangan. Tujuan dari perbandingan laporan keuangan adalah untuk mengevaluasi alternatif-alternatif yang relevan mengenai pilihan antara konteks perusahaan dan nasional.
Jenis informasi yang relevan bagi investor dan analis keuangan adalah yang berhubungan dengan performance dan prospek masa depan operasi MNE secara menyeluruh, khususnya berdasar segmentasi geografis dan line of business.
4. BANKIR DAN KREDITOR
Sama dengan investor, informasi yang dibutuhkan oleh bankir dan kreditor adalah difokuskan pada informasi perusahaan yang berkaitan dengan posisi keuangan, performance, dan prospek masa depan. Di Negara-negara di mana bankir dan kreditor lain merupakan sumber keuangan yang lebih penting dibandingkan dengan pemegang saham, seperti Jerman, Perancis, dan Jepang, maka akan mempunyai pengaruh konservatif dalam pengukuran performance dan kekayaan perusahaan yang diungkapkan.
Dalam konteks harmonisasi akuntansi internasional, organisasi perbankan internasional terlibat dalam mendukung supaya informasi dari kliennya; pemerintah, institusi keuangan, dan perusahaan lebih komparabel. Di antara yang terpenting adalah bank pembangunan internasional, misalnya the Asian Development Bank, the European Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the International Bank for Reconstruction and Development, dan the World Bank.
Bank Internasional sering mensyaratkan laporan keuangan special dan begitu juga International Finance Corporation sehingga mereka menerbitkan booklet intruksi detail tentang standar akuntansi dan pelaporan. Hal ini akan berdampak pada praktek di banyak Negara berkembang.
5. PUBLIK
Kelompok pemakai informasi ini dan partisipan dalam proses pengungkapan informasi mencakup semua kelompok selain akuntan dan auditor (penyiap, pemakai, dan pemverifikasi informasi) dan manajer termasuk direktur (yang bertanggung jawab terhadap pengungkapan informasi). Kelompok ini misalnya adalah consumer dan pemegang saham. Tampaknya sangat bermanfaat mengidentifikasi ini dalam kaitannya dengan performance “sosial” MNEs. Mereka yang mempertimbangkan aspek ini mencakup pemerintah, serikat dagang, investor, bankir, kreditor, konsumer, pembayar pajak dan pihak lain yang dipengaruhi oleh performance social MNEs, sebagai ganti atau tambahan dari performance “finansial”.
Performance “sosial” mencakup isu hak hidup dan kualitas hidup berbeda dari performance “finansial” karena aktivitas MNE mungkin saja menimbulkan cost dan benefit yang bukan refleksi transaksi itu sendiri. Hal ini dikenal dengan “externalities”, dan hal ini bias positif atau negative. Misalnya MNE menerbitkan benefit yang merupakan jalan dan komunikasi, tetapi memberikan cost yang berupa polusi lingkungan.
6. AKUNTAN DAN AUDITOR
Sebagai penyiap dan pemakai informasi MNE, sangatlah nyata bahwa peran akuntan sangatlah penting. Mereka sangat berpengaruh dan bertanggung jawab terhadap informs tersebut. Hal ini dikuatkan dengan peran akuntan sebagai auditor yang berfungsi sebagai pemverifikasi laporan yang dikeluarkan oleh MNE bagi pihak luar.
Bersamaan dengan tumbuhnya secara pesat perusahaan akuntan public internasional- sebagai respon atas MNEs aktif dalam harmonisasi akuntansi dan pelaporan, maka pengembangan organisasi profesi secara internasional menjadi penting. Ada dua organisasi profesi internasional utama, yaitu the International Accounting Standards Committee (IASC) dan the International Federation of Accountans (IFAC).
DAFTAR PUSTAKA
Eko Suwardi. 2000. Akuntansi Internasional, Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
BAB VII
AUDIT EKSTERNAL
OPERASI LUAR NEGERI
Akuntan bertanggung jawab menyediakan data ekonomi yang menunjukkan efisiensi dan produktivitas usaha dan bermanfaat untuk pembuatan kebijakan makro. Kualitas profesi audit merupakan fungsi dari beberapa audit dan akuntansi, kualitas sistem pendidikan dan proses sertifikasi.
A. Identitas
Identitas merupakan syarat mengenai jati diri calon, menunjukkan bahwa calon adalah warga Negara mendapat sertifikat, calon tak bangkrut, di bawah pengawasan pengadilan, atau calon merupakan anggota organisasi khusus.
B. Persyaratan Pendidikan, Pengalaman, dan Pengujian
Sertifikasi mensyaratkan calon menempuh jenjang pendidikan tertentu sebelum memperoleh sertifikat. Pengalaman kerja melibatkan beberapa banyak pengalaman kerja dibutuhkan sedang pengujian menentuka calon lulus atau tidak.
C. Ukuran Profesi
Mutu hasil kerja profesi tidak bias dinilai masyarakat awam dan akuntan adalah professional yang mengetahui kualitas kerja mereka. Oleh karena itu, para professional harus mengatur dirinya sendiri yang dalam hal ini dilaksanakan organisasi profesi. Jumlah akuntan tergantung barrier to entry untuk masuk profesi.
D. Reciprocity
Reciprocity berarti akuntan dapat memiliki ijin di suatu Negara untuk melakukan praktek di Negara lain. Beberapa Negara tidak mengijinkan audit perusahaan di dalam negerinya dilakukan auditor yang tidak memiliki ijin profesi Negara tersebut.
E. Harmonisasi di Masyarakat Eropa
Masyarakat eropa merilis rangkaian petunjuk, lalu diadopsi badan menteri Masyarakat Eropa pada 1984, mengulas :
1) Kualifikasi statuory auditor
Untuk memperoleh sertifikasi calon harus memenuhi syarat pendidikan, pangalaman dan pengujian. Khusus pengalaman minimal telah tiga tahun praktek pelatihan.
2) Reciprocity
Kondisi yang harus dipenuhi auditor untuk praktek di Negara lain : memenuhi persyaratan, harus menunjukkan bahwa ia mengerti undang-undang dan persyaratan mengaudit sesuai Negara asal.
3) Independensi
The Eight Directive memutuskan memberikan ijin masing-masing Negara untuk menentukan kondisi yang diinginkan untuk independensi. KAP internasional harus menyesuaikan operasi di tiap Negara untuk mengikuti budaya dan kondisi perekonomian Negara yang bersangkutan.
1. KANTOR AKUNTAN GLOBAL
Perbedaan latar belakang akuntan public menyebabkan perlu standar akuntansi berterima umum yang berlaku di seluruh dunia. KAP besar yang berekspansi ke luar negeri harus menyesuaikan pelayanan audit dari pengiriman auditor ke luar negeri sampai penyusunan laporan dengan audit lokal. Tren persaingan KAP adalah merger dengan alas an peningkatan bisnis global. KAP umumnya membagi layanan dalam tiga area; akuntansi dan audit, pajak dan konsultasi.
A. Alasan-alasan Ekspansi
1. Kebutuhan untuk mendeskripsikan peningkatan usaha yang memerlukan satu audit untuk semua perusahaan dalam satu kelompok.
2. Untuk menggambarkan ekspansi yang memerlukan pelayanan KAP internasional.
Akuntansi global dan peningkatan klien pasar luar negeri mempengaruhi ekspansi usaha audit.
B. Pelayanan Klien Internasional
Cara sederhana KAP melayani klien multinasional adalah dengan mengirim auditor dari kantor pusat untuk melayani klien di luar negeri. Pendekatan berbeda lain :
1) Pendekatan Koresponden (Pendekatan Tidak Langsung)
Hubungan korespondensi kuat jika koresponden lokal member pelayanan eksklusif untuk satu KAP asing, koresponden lemah jika member pelayanan lebih dari satu KAP asing.
2) Pendekatan Cabang (Pendekatan Langsung)
Pendirian cabang di luar negaeri yang mungkin terpisah dari induk.
C. Persekutuan Global
KAP di luar negeri ialah organisasi otonom, berdasar keuntungan dan pelayanan bersama.
D. Issue Operasional Persekutuan Global
Kemampuan auditor menghasilkan laporan audit yang baik bergantung pada beberapa faktor – faktor spesifik antara laian :
1. Pembatasan penggunaan nama kantor akuntan
2. Pembatasan hak pendirian dan asosiasi
3. Pembatasan ruang lingkup praktek
4. Pembatasan upah yang dikirim ke kantor akuntan pusat
5. Diskriminasi pajak
6. Pengendalian mutu
2. PROSES AUDIT
Auditor internasional menekankan bahwa standard an praktek pemeriksaan seperti standar dan praktek akuntansi berdasar beragam pertimbangan antarnegara.
A. Sumber dari Kepatuhan dan Persyaratan Audit
Perkembangan standar audit memiliki hubungan timbale balik yang kompleks dengan budaya, legal-politik, dan keanekaragaman ekonomi Negara tersebut. Ada perbedaan dalam syarat-syarat audit. Compliance audit menentukan yang diaudit mengikuti prosedur atau patuh pada otoritas yang lebih tinggi.
B. Perbedaan Standar Audit
Beberapa alasan standar audit bervariasi pada beberapa Negara misal di US dan UK pasar modal dan organisasi profesi berkualitas tinggi. Budaya juga memainkan peranan penting.
C. Pendapat Audit
International Federation of Accountant berdiri 1983 mengeluarkan International Audit Guideline No. 13 “Laporan auditor dan Laporan Keuangan” yang berisi elemen-elemen kunci yang disertakan : (1) judul, (2) alamat yang diaudit, (3) identifikasi laporan keuangan yang diaudit, (4) referensi standar audit atau praktek yang diakui, (5) pendapat/penolakan auditor atas laporan keuangan, (6) tanda tangan, (7) alamat auditor, (8) tanggal laporan.
3. HARMONISASI STANDAR AUDIT
Manfaat pengembangan standar audit berterima umum :
1. Menjamin laporan audit dihasilkan Negara lain dapat dipertanggungjawabkan
2. Meningkatkan manfaat keberadaan standar akuntansi internasional
3. Membantu pembaca dalam membuat perbandingan keuangan internasional
4. Mendorong perbaikan dan perluasan suatu bentuk standar akuntansi
5. Membantu aliran modal investasi
6. Mempermudah Negara terbelakang menghasilkan standar audit domestic
DAFTAR PUSTAKA
Eko Suwardi. 2000. Akuntansi Internasional, Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
AKUNTANSI INTERNASIONAL 8
BAB VIII
KOMBINASI DAN KONSOLIDASI
BISNIS INTERNASIONAL
Suatu kombinasi bisnis terjadi apabila suatu perusahaan bergabung dengan satu perusahaan lain atau lebih menjadi satu entitas akuntansi dan entitas yang baru tersebut meneruskan aktivitas perusahaan-perusahaan terdahulu yang semula terpisah (APB Opinion No. 16).
Menggabungkan entitas-entitas bisnis yang semula terpisah adalah suatu alternative untuk memperluas usaha. Meskipun tujuan utama kombinasi bisnis adalah profitabilitas, namun manfaat lain yang diperoleh adalah efisiensi operasi melalui integrasi operasi maupun diversifikasi risiko bisnis melalui konglomerasi.
Kombinasi bisnis dapat dikategorikan menjadi salah satu bentuk di bawah ini :
1. Merger, yaitu apabila suatu perusahaan mengambil alih operasi suatu entitas bisnis lain dan entitas bisnis tersebut kemudian dilebur menjadi satu dengan perusahaan yang mengambil alih.
2. Konsolidasi, yaitu apabila suatu perusahaan baru terbentuk dengan mengambil alih asset atau operasi dua atau lebih entitas bisnis yang terpisah dan perusahaan – perusahaan lama tersebut dibubarkan.
3. Akuisisi, yaitu apabila suatu perusahaan membeli hak milik entitas lain, namun kedua entitas bisnis tersebut tetap beroperasi secara terpisah.
Kinerja kauangan dan prospek masa depan perusahaan sebagai sebuah entitas bisnis menarik perhatian berbagai kelompok seperti investor, banker, pekerja dan manajer. Dalam konteks ini sebuah laporan keuangan yangdikontrol dan dikoordinasikan oleh perusahaan induk menjadi relevan.
1. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Kebutuhan informasi dari perusahaan multinasional yang beroperasi mendunia menimbulkan kontroversi tentang bagaimana sebuah pelaporan informasi yang terbaik. Konsolidasi pada umumnya diterima dalam praktek sebagai cara akuntansi untuk mombinasi bisnis secara internasional. Laporan konsolidasi menjadi relevan bukan hanya terhadap pemakai luar tetapi digunakan manajemen untuk control dan koordinasi.
2. USAHA HARMONISASI INTERNASIONAL
Menyangkut harmonisasi internasional pada permasalahan konsolidasi, terdapat beberapa ide yang mengarah pada pemahaman secara bersamaan mengenai konsolidasi terutama pada tingkat masyarakat Eropa dan IASC. Di Eropa langkah yang paling berharga bagi harmonisasi adalah adaptasi Seventh Directive On Consolidated Account pada tahun 1983. Poin yang tercantum sangat penting dalam hal member arahan bagi konsolidasi secara luas pada tingkat dunia. Arahan tersebut juga searah dengan praktek akuntansi Anglo- Amerika yang dominan pada saat ini. Meskipun demikian arahan ini juga memasukkan praktek-praktek di Eropa.
Beberapa kompromi dilakukan untuk menggabungkan konsolidasi ala daratan Eropa dan khususnya praktek di Jerman. Masalah utama adalah pendekatan Inggris mendorong kekuatan legal untuk control perusahaan lain melalui kepemilikan saham, sementara pendekatan Jerman meningkatkan eksistensi melalui control manajemen. Seventh Directive memberikan peluang untuk pemakaian kedua pendekatan tersebut. Konsolidasi yang diminnta menurut Article 1 jika salah satu dari kondisi di bawah ini terpenuhi :
1. Sebagian besar dari pemegang saham dengan hak voting.
2. Pemegang saham dan hak untuk memilih mayoritas dewan direktur.
3. Pengaruh dominan sebagai hasil dari kontrak .
Di Prancis tiadanya peraturan yang baku mengenai konsolidasi mengakibatkan praktek yang banyak berbeda. Di tingkat internasional, harmonisasi yang diprakarsai oleh IASC mengenai konsolidasi terwujud dalam salah satu bagian IAS (27 dan 28) yang menyatakan bahwa laporan keuangan konsolidasi tingkat dunia harus disajikan bersama dengan informasi mengenai perusahaan anggota grup termasuk anak-anak perusahaan. Kombinasi meliputi semua anak perusahaan kecuali dilakukan justifikasi dan diperlakukan dengan metode ekuiti.
Permasalah yang dihadapi IASC adalah membangun sebuah dasar teori yang kuat bagi alternatif-alternatif yang ditawarkan dalam usulan IASC. Yang sering Nampak adalah IASC lebih banyak dipengaruhi oleh praktek-praktek akuntansi dan maksud-maksud untuk lebih menyeragamkan perlakuan akuntansi. Salah satunya terlihat dalam kasus goodwill yang muncul karena konsolidasi, meskipun praktek perlakuan goodwill sebagai asset yang bias diamortisasi telah banyak dilakukan.
3. LAPORAN ALIRAN KAS
Laporan aliran kas atau laporan posisi keuangan semakin diakui sebagai sebagai perangkat yang tidak kalah pentingnya dalam keseluruhan laporan keuangan konsolidasi. Laporan ini menggambarkan aliran masuk dana dari operasi dan dari hal seperti pinjaman baru, modal atau penjualan asset bersama dengan aliran keluar dana yang diperuntukkan bagi pembayaran dividen, pembayaran utang dan investasi.
Laporan ini member gambaran mengenai kinerja keuangan, stabilitas keuangan, dan prospek likuiditas dari suatu perusahaan. Berikut akan disajikan table yang menggambarkan perbandinagn praktek di berbagai Negara.
4. AKUNTANSI JOINT VENTURE
JOINT VENTURE merupakan fenomena bisnis yang relative baru dan tumbuh dengan cepat beserta isu-isu yang melatarbelakangi. Baik antara perusahaan multinasional itu sendiri dan antara perusahaan di Negara tempat operasinya maupun dengan pemerintah. Masalah yang terjadi adalah bagaimana untuk melakukan koordinasi kultur dan tradisi akuntansi yang berbeda dengan cara yang dapat memberikan solusi kepada control keuangan, pengukuran laba dan penilaian investasi joint venture. Jika terdapat perbedaan asset, depresiasi, perlakuan utang, dan penggunaan dana untuk berbagai tujuan dan termasuk investasi baru dan manfaat social pegawai.
Gelombang baru joint venture juga memiliki banyak pertanyaan seputar pelaporan keuangan oleh perusahaan multinasional. Dalam hal ini, IASC mencoba memberikan solusi dengan mengeluarkan IAS 31 pada Desember 1990 “Financial Reporting of International In Joint Ventures”. IAS 31 mendefinisikan joint venture sebagai ”penyajian control oleh dua atau lebih pihak yang sepakat melakukan aktivitas yang dapat dikontrol bersama”.
Ada tiga bentuk joint venture yaitu Operasi, Aset, dan Perusahaan meskipun secara umum lebih banyak berbentuk operasi dan asset daripada perusahaan. Benchmark Treatment yang direkomendasikan untuk IASC, menggunakan pendekatan konsolidasi secara proporsioanal baik kombinasi saham dari asset, utang, pendapatan dan biaya joint venture ke dalam dasar line-by-line dengan grup yang dikonsolidasi atau dengan memasukkan item yang terpisah dalam laporan keuangan konsolidasi.
Adapun metode yang digunakan, pengungkapan informasi disyaratkan mengungkapkan mengenai ketidakpastian, komitmen modal, daftar dan deskripsi kepentingan yang signifikan dan proporsi kepemilikan yang mengontrol suatu entitas.
DAFTAR PUSTAKA
Eko Suwardi. 2000. Akuntansi Internasional, Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
Selasa, 17 April 2012
Kamis, 29 Maret 2012
Rangkuman Akuuntansi Internasional
BAB I
PENDAHULUAN
AKUNTANSI INTERNASIONAL
Perbedaan studi Akuntansi Internasional adalah pada :
1. Pelaporan untuk MNC/MNE
2. Batas Negara
3. Pelaporan untuk pihak lain di Negara yang berbeda
4. Perpajakan Internasional
5. Transaksi Internasional
PROSES AKUNTANSI
1. Pengukuran
Proses mengidentifikasi, mengelompokkan dan menghitung aktivitas ekonomi dan transaksi, memberikan masukan mendalam mengenai profitabilitas dan operasi
2. Pengungkapan
Proses mengkomunikasikan kepada para pengguna
3. Auditing
Proses atestasi terhadap keandalan pengukuran dan komunikasi
SUDUT PANDANG SEJARAH
1. Double entry bookkeeping (lucapacioli) Italia Inggris (selanjutnya ke persemakmuran Inggris termasuk AS)
2. Model Akuntansi Belanda diimpor ke Indonesia
3. Perkembangan Akuntansi didukung oleh adanya pendidikan (munculnya sekolah bisnis)
4. Seiring perubahan jaman dan perkembangan hubungan internasional, kerumitan akuntansi semakin menjadi
Sejarah akuntansi merupakan sejarah internasional. Kronologi berikut ini menunjukkan bahwa akuntansi telah meraih keberhasilan besar dalam kemampuannya untuk diterapkan dari satu kondisi nasional ke kondisi lainnya sementara di pihak lain memungkinkan timbulnya pengembangan terus-menerus dalam bidang teori dan praktek di seluruh dunia.
Seiring dengan kekuatan ekonomi Amerika Serikat yang tumbuh selama paruh pertama abad ke-20, kerumitan masalah-masalah akuntansi muncul secara bersamaan pula. Sekolah-sekolah bisnis membantu perkembangan tersebut dengan meneruskan bidang-bidang masalah dan pada akhirnya mengakuinya sebagai suatu disiplin ilmu akademik sendiri pada berbagai sekolah tinggi dan universitas. Setelah Perang Dunia II, pengaruh akuntansi semakin terasa dengan sendirinya pada Dunia Barat, khususnya di Jerman dan Jepang. Pada tingkatan yang agak kurang, faktor yang sama juga dapat dilihat secara langsung di Negara-negara seperti Brasil, Israel, Meksiko, Philipina, Swedia dan Taiwan.
Berkebalikan dengan sifat warisan akuntansi yang internasional tersebut adalah bahwa di banyak Negara, akuntansi tetap merupakan masalah nasional, dengan standar dan praktik nasional yang melekat sangat erat dengan hukum nasional dan aturan profesional. Hanya terdapat sedikit pemahaman atas ketentuan yang sejenis dengan Negara lain. Namun demikian, akuntansi melayani manusia dan organisasi yang lingkup keputusannya semakin internasional.
Mengatasi paradoks sejarah akuntansi ini telah lama menjadi perhatian baik bagi para pengguna maupun penyusun informasi akuntansi. Dalam tahun-tahun terakhir, usaha-usaha institusi untuk mempersempit perbedaan dalam pengukuran, pengungkapan dan proses auditing di seluruh dunia semakin intensif dilakukan.
SUDUT PANDANG KONTEMPORER
1. Adanya uasaha mengurangi perbedaan akuntansi internasional
2. Pengendalian Modal
3. Valuta Asing
4. Investasi asing langsung
5. Liberalisasi transaksi
6. Privatisasi perusahaan pemerintah (untuk pengurangan pengendalian valas dan pembatasan investasi lintas batas)
7. Kemajuan dalam teknologi informasi
Apabila usaha-usaha mengurangi perbedaan akuntansi internasional merupakan sesuatu yang penting di satu sisi, sekarang ini terdapat sejumlah faktor tambahan yang turut menambah pentingnya mempelajari akuntansi internasional. Faktor-faktor ini tumbuh dari pengurangan yang signifikan dan terus-menerus hambatan perdagangan dan pengendalian modal secara nasional yang terjadi bersamaan dengan kemajuan dalam teknologi informasi.
Pengendalian nasional terhadap arus modal, valuta asing, investasi asing langsung, dan transaksi terkait telah diliberalisasikan secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir, sehingga mengurangi hambatan-hambatan terhadap bisnis internasional.
Kemajuan dalam teknologi informasi juga menyebabkan perubahan radikal dalam ekonomi produksi dan distribusi. Produksi yang terintegrasi secara vertical tidak lagi menjadi bukti model operasibyang efisien. Hubungan informasi, secara global dan seketika memberi makna bahwa produksi semakin dialihkontrakkan kepada siapa saja dengan ukuran apa pun dimana saja di dunia yang memiliki kemampuan terbaik dalam melakukan suatu pekerjaan atau suatu bagian dari pekerjaan tersebut. Hubungan wajar timbale-balik yang menjadi karakter hubunngan perusahaan dengan pemasok, perantara dengan pelanggan mereka digantikan dengan hubungan kerja sama global dengan pemasok, pemasok dari pemasok, perantara, pelanggan, dan pelanggan dari pelanggan.
DAFTAR PUSTAKA
Frederick D.S. Choi, dan Gary K. Meek, International Accounting, Jakarta: Salemba Empat,2005.
emmy.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/17734/bab+1.ppt
BAB II
PERKEMBANGAN DAN KLASIFIKASI
PERKEMBANGAN
Faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional, yaitu:
1. Sumber Pendanaan. Dalam sistem berbasis kredit dimana bank merupakan sumber utama pendanaan, akuntansi memiliki fokus atas perlindungan kreditor melalui pengukuran akuntansi yang konservatif.
2. Sistem Hukum. Sistem hukum menentukan bagaimana individu dan lembaga berinteraksi.
3. Perpajakan. Di kebanyakan Negara, peraturan pajak secara efektif menentukan standar akuntansi karena perusahaan harus mencatatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengkalimnya untuk keperluan pajak.
4. Ikatan Politik dan Ekonomi. Ide dan teknologi akuntansi dialihkan melalui penaklukan, perdagangan dan kekuatan sejenis. Sistem Pencatatan Berpasangan yang berawal di Italia pada tahun 1400-an secara perlahan-lahan menyebar luas di Eropa bersamaan dengan gagasan-gagasan pembaruan lainnya.
5. Inflasi. Inflasi menyebabkan distorsi terhadap akuntansi biaya historis dan mempengaruhi kecenderungan suatu Negara untuk menerapkan perubahan harga terhadap akun-akun perusahaan.
6. Tingkat Perkembangan Ekonomi. Faktor ini mempengaruhi jenis transaksi usaha yang dilaksanakan dalam suatu perekonomian dan menentukan manakah yang paling utama. Pada gilirannya, jenis transaksi menentukan masalah akuntansi yang dihadapi.
7. Tingkat Pendidikan. Standar dan praktik akuntansi yang sangat rumit akan menjadi tidak berguna jika disalahartikan dan disalahgunakan
8. Budaya. Empat dimensi budaya nasional, menurut Hofstede : individualisme, jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, maskulinitas.
KLASIFIKASI AKUNTANSI INTERNASIONAL
Klasifikasi akuntansi internasional dapat dilakukan dalam dua cara: dengan pertimbangan dan secara empiris. Klasifikasi dengan pertimbangan bergantung pada pengetahuan, intuisi, dan pengalaman. Klasifikasi secara empiris menggunakan metode statistik untuk mengumpulkan basis data prinsip dan praktik akuntansi seluruh dunia.
Ada empat pendekatan terhadap perkembangan akuntansi, yaitu :
1. Berdasarkan pendekatan Makroekonomi, praktek akuntansi didapatkan dari dan dirancang untuk meningkatkan tujuan makroekonomi nasional.
2. Berdasarkan pendekatan Mikroekonomi, Akuntansi berkembang dari prinsip-prinsip mikroekonomi. Fokusnya terletak pada perusahaan secara individu yang memiliki tujuan untuk bertahan hidup.
3. Berdasarkan pendekatan Independent, akuntansi berasal dari praktek bisnis dan berkembang secara ad hoc, dengan dasar perlahan-lahan dan pertimbangan, coba-coba, dan kesalahan. Akuntansi dipandang sebagai fungsi jasa yang konsep dan prinsipnya diambil dari proses bisnis yang dijalankan dan bukan dari cabang keilmuan seperti ekonomi.
4. Berdasarkan pendekatan yang Seragam, Akuntansi di standarisasi dan digunakan sebagai alat untuk kendali administrasi oleh pemerintah pusat. Keseragaman dalam pengukuran, pengungkapan dan penyajian akan memudahkan perancang pemerintah, otoritas pajak bahkan manajer untuk menggunakan informasi akuntansi dalam mengendalikan seluruh jenis bisnis.
Sitem hukum: akuntansi hukum umum dengan hukum kode
1. Akuntansi dalam negara-negara hukum umum memiliki karakter berorientasi terhadap penyajian wajar, transparansi dan pengungkapan penuh dan pemisahan antara akuntansi keuangan dan pajak. Pasar saham mendominasi sumber-sumber keuangan dan pelaporan keuangan ditunjukkan untuk kebutuhan informasi investor luar.
2. Akuntansi dalam negara-negara hukum kode memiliki karakteristik berorientasi legalistik, tidak membiarkan pengungkapan dalam jumlah kurang, dan kesesuaian antara akuntansi keuangan dan pajak.
Sistem praktik: penyajian wajar versus kepatuhan hukum menimbulkan pengaruh yang besar terhadap banyak permasalahan akuntansi seperti :
1. Depresiasi, di mana beban ditentukan berdasarkan penurunan suatu aktiva selama masa manfaat ekonomi (penyajian wajar) atau jumlah yang diperbolehkan untuk tujuan pajak (kepatuhan hukum).
2. Sewa guna usaha yang memiliki substansi pembelian aktiva tetap diperlakukan seperti itu (penyajian wajar)atau diperlakukan seperti sewa guna usaha operasi yang biasa (kepatuhan hukum).
3. Pensiun dengan biaya yang diakrual pada saat dihasilkan oleh karyawan atau dibebankan menurut dasar dibayar pada saat berhenti kerja.
DAFTAR PUSTAKA
Frederick D.S. Choi, dan Gary K. Meek, International Accounting, Jakarta: Salemba Empat,2010.
BAB III
(AKUNTANSI KOMPARATIF I)
Pada bab sebelumnya kita mempelajari faktor faktor yang memperngaruhi perkembangan system akuntansi suatu Negara, termasuk sumber keuangan, system hukum, perpajakan. Dalam bab ini akan membahas mengenai komite standar akuntansi international dari keenam Negara, tentunya akan berbeda dengan Negara yang satu dengan yang lain. Di Negara Negara tersebut, perusahaan bebas untuk memilih standar akuntansi yang berbeda terhadap laporan keuanga konsolidasi. Keenam Negara tersebut adalah Prancis, Jerman, Jepang, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat.
Standar akuntansi adalah regulasi atau aturan ( termasuk pula hukum dan anggaran dasar ) yang mengatur penyusunan laporan Negara. Penetapan standar adalah perumusan atau formulasi standar akuntansi. Namun dalam pratik sebenarnya mungkin berbeda dari yang ditentukan oleh standar.
Empat alasan perbedaan dalam pratik sebenarnya
a. Dikebanyakan Negara hukuman atas ketidakpatuhan dengan ketentuan akuntansi resmi cenderung lemah dan tidak efektif
b. Secara sukarela perusahaan boleh melaporkan informasi lebih banyak daripada yang diharuskan
c. Beberapa Negara memperbolehkan perusahaan untuk mengabaikan standar akuntasi dengan melakukannya operasi dan posisi keuangan perusahaan akan tersajikan secara lebih baik hasil
d. Di beberapa Negara standar akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan perusahaan secara tersendiri
Hubungan antara standar akuntansi dan praktik akuntansi sangat rumit dan tidak selalu bergerak dalam satu arah. Dalam beberapa kasus, pratik berasal dari standar, pada kesempatan lain, standar berasal dari pratik.
Enam system akuntasi suatu Negara
1. PRANCIS
Akuntansi di Prancis sangat terkait dengan kode etik sehingga sangat mungkin untuk melewatkan kenyataan bahwa legislasi hukum komersial ( yaitu code de commerce ) dan hokum pajak sebenarnya menentukan banyak praktik akuntasi dan pelaporan keuangan diprancis. Code de Commerce berwal ordinasi Coulbert ( menteri keuangan pada era Louis XIV pada tahun 1673 dan 1681 dan diberlakukan oleh Napoleon pada tahun 1807 sebagai bagian dari system hokum yang diciptakannya. Hokum pajak penghasilan pertama disetujui pada tahun 1914. Dasar utama aturan akuntansi di prancis adalah hokum akuntansi 1983 dan dekrit akuntansi 1983, yang membuat plan comptable general wajib digunakan oleh seluruh perusahaan. Kedua dokumen tersebut menjadi bagian dari code de commerce.
Plan comptable general berisis :
a. Tujuan dan prisip akuntansi serta pelaporan keuangan
b. Definisi aktiva, kewajiban, ekuitas pemegangn saham, pendapatan dan beban
c. Aturan pengakuan dan penilaian
d. Daftar akun standar, ketentuan mengenai penggunaannya dan ketentuan tata buku lainnya
e. Contoh laporan keuangan dan aturan penyajiannya
REGULASI DAN PENEGAKAN ATURAN AKUNTANSI
Di Prancis terdapat lima organisasi yang terlibat dalam proses penetapan standar yaitu:
a. Counseil National de la Comptabilite atau CNC (Badan Akuntansi Nasional)
b. Comita de la Reglementation Comptable atau CRC (Komite Regulasi Akuntansi)
c. Autorite des Marches Financiers atau AMF (Otoritas Pasar Keuangan)
d. Orde des Expert – Comptables atau OEC (Ikatan Akuntan Publik)
e. Compagnie Nationale des Commisaires aux Comptes atau CNCC (Ikatan Auditor Kepatuhan Nasional)
PELAPORAN KEUANGAN
Perusahaan Prancis harus melaporkan berikut ini :
- Neraca
- Laporan laba rugi
- Catatan atas laporan keuangan
- Laporan direktur
- Laporan auditor
Ciri utama pelaporan di prancis adalah ketentuan mengenai pengungkapan catatan yang ekstensif dan detail, yang meliputi hal hal berikut :
- Penjelasan mengenai aturan pengukuran yang diberlakukan ( contoh kebijakan akuntansi )
- Perlakuan akuntansi untuk pos pos dalam mata uang asin
- Laporan perubahan aktica tetap dan depresiasi
- Detail provisi
- Detail revauasi yang dilakukan
- Analisis piutang dan utang sesuai masa jatuh tempo
- Daftar anak perusahaan dan kepemilikan saham
- Jumlah komitmen pension dan imbalan pascakerja lainnya
- Detail pengaruh pajak terhadap laporan keuangan
- Rata rata jumlah karyawan sesuai golongan
- Analisis pendapatan menurut aktivitas dan geografis
Di dalamnya, informasi yang harus diberikan antara alin :
- Konsumsi air, bahan mentah dan energy serta tindakan yang diambil untuk meningkatkan efisien energy
- Kegiatan untuk mengurangi polusi udara, air atau tanah, termasuk polusi suara dan biayannya dan
- Jumlah provisi untuk resiko lingkungan
PENGUKURAN AKUNTANSI
Akuntansi diPrancis memiliki karakteristik ganda : perusahaan secara tersendiri harus mematuhi peraturan yang tetap, sedangkan kelompok usaha konsolidasi memilki fleksibilitas lebih besar. Akuntansi unutk perusahaan secara invidual merupakan dasar hokum untuk membagikan dividend an menghitung pendapatan kena pajak.
- Aktiva berwujud umumnya dinilai berdasarkan biaya historis
- Revaluasi tetap dikenakan pajak sehingga jarang ditemukan dalam praktik
- Aktiva tetap didepresiasikan menurut provisi pajak, umunya menurut dasar garis lurus atau saldo berganda
- Persediaan harus dinilai sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya atau nilai realisasi dengan menggunakan metode masuk perma keluar pertama ( FIFO ) atau metode rata rata tertimbang
- Biaya penelitian dan pengembangan dibebankan pada saat terjadinya, namun dapat dikapitalisasikan dalam keadaan yang tertentu.
- Kebanyakan resiko dan ketidak pastian lainnya dapat dicadangkan
Dengan beberapa pengecualian, laporan keuangan konsolidasi prancis mengikuti pendekatan penyajian wajar berupa pelaporan substansi mengungguli bentuk.
2. JERMAN
Lingkungan akuntansi di Jerman mengalami perubahan terus menerus dan hasilnya luar biasa sejak berkahirnya perang Duni II. Dalam suatu peristiwa yang besar, hokum perusahaan tahun 1965 mengubah system pelaporan keuangan Jerman dengan mengarah pada ide ide Inggris-Amerika ( tetapi hanya berlaku bagi perusahaan besar ). Pada awal tahun 1970-an Uni Eropa ( UE ) mulai mengeluarkan direktif harmonisasi yang harus diadopsi oleh Negara Negara anggotanya kedalam hukum nasional.
REGULASI DAN PENEGAKAN ATURAN AKUNTANSI
Sebelum tahun 1998, Jerman tidak memiliki fungsi penetapan standar akuntansi keuangan sebagaiman yang dipahami dinegara Negara berbahasa inggris. Komite Standar Akuntansi Jerman ( German Accounting Standars Committee-GASC) atau dalam bahasa Jerman, Deutsches Rechunungslegungs standar committee ( DRSC ).
GASC membawahi Badan Standar Akuntansi Jerman ( German Accounting Standars Board – GASB ) yang melakukan pekerjaan teknis dan mengeluarkan standar akuntansi GASB terdiri dari tujuh ahli independen yang berlatar belakan dibidang auditing, analisis, keuangan, akademik, dan industry.
Secara garis besar system penetapan standar akuntansi yang baru di Jerman mirip dengan system yang ada di Inggris dan Amerika. Standar GASB adalah rekomendasi wajib yang hanya berlaku untuk laporan keuangan konsolidasi.
PELAPORAN KEUANGAN
Undang undang akuntansi tahun 1985 secara khusus menetukan ketentuan akuntasi, auditing dan pelaporan keuangan ang berbeda beda menurut ukuran perusahaan, bukan menurut bentuk organisasi.
Undang undang akuntansi tahung 1985 secara khusus menetukan isi dan bentuk laporan keuangan, yang meliputi :
- Neraca
- Laporan laba rugi
- Catatan atas laporan keuangan
- Laporan manajemen
- Laporan auditor
Ciri utama system pelaporan keuangan di Jerman adalah laporan secara pribadi oleh auditor kepada dewan direktur pengelola perusahaan dan dewan pengawas perusahaan laporan ini berisi pendapat terhadap prospek mada depan perusahaan dan khususnya factor factor yang mengancam kelangsunganhidup perusahaan.
PENGUKURAN AKUNTANSI
Berdasarkan hokum komersial ( HGB )
- metode pembelian ( akuisisi adalah metode konsolidasi yang utama, meskipun penyatuan kepemilikan juga dapata diterapkan dalam kondisi yang terbatas.
- Aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi dinilai sebesar nilai kini dan jumlah yang tersisa merupak goodwill
- Goodwill dapar disalinghapuskan terhadap cadangan dalam ekuitas atau diamortisasi secara sistematis selama umur manfaat eknominya.
- Usaha patungan dapat dicatat dengan menggunakan metode konsolidasi proporsional atau metode ekuitas
- Perhatiak khusus diberikan terhadap catatan laporan metode translasi mata uangan asing harus dijelaskan
- Biaya historis merupakan dasar untuk menilai aktiva berwujud
- Persediaan dinilai yang lebih rendah antara biaya atau pasa
- FIFO dan metode rata merupkan metode yang digunakan untuk menentukan biaya
- Aktiva tetap yang dapat disusutkan ditentukan oleh teris depresiasi pajak
- Biaya penelitian dan pengenban dibebankan pada saat terjadinnya
- Sega guna usaha pembiyaan umunya tidak dikapitalisasikan
- Pajak tangguhan umumnya tidak terdapat dalam akun perusahaan individu
3. JEPANG
Regulasi akuntansi didasarkan pada tiga undang undang : hokum komersial, undang undang pasar modal dan undang undang pajak pernhasilkan perusahaan. Untuk memahami akuntansi di Jepang, seseorang harus memahami budaya, praktik usaha dan sejarah Jepang. Seluruh perusahaan yang dirikan menurut hokum komesial diwajibkan untuk memenuhi provisi akuntansi, yang dimuat dalam “ aturan aturan menyangkut neraca, laporan laba rugi, laporan usaha dan skedul pendukung perusahaan dengan kewajiban terbatas.
PELAPORAN KEUANGAN
Perusahaan yang didirikan menurut hokum komerisial diwajibkan untuk menyusun laporan wajib yang harus mendapat persetujuan dalam rapat tahunan pemegang saham, yang berisi hal hal berikut :
- Neraca
- Laporan laba rugi
- Laporan usaha
- Proposal atas penetuan pengguna ( apropriasi) laba ditahan
- Skedul pendukung
Sejumlah skedul pendukung juga wajib dibuat, terpisah dari catatan atas laporan keuangan, yang meliputi :
- Perubahan dalam modal sahan dan cadangan wajib
- Perubahan dalam obligasi dan utang jangka pendek dan jangka panjang
- Perubahan dalam aktiva tetap dan akumulasi depresiasi
- Aktiva dalam penjaminan
- Jaminan utang
- Perubahan dalam provisi
- Jumlah yang terutang kepada dan yang tertagih dari pemegang, saham pengendali
- Kepemilikan ekuitas dalam anak perusahaan dan jumlah lembar saham perusahaan yang dimiliki oleh anak perusahaan tersebut
- Piutang yang berasal dari anak perusahaan
- Transaksi dengan direktur, auditor wajib, pemegang saham pengendali, dan pihak ketiga yang menimbulkan konflik kepentingan
- Remunerasi yang dibayarkan keapda direktur dan auditor wajib
PENGUKURAN AKUNTANSI
- Akun perusahaan secara terpisah merupakan dasar bagi laporan konsolidasi
- Anak perusahaan dikonsolidasikan
- Goodwill diukur menurut dasar nilai wajar aktiva bersih yang diakuisisi dan diamortisadi selama maksimum 20 tahun
- Metode ekuitas digunakan untuk investasi pada perusahaan afiliasi ketika induk dan anak perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan keuangan dan oprasionalnya
- Persediaan dapat dinilai berdasarkan biaya perolehan atau mana yang lebih rendah antara biaya atau harga pasar
- FIFO, LIFO dan rata rata seluruhnya merupkan metode arus biaya yang dapat diterima
- Aktiva tetap dinilai sebesar biaya perolehan dan disusutkan seusai dengan hokum pajak
- Biaya penelitian dan pengembangan dibebankan pada saat terjadinya
- Pajak tangguhan terjadi untuk seluruh perbedaaan karena waktu dengan menggunakan metode kewajiban
4. BELANDA
Belanda merupakan salah satu pendukung pertama atas standar akuntansi internasional untuk akuntansi dan pelaporan keuangan, dan pernyataan IASB menerima perhatian besar dalam menentukan praktik yang dapat diterima. Di Belanda akuntansi dianggap sebagai cabang dari ekonomi usaha. Akibatnya, banyak pemikiran ekonomi yang dicurahkan terhadap topik topik akuntansi dan khususnya terhadap pengukuran akuntansi.
REGULASI DAN PENEGAKAN ATURAN AKUNTANSI
Regulasi di Belanda tetap liberal hingga tahun 1970 ketika undang undang laporan keuangan tahunan diberlakukan. Undang undang merupakan bagian dari program besar perubahan dalam bidang hokum peusahaan. Di antara provisi utama undang undang tahun 1970 tersebut adalah sebagai berikut :
- Laporan keuangan tahunan harus menunjukkan gambaran yang wajar mengenai posisi dan hasil keuangan selama suatu tahun , dan seluruh pos didalamnya haru dikelompokkan dan dijelaskan secara memadai
- Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan praktik usaha yang baik ( yaitu akuntansi dapat diterima oleh kalangan usaha )
- Dasar penyajian aktiva dan kewajiban dan penentuan hasil operasi harus diungkapkan
- Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan dasar yang konsisten dan pengaruh material dari perubahan dalam prinsip akuntansi harus diungkapkan secukupnya
- Informasi keuangan komparatif untuk periode sebelumnya harus diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan kaki yang
- Menyertainya Undang undang tersebut juga mendorong pembentukan kelompok studi akuntansi tiga pihak ( Tripartit ) ( yang digantikan oleh Dewan pelporan tahunan pada tahun 1981 ) dan melahirkan kamar dagang
LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan di Belanda harus memuat hal hal berikut :
- Neraca
- Laporan laba rugi
- Catatan catatan
- Laporan direksi
- Informasi lain yang direkomendasikan
Perusahaan perusahaan Belanda diperbolehkan untuk menyusun laporan keuangan menggunakan IFRS atau GAAP AS selain standar akuntansi Belanda
PENGUKURAN AKUNTANSI
- Goodwill merupakan perbedaan antara biaya akuisisi dengan nilai wajar aktiva dan kewajiban dibeli
- Metode ekuitas digunakan apabila investor memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan usaha dan keuangan
- Usaha patungan dapat dicata dengan menggunkan metode ekuitas
- Biaya penelitian dan pengembangan dikapitalisasi hanya jika jumlah tersebut dapat dipulikan dan cukup pasti
- Pajak penghasilan diakui berdasarkan konsep alokasi komprehensif ( provisi penuh ) dan diukur menurut metode kewajiban
5. INGGRIS
Akuntasi di inggris berkembang sebagai cabang ilmu yang independen dan sevara pragmatis menyikapi kebutuhan dan praktik usaha. Inggris merupakan Negara pertama didunia yang mengembangkan profesi akuntansi yang kita kenal sekarang. Masyarakat akuntansi pertama yang diakui adalah masyarakt akuntansi di Edinburgh, yang disahkan oleh akta kerjaan pada tahun 1854. Masyarakat yang serupa secara resmi diakui di Glasgow pada tahun 1855 dan di Aberdeen pada tahun 1867. Akuntansi profesiona bermula pada masyarakat professional ini.
REGULASI DAN PENEGAKAN ATURAN AKUNTANSI
Kegiatan perusahaan yang didirkan di Inggris secara luas diatur oleh aktiva yang disebut sebagai undang undang perusahaan. Sebagai contoh, pada tahun 1981 direktif keempat UE diberlakukan, menambah aturan wajib menyangkut bentuk, prinsip akuntansi dan konvensi dasar akuntansi.
Undang undang tahung 1981juga menetapkan lima prinsip dasar akuntansi :
- Pendapatan dan beban harus ditandingkan menurut dasar akural
- Pos aktiva dan kewajiban secara terpisah dalam setiap kategori aktiva dan kewajiban dinilai secara terpisah
- Prinsip konservatisme diterapkan, khususnya dalan pengakuan realisasi laba dan seluruh kewajiban dan kerugian yang diketahui
- Penerapan kebihakan akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun diwajibakan
- Prinsip kelangsungan usaha diterapkan unguk perusahaan yang menggunakan akutansi
Berikut enam badan akutansi di Inggris yang berhubungan dengan komite konsultatif badan akuntansi yang berdiri pada tahun 1970 :
- Institut Akuntan Berizin Resmi di Inggris dan Wales ( The Institue of Chartered Accountants in England and Wales-ICAWE )
- Institut Akuntan Berizin Resmi di Irlandia ( The Institute of Chartered Accountants Ireland – ICAI )
- Institut Akuntan berizin resmi di Skotlandia ( The Institute of Chartered Accountants in Scotland – ICAS )
- Asosiasi Akuntan Berizin Resmi dan Bersertifikat ( the Association of Chartered Certified Accountants - ACCA)
- Institut Akuntan Manajemen Berizin Resmi ( The Chartered Instute of Management Accountants – CIMA )
- Institut Keuangan dan Akuntansi Publik Berizin Resmi ( the Chartered Institute of Public Finamce and Accountancy – CIPFA )
Penetapan standar akuntansi di Inggris dikeluarkan dan dikukuhkan oleh enam badan akuntansi di atas.
PELAPORAN KEUANGAN
Pelaporan keuangan di inggris termasuk yang paling komprehensif didunia. Laporan keuangan umumnya mencakup :
- Laporan direksi
- Laporan laba dan rugi dan neraca
- Laporan arus kas
- Laporan total keuntungan dan kerugian yang diakui
- Laporan kebijakan akuntansi
- Catatan atas referensi dalam laporan keuangan
- Laporan auditor
PENGUKURAN AKUNTANSI
Inggris memperbolehkan baik metode akuisisi dan merger dalam mencatat akuntansi untuk penggabungan usaha. Goodwill dihitung sebagai perbedaan antara nilai wajar penyerahan yang dilakukan dan nilai wajar aktiva yang diperoleh. Aktiva dapat dinilai dengan menggunakan biaya historis, biaya kini atau menggunakan gabungan keduannya. Depresiasi dan amortisasi harus berhubungan dengan dasar pengukuran yang digunakan terhadap aktiva terkait. Pajak tangguhan dihitung berdasarkan metode kewajiban dengan dasar provisi penuh untuk kebanyak perbedaan waktu.
6. AMERIKA SERIKAT
Akuntasi di Amerika serikat diatur oleh badan sector sawasta ( Badan Standar Akuntansi Keuangan, atau Financial Accounting Standards Board – FASB ). Hingga tahun 2000, Institut Amerika untuk Akuntan Publik ( American Institute of Certified Public Accountants – AICPA ).
REGULASI DAN PENEGAKAN ATURAN AKUNTANSI
System AS tidak memiliki ketentuan hokum secara umum mengenai penerbitan laporan keuangan yang diaudit secara periodic. Perusahaan di AS diberntuk berdasarkan hokum Negara bagian, bukan hokum federal. Prinsip prinsip akuntansi yang diterima secara umum ( GAAP ) terdiri dari seluruh standar, aturan dan regulasi akuntansi keuangan yang harus diperhatikan ketika menyusun laporan keuangan. Karena, FASB dan SEC mempertimabangkan untuk mengubah GAAP AS dari standar berdasarkan aturan menuju standar berdasarkan prinsip.
PELAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan tahunan yang semestinya dibuat oleh sebuah perusahaan AS yang besar meliputi komponen berikut ini :
- Laporan manajemen
- Laporan auditor
- Laporan keugan utama ( laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, laporan laba komprehensif dan laporan ekuitas pemegang saham )
- Diskusi manajemen dan analisis atas hasil operasi dan kondisi keuangan
- Pengungkapan atas kebijakan akuntansi dengan pengaruh paling penting terhadap laporan keuangan
- Catatan atas laporan keuangan
- Perbandingan data keuangan tertentu selama lima atau sepuluh tahun
- Data kuartal terpilih
PENGUKURAN AKUNTANSI
Aturan pengukuran akuntansi Amerika Serikat mengasumsikan bahwa suatu entitas usaha akan terus melangsungka usahanya. Menggunakan biaya historis untuk menilai aktiva berwujud dan tidak berwujud. Metode LIFO, FIFO dan rata diperbolehkan dan digunakan secara luas dalam penetuan harga persediaan. LIFO yang popular karena dapat digunakan untuk keperluan pajak penghasil federal. Pajak penghasilan dihitung dengan menggunakan metode kewajiban.
DAFTAR PUSTAKA
Frederick D.S. Choi, dan Gary K. Meek, International Accounting, Jakarta: Salemba Empat,2005.
BAB 4
AKUNTANSI KOMPARATIF II
AMERIKA & ASIA
Dalam materi ini akan dibahas mengenai sistem akuntansi di 5 negara, yaitu 2 negara di benua Amerika (Amerika Serikat dan Meksiko)dan 3 negara di Benua Asia (India, China, dan Jepang). Alasan menggunakan kelima negara tersebut antara lain, Amerika dan Jepang merupakan 2 negara dengan tingkat perkembangan ekonomi yang tinggi, menjadi pusat perekonomian dan negara pendiri Komite Standart Akuntansi Internasional (IASB – International Accounting Standart Board). Sementara Meksiko, India dan China merupakan negara dengan perekonomian yang baru”muncul”. Selain itu, sistem akuntansi di Meksiko memiliki bentuk yang hampir serupa dengan akuntansi dinegara-negara latin lainnya. Sedangkan China merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dan perekonomiannya berubah dari perekonomian terpusat menjadi market-oriented. Begitu juga dengan negara India yang merupakan negara dengan populasi terbesar kedua setelah China.
LIMA SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN NASIONAL
AMERIKA SERIKAT
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Sistem akuntansi di Ameriak Serikat bersifat Common Law dan diatur oleh sektor khusus Dewan Standart Akuntansi Keuangan (Financial Accounting Standard Board- FASB), namun untuk kewenangannnya dibawah SEC ( Securities and Exchange Commisson). Yaitu, SEC memiliki kewenangan penuh untuk menjelaskan standart akuntansi dan laporan perusahaan publik akan tetapi bergantung pada sektor swsta dalam penerapan standardisasi tersebut. FASB dibentuk pada tahun 1973 dan pada Desember 2006 telah mengeluarkan Laporan Standart Akuntansi Keuangan 158 ( 158 Statement of Financial Accounting Standards-SFASs) dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang berguna untuk para investor baik yang telah maupun yang berpotensi menjadi investor, kreditor, dan lainnya yang memutuskan untuk mengembil kredit, investasi dsb.
Prinsip Akuntansi yang Berlaku umum (Generally Accepted Accounting Principles- GAAP) terdiri atas seluruh standar akuntansi keuangan, peraturan, dan regulasi yang harus dipatuhi dalam mempersiapkan laporan keuangan dengan komponen utama dari GAAP ini adalah SFASs. Pada tahun 2002 FASB dan IASB menandatangani Norwalk Agreement dengan tujuan untuk menghilangkan perbedaan yang muncul diantara standardisasi mereka serta mengkoordinasikan agenda pengaturan standardisasi sehingga permasalahan utama yang muncul dapat diselesaikan bersama. Pada tahun yang sama , 2002, ditandatangani UU Sarbanes-Oaxley Act yang secara signifikan memperluas persyaratan AS dalam perusahaan pemerintah, penjelasan, dan laporan serta regulasi proesi audit.
Laporan Keuangan
Laporan Keuangan di Amerika Serikat meliputi:
1. Laporan Manajemen
2. Laporan auditor independen
3. Laporan Keuangan Primer (Laporan Laba-Rugi, neraca, laporan arus kas, laba-rugi komprehensif, perubhan ekuitas pemegang saham)
4. Diskusi manajemen dan analisa hasil operasional dan kondisi keuangan
5. Penjelasan mengenai kebijakan akuntansi dengan dampak yang paling kritis pada laoran keuangan
6. Catatan atas laporan keuangan
7. Perbandingan data keuangan selama 5 atau 10 tahun
8. Data triwulan terpilih
Patokan Akuntansi
• Penggabungan bisnis dihitung seprti sebuah pembelian
• Goodwill dikapitalisasi sebagai selisih antara harga pasar yang dipertimbangkan dengan harga pasar dibwah aet bersih yang diperoleh
• Aset berwujud dan tidak berwujud inilai dengan harga perolehan
• Persediaan menggunakan metode FIFO, LIFO dan average
• LIFO digunakan untuk tujuan kepentingan pajak
• Penyesuaian mata uang asing megikuti persyaratan dari SFASs no.52 yang berdsarkan pada tambahan fungsional mata uang asing untuk menentukan metodologi penyesuaian pertukaran mata uang asing
• Penyusutan dan amorrtisasi ditentukaan dengan estimasi umur ekonomis
• Biaya penelitian dan pengembangan dibebankan saat terjadinya
MESIKO
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Sistem akuntansi negara Meksiko adalah Code Law, dan standardisasi akuntansinya dikeluarkan oleh Council for Research and Development of Financial Information Standards (Consejo Mexicano Para La Investigacion y Dessarollo de Normas de Informacion Financiera - CINIF). Untuk standardsasi proses audit dikeluarkan oleh Mexican Institute of Public Accountants (Instituto Mexicano de Contadores Publicos) melalui Auditing standards and Procedures Commision. Sistem akuntansi di Meksiko menggunakan pendekatan sistem Inggris-Amerika atau Anglo-Saxon, daripada pendekatan Eropa Kontinental. Prinsip akuntansi di Meksiko tidak membedakan antara perusahaan besar dan kecil serta dapat diaplikasikan ke semua bidang bisnis.
Laporan Keuangan
Laporan keuangan di Meksiko harus disesuaikan dengan tingkat inflasi yang terjadi, dan harus meliputi:
1. Neraca
2. laporan Laba-Rugi
3. Laporan perubahan ekuitas pemegang saham
4. Laporan perubahan posisi keuangan
5. Catatan, merupakan bagian yang melengkapi laporan perubahan posisi keuangan, yang meliputi antara lain :
• Kebijakan akuntani pada perusahaan
• Ketersediaan material
• Komitmen untuk pembelian saham substansial atau dibawah hak kontrak
• Penjelasan mendetail mengenai utang jangka panjang dan kurs mata uang asing
• Batasan Dividen
• Jaminan
• Rencana pensiun pegawai
• Transaksi dengan perusahaan sejawat
• Pajak
Patokan Akuntansi
• Bisnis gabungan menggunakan metode pembelian
• Goodwill merupakan kelebihan harga pembelian terhadap nilai sekarang aset bersih yang didapatkan
• Aset berwujud/ tidak berwujud didepresiasi / diamortisasi berdasarkan masa manfaatnya (biasanya tidak lebih dari 20tahun)
• Biaya penelitian dibebankan saat terjadinya, dan biaya pengembangan dikapitalisasi dan diamortisasi saat kemungkinan teknoligi hadir
• Sewa guna usaha termasuk ke dalam financial lease atau operational lease
• Kerugian bersyarat diakui ketika mungkin terjadi dan dapat diukur
• Cadangan tak terduga tidak dapat diterima oleh GAAP Meksiko
• Pajak tangguhan disediakan dengan menggunakan metode kewajiban
JEPANG
Pembukuan dan laporan keuangan di Jepang menggambarkan adanya percampuran dari pengaruh domestik dan internasional. Untuk memahami sistem pembukuan Jepang, kita harus memahami budaya, praktik bisnis dan sejarah Jepang. Perusahaan Jepang memiliki ketertarikan ekuitas tersendiri, dan sering kali bergabung dengan firma milik pribadi yang lain. Keterhubungan daerah investasi industri konglomerat raksasa ini disebut keiretsu.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Pemerintah nasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntansi Jepang. Regulasi akuntansi berdasarkan pada tiga badan hukum: undang-undang perusahaan (companuy low), undang-undang pertukaran dan sekuritas (securities and exchange law), dan undang-undang pajak penghasilan perusahaan (corporate income tax law). Ketiga badan hukum tersebut saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain yang disebut sebagai “sistem legal triangular.
Undang-undang perusahaan diatur oleh Ministry of Justice (MOJ). Hukum tersebut merupakan inti dari regulasi akuntansi di Jepang dan yang paling memiliki pengaruh besar. Semua perusahaan yang didirikan berdasrkan undang-undang perusahaan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan akuntansi.
Berdasarkan Undang-undang perusahaan, laporan keuangan serta jadwal yang mendukung pada perusahaan kecil dan menengah merupakan subjek untuk audit hanya oleh auditor yang berwenang. Baik auditor berwenang atau independen, keduanya harus mengaudit laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan sesuai dengan undang-undang pertukaran dan sekuritas. Auditor yang berwenang tidak memerlukan kuallifikasi profesional dan ditugasi oleh perusahaan secara penuh. Audit berwenang biasanya fokus pada manajerial direktur dan baik bekerja sesuai dengan kewenangannya tau tidak. Auditor independen melibatkan pemeriksaan terhadap laporan dan catatan keuangan, serta harus dilakukan oleh akuntan publik bersertifikasi (certified public accountans - CPAs).
Laporan Keuangan
Perusahaan yang bergabung di bawah undang-undang perusahaan dibutuhkan untuk mempersiapkan laporan yang berwenang untul disetujui pada saat rapat pemegang saham, yang isinya antara lain:
1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham
4. Laporan bisnis
5. Jadwal terkait
Patokan Akuntansi
Metode pooling of interest (penyatuan saham) untuk bisnis gabungan digunakan pada situasi tertentu saja di mana tidak ada perusahaan yang mengontrol perusahaan lainnya. Sebaliknya, bisnis gabungan dihitung karena pembelian. Goodwill dihitung dengan dasar harga pasar aset bersih yang didapatkan dan diamortisasi lebih dari 20 tahun atau kurang serta subjek terhadap tes penurunan nilai. Metode ekuitas digunkan untuk investasi dalam perusahaan afiliasi ketika perusahaan induk memberikan pengaruh signifikan daripada kebijakan operasional dan finansial. Metode ekuitas juga digunkan untuk menghitung proyek gabungan, gabungan yang profesional tidak diperbolehkan. Dibawah standar stimulasi mata uang, aset dan kewajiban dari anak perusahaan asing dihitung dengan tingkat kurs saat itu (akhir tahun), pendapatan dan beban dalam rata-rata, serta penyesuaian pertukaran mata uang asing berada dalam ekuitas pemegang saham.
Persediaan yang harus dihitung apakah cocok dengan biaya atau lebih rendah atau nilai keuntungan bersih. FIFO, LIFO, serta metode biaya rata-rata semuanya menerima metode cost flow (arus biaya), dengan rata-rata yang paling populer. Investasi dalam saham dinilai pada harga pasar. Aset tetap dinilai pada biaya dan didepresiasi yang berkenaan dengan hukum perpajakan. Metode declining balance (saldo menurun) merupakan metode depresiasi paling umum. Aset bersih juga diuji dengan penurunan nilai.
Kontrak sewa yang memindahkan kepemilikan terhadap penyewa dikapitalisasi. Sewa menyewa keuangan lainnya mungkin kapitalisasi atau dianggap sebagai kontrak operasional. Pajak tangguhan dipersiapan untuk perubahan sepanjang waktu dengan menggunkan metode kewajiban. Kerugian bersyarat dipersiapkan hingga terbuka kemungkinan dan dapat diperkirakan. Dibutuhkan cadangan: setiap tahun perusahaan harus mengalokasikan dejumlah minimal 10 persen kas dividen dan bonus yang dibayarkan pada direktur dan auditor berwang hingga cadangan mencapi 25 persen dari saham.
CINA
• Pada akhir tahun 1970-an, pemimpin Cina mulai menggerakkan ekonomi dari program terpusat gaya Soviet menuju sistem yang lebih berorientasi pasar namun masih dalam kendali partai komunis.
• Ekonomi Cina saat ini digambarkan sebagao ekonomi hibrid, di mana negara mengontrol komoditas dan industri strategis, sementara industri lainnya, seperti perdagangan dan sektor swasta, ditumbuhkan dengan sistem berorientasi pasar.
• Melihat perkembangan sistem ekonomi yang ada di Cina, maka sistem dan aturan akuntansi di Cina juga berubah seiring adanya reformasi ekonomi yang terjadi.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
• Pada tahun 1992, Departemen Keuangan mengeluarkan Accounting Standards for Business Enterprises (ASBE).
• ASBE adalah sebuah konsep kerangka kerja yang dirancang untuk menuntun perkembangan standar baru akuntansi yang ada yang pada akhirnya menyeragamkan praktik do mestik dan menyeragamkan praktik akuntansi Cina fengan praktik internasional.
• Kemudian, pada tahun 1998 Cina mendirikan Komite Standar Akuntansi Cina (The China Accounting Standards Committee-CASC) sebagai lembaga berwenang dalam departemen keuangan yang bertanggungjawab untuk mengembangkan standar akuntansi.
• Pada akhirnya, tahun 2006 susunan baru ASBE dikeluarkan, dan ASBE ini menyajikan ketentuan standar akuntansi Cina yang pada hakikatnya sejalan dengan IFRS.
Pelaporan Keuangan
• Periode pembukuan diminta sesuai dengan kalender tahunan.
• Laporan Keuangan terdiri atas:
a. Neraca
b. Laporan laba rugi
c. Laporan arus kas
d. Laporan perubahan ekuitas
e. Catatan
Patokan Akuntansi
• Penggabungan usaha dicatat menggunakan metode pembelian.
• Kapitalisasi dan Uji penurunan nilai tahunan diberlakukan untuk goodwill.
• Untuk menghitung usaha gabungan digunakan metode ekuitas.
• Penilaian aset menggunakan basis harga perolehan.
• Biaya depresiasi didasarkan pada basis ekonomi.
• Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO dan rata-rata.
.
INDIA
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
a. Akuntansi dipengaruhi oleh bangsa inggris
b. Departemen Urusan Perusahaan pada tahun 1956 memperbaharui Akta Perusahaan yang berisikan Kitab Akuntansi. Menurut Akta tersebut, Kitab Akuntansi :
• Harus memberikan sudut pandang yang adil dan sebenarnya menyangkut status urusan perusahaan
• Harus tetap pada basis akrual sesuai dengan system akuntansi pencatatan ganda
c. Lembaga yang bertanggungjawab atas izin profesi Akuntansi, pengembangan standart dan proses audit adalah The Institute of Chartered Accountant of India. Institute tersebut berencana untuk mengadopsi IFRS secara penuh tanpa modifikasi
d. Standar Akuntansi India atau Indian Accounting Standards (AS) diterbitkan oleh Dewan Akuntansi Standar (Accounting Standards Board), Standart Asuransi dan Auditing atau (Auditing Assurance Standards) diterbitkan oleh Dewan Audit dan Asuransi Standar
e. Pengawasan terhadap pasar modal ada pada Securities and Exchange Board of India (SEBI)
Pelaporan Keuangan
1. Neraca dua tahun
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Arus Kas
4. Kebijakan Akuntansi dan Catatan
Pengukuran Akuntansi
• Penggabungan
• Untuk penggabungan usaha tidak ada standar akuntansinya, tetapi sebagian besar menggunakan metode pembelian, yang disebut dengan amalgamation
• Goodwill
• Dikapitalisasi, diamortisasi dan diuji impairmentnya (pengurangannya).
• Penilaian asset tetap memakai nilai wajar dan harga perolehan, sedangkan asset tidak berwujud diamortisasi lebih dari 10 tahun
• Biaya persediaan dihitung yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai yang dapat direalisasi, FIFO, dan rata-rata
• Sewa pembiayaan dikapitalisasi dalam nilai lancar pasar dan didepresiasi terhadap masa penggunaan sewa
• Sewa operasional dicatat sebagai biaya dengan metode garis lurus
RANGKUMAN PERBEDAAN PRAKTIK AKUNTANSI
Amerika Serikat Meksiko Jepang Cina India
1. Penggabungan usaha: pembelian atau pooling Pembelian Pembelian Keduanya Pembelian Keduanya
2. Goodwill Kapitalisasi dan uji penurunan nilai Kapitalisasi dan uji penurunan nilai Kapitalisasi, dan amortisasi dan uji penurunan nilai Kapitalisasi dan uji penurunan nilai Kapitalisasi, dan amortisasi dan uji penurunan nilai
3. Assosiasi Metode ekuitas Metode ekuitas Metode ekuitas Metode ekuitas Metode ekuitas
4. Penilaian asset Harga perolehan Penyesuaian kisaran harga Harga perolehan Harga perolehan Harga perolehan
5. Biaya depresiasi Berbasis ekonomi Berbasis ekonomi Berbasis pajak Berbasis ekonomi Berbasis ekonomi
6. Penilaian persediaan LIFO Boleh Tidak digunakan Boleh Dilarang Dilarang
7. Kemungkinan rugi Diakui (accrued) Diakui (accrued) Diakui (accrued) Diakui (accrued) Diakui (accrued)
8. Sewa pembiayaan Dikapitalisasi Dikapitalisasi Dikapitalisasi Dikapitalisasi Dikapitalisasi
9. Pajak tangguhan Diakui (accrued) Diakui (accrued) Diakui (accrued) Diakui (accrued) Diakui (accrued)
10. Cadangan untuk memuluskan pendapatan Tidak Tidak Tidak Tidak Beberapa
DAFTAR PUSTAKA
Frederick D.S. Choi, dan Gary K. Meek, International Accounting, Jakarta: Salemba Empat,2010.
PENDAHULUAN
AKUNTANSI INTERNASIONAL
Perbedaan studi Akuntansi Internasional adalah pada :
1. Pelaporan untuk MNC/MNE
2. Batas Negara
3. Pelaporan untuk pihak lain di Negara yang berbeda
4. Perpajakan Internasional
5. Transaksi Internasional
PROSES AKUNTANSI
1. Pengukuran
Proses mengidentifikasi, mengelompokkan dan menghitung aktivitas ekonomi dan transaksi, memberikan masukan mendalam mengenai profitabilitas dan operasi
2. Pengungkapan
Proses mengkomunikasikan kepada para pengguna
3. Auditing
Proses atestasi terhadap keandalan pengukuran dan komunikasi
SUDUT PANDANG SEJARAH
1. Double entry bookkeeping (lucapacioli) Italia Inggris (selanjutnya ke persemakmuran Inggris termasuk AS)
2. Model Akuntansi Belanda diimpor ke Indonesia
3. Perkembangan Akuntansi didukung oleh adanya pendidikan (munculnya sekolah bisnis)
4. Seiring perubahan jaman dan perkembangan hubungan internasional, kerumitan akuntansi semakin menjadi
Sejarah akuntansi merupakan sejarah internasional. Kronologi berikut ini menunjukkan bahwa akuntansi telah meraih keberhasilan besar dalam kemampuannya untuk diterapkan dari satu kondisi nasional ke kondisi lainnya sementara di pihak lain memungkinkan timbulnya pengembangan terus-menerus dalam bidang teori dan praktek di seluruh dunia.
Seiring dengan kekuatan ekonomi Amerika Serikat yang tumbuh selama paruh pertama abad ke-20, kerumitan masalah-masalah akuntansi muncul secara bersamaan pula. Sekolah-sekolah bisnis membantu perkembangan tersebut dengan meneruskan bidang-bidang masalah dan pada akhirnya mengakuinya sebagai suatu disiplin ilmu akademik sendiri pada berbagai sekolah tinggi dan universitas. Setelah Perang Dunia II, pengaruh akuntansi semakin terasa dengan sendirinya pada Dunia Barat, khususnya di Jerman dan Jepang. Pada tingkatan yang agak kurang, faktor yang sama juga dapat dilihat secara langsung di Negara-negara seperti Brasil, Israel, Meksiko, Philipina, Swedia dan Taiwan.
Berkebalikan dengan sifat warisan akuntansi yang internasional tersebut adalah bahwa di banyak Negara, akuntansi tetap merupakan masalah nasional, dengan standar dan praktik nasional yang melekat sangat erat dengan hukum nasional dan aturan profesional. Hanya terdapat sedikit pemahaman atas ketentuan yang sejenis dengan Negara lain. Namun demikian, akuntansi melayani manusia dan organisasi yang lingkup keputusannya semakin internasional.
Mengatasi paradoks sejarah akuntansi ini telah lama menjadi perhatian baik bagi para pengguna maupun penyusun informasi akuntansi. Dalam tahun-tahun terakhir, usaha-usaha institusi untuk mempersempit perbedaan dalam pengukuran, pengungkapan dan proses auditing di seluruh dunia semakin intensif dilakukan.
SUDUT PANDANG KONTEMPORER
1. Adanya uasaha mengurangi perbedaan akuntansi internasional
2. Pengendalian Modal
3. Valuta Asing
4. Investasi asing langsung
5. Liberalisasi transaksi
6. Privatisasi perusahaan pemerintah (untuk pengurangan pengendalian valas dan pembatasan investasi lintas batas)
7. Kemajuan dalam teknologi informasi
Apabila usaha-usaha mengurangi perbedaan akuntansi internasional merupakan sesuatu yang penting di satu sisi, sekarang ini terdapat sejumlah faktor tambahan yang turut menambah pentingnya mempelajari akuntansi internasional. Faktor-faktor ini tumbuh dari pengurangan yang signifikan dan terus-menerus hambatan perdagangan dan pengendalian modal secara nasional yang terjadi bersamaan dengan kemajuan dalam teknologi informasi.
Pengendalian nasional terhadap arus modal, valuta asing, investasi asing langsung, dan transaksi terkait telah diliberalisasikan secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir, sehingga mengurangi hambatan-hambatan terhadap bisnis internasional.
Kemajuan dalam teknologi informasi juga menyebabkan perubahan radikal dalam ekonomi produksi dan distribusi. Produksi yang terintegrasi secara vertical tidak lagi menjadi bukti model operasibyang efisien. Hubungan informasi, secara global dan seketika memberi makna bahwa produksi semakin dialihkontrakkan kepada siapa saja dengan ukuran apa pun dimana saja di dunia yang memiliki kemampuan terbaik dalam melakukan suatu pekerjaan atau suatu bagian dari pekerjaan tersebut. Hubungan wajar timbale-balik yang menjadi karakter hubunngan perusahaan dengan pemasok, perantara dengan pelanggan mereka digantikan dengan hubungan kerja sama global dengan pemasok, pemasok dari pemasok, perantara, pelanggan, dan pelanggan dari pelanggan.
DAFTAR PUSTAKA
Frederick D.S. Choi, dan Gary K. Meek, International Accounting, Jakarta: Salemba Empat,2005.
emmy.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/17734/bab+1.ppt
BAB II
PERKEMBANGAN DAN KLASIFIKASI
PERKEMBANGAN
Faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional, yaitu:
1. Sumber Pendanaan. Dalam sistem berbasis kredit dimana bank merupakan sumber utama pendanaan, akuntansi memiliki fokus atas perlindungan kreditor melalui pengukuran akuntansi yang konservatif.
2. Sistem Hukum. Sistem hukum menentukan bagaimana individu dan lembaga berinteraksi.
3. Perpajakan. Di kebanyakan Negara, peraturan pajak secara efektif menentukan standar akuntansi karena perusahaan harus mencatatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengkalimnya untuk keperluan pajak.
4. Ikatan Politik dan Ekonomi. Ide dan teknologi akuntansi dialihkan melalui penaklukan, perdagangan dan kekuatan sejenis. Sistem Pencatatan Berpasangan yang berawal di Italia pada tahun 1400-an secara perlahan-lahan menyebar luas di Eropa bersamaan dengan gagasan-gagasan pembaruan lainnya.
5. Inflasi. Inflasi menyebabkan distorsi terhadap akuntansi biaya historis dan mempengaruhi kecenderungan suatu Negara untuk menerapkan perubahan harga terhadap akun-akun perusahaan.
6. Tingkat Perkembangan Ekonomi. Faktor ini mempengaruhi jenis transaksi usaha yang dilaksanakan dalam suatu perekonomian dan menentukan manakah yang paling utama. Pada gilirannya, jenis transaksi menentukan masalah akuntansi yang dihadapi.
7. Tingkat Pendidikan. Standar dan praktik akuntansi yang sangat rumit akan menjadi tidak berguna jika disalahartikan dan disalahgunakan
8. Budaya. Empat dimensi budaya nasional, menurut Hofstede : individualisme, jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, maskulinitas.
KLASIFIKASI AKUNTANSI INTERNASIONAL
Klasifikasi akuntansi internasional dapat dilakukan dalam dua cara: dengan pertimbangan dan secara empiris. Klasifikasi dengan pertimbangan bergantung pada pengetahuan, intuisi, dan pengalaman. Klasifikasi secara empiris menggunakan metode statistik untuk mengumpulkan basis data prinsip dan praktik akuntansi seluruh dunia.
Ada empat pendekatan terhadap perkembangan akuntansi, yaitu :
1. Berdasarkan pendekatan Makroekonomi, praktek akuntansi didapatkan dari dan dirancang untuk meningkatkan tujuan makroekonomi nasional.
2. Berdasarkan pendekatan Mikroekonomi, Akuntansi berkembang dari prinsip-prinsip mikroekonomi. Fokusnya terletak pada perusahaan secara individu yang memiliki tujuan untuk bertahan hidup.
3. Berdasarkan pendekatan Independent, akuntansi berasal dari praktek bisnis dan berkembang secara ad hoc, dengan dasar perlahan-lahan dan pertimbangan, coba-coba, dan kesalahan. Akuntansi dipandang sebagai fungsi jasa yang konsep dan prinsipnya diambil dari proses bisnis yang dijalankan dan bukan dari cabang keilmuan seperti ekonomi.
4. Berdasarkan pendekatan yang Seragam, Akuntansi di standarisasi dan digunakan sebagai alat untuk kendali administrasi oleh pemerintah pusat. Keseragaman dalam pengukuran, pengungkapan dan penyajian akan memudahkan perancang pemerintah, otoritas pajak bahkan manajer untuk menggunakan informasi akuntansi dalam mengendalikan seluruh jenis bisnis.
Sitem hukum: akuntansi hukum umum dengan hukum kode
1. Akuntansi dalam negara-negara hukum umum memiliki karakter berorientasi terhadap penyajian wajar, transparansi dan pengungkapan penuh dan pemisahan antara akuntansi keuangan dan pajak. Pasar saham mendominasi sumber-sumber keuangan dan pelaporan keuangan ditunjukkan untuk kebutuhan informasi investor luar.
2. Akuntansi dalam negara-negara hukum kode memiliki karakteristik berorientasi legalistik, tidak membiarkan pengungkapan dalam jumlah kurang, dan kesesuaian antara akuntansi keuangan dan pajak.
Sistem praktik: penyajian wajar versus kepatuhan hukum menimbulkan pengaruh yang besar terhadap banyak permasalahan akuntansi seperti :
1. Depresiasi, di mana beban ditentukan berdasarkan penurunan suatu aktiva selama masa manfaat ekonomi (penyajian wajar) atau jumlah yang diperbolehkan untuk tujuan pajak (kepatuhan hukum).
2. Sewa guna usaha yang memiliki substansi pembelian aktiva tetap diperlakukan seperti itu (penyajian wajar)atau diperlakukan seperti sewa guna usaha operasi yang biasa (kepatuhan hukum).
3. Pensiun dengan biaya yang diakrual pada saat dihasilkan oleh karyawan atau dibebankan menurut dasar dibayar pada saat berhenti kerja.
DAFTAR PUSTAKA
Frederick D.S. Choi, dan Gary K. Meek, International Accounting, Jakarta: Salemba Empat,2010.
BAB III
(AKUNTANSI KOMPARATIF I)
Pada bab sebelumnya kita mempelajari faktor faktor yang memperngaruhi perkembangan system akuntansi suatu Negara, termasuk sumber keuangan, system hukum, perpajakan. Dalam bab ini akan membahas mengenai komite standar akuntansi international dari keenam Negara, tentunya akan berbeda dengan Negara yang satu dengan yang lain. Di Negara Negara tersebut, perusahaan bebas untuk memilih standar akuntansi yang berbeda terhadap laporan keuanga konsolidasi. Keenam Negara tersebut adalah Prancis, Jerman, Jepang, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat.
Standar akuntansi adalah regulasi atau aturan ( termasuk pula hukum dan anggaran dasar ) yang mengatur penyusunan laporan Negara. Penetapan standar adalah perumusan atau formulasi standar akuntansi. Namun dalam pratik sebenarnya mungkin berbeda dari yang ditentukan oleh standar.
Empat alasan perbedaan dalam pratik sebenarnya
a. Dikebanyakan Negara hukuman atas ketidakpatuhan dengan ketentuan akuntansi resmi cenderung lemah dan tidak efektif
b. Secara sukarela perusahaan boleh melaporkan informasi lebih banyak daripada yang diharuskan
c. Beberapa Negara memperbolehkan perusahaan untuk mengabaikan standar akuntasi dengan melakukannya operasi dan posisi keuangan perusahaan akan tersajikan secara lebih baik hasil
d. Di beberapa Negara standar akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan perusahaan secara tersendiri
Hubungan antara standar akuntansi dan praktik akuntansi sangat rumit dan tidak selalu bergerak dalam satu arah. Dalam beberapa kasus, pratik berasal dari standar, pada kesempatan lain, standar berasal dari pratik.
Enam system akuntasi suatu Negara
1. PRANCIS
Akuntansi di Prancis sangat terkait dengan kode etik sehingga sangat mungkin untuk melewatkan kenyataan bahwa legislasi hukum komersial ( yaitu code de commerce ) dan hokum pajak sebenarnya menentukan banyak praktik akuntasi dan pelaporan keuangan diprancis. Code de Commerce berwal ordinasi Coulbert ( menteri keuangan pada era Louis XIV pada tahun 1673 dan 1681 dan diberlakukan oleh Napoleon pada tahun 1807 sebagai bagian dari system hokum yang diciptakannya. Hokum pajak penghasilan pertama disetujui pada tahun 1914. Dasar utama aturan akuntansi di prancis adalah hokum akuntansi 1983 dan dekrit akuntansi 1983, yang membuat plan comptable general wajib digunakan oleh seluruh perusahaan. Kedua dokumen tersebut menjadi bagian dari code de commerce.
Plan comptable general berisis :
a. Tujuan dan prisip akuntansi serta pelaporan keuangan
b. Definisi aktiva, kewajiban, ekuitas pemegangn saham, pendapatan dan beban
c. Aturan pengakuan dan penilaian
d. Daftar akun standar, ketentuan mengenai penggunaannya dan ketentuan tata buku lainnya
e. Contoh laporan keuangan dan aturan penyajiannya
REGULASI DAN PENEGAKAN ATURAN AKUNTANSI
Di Prancis terdapat lima organisasi yang terlibat dalam proses penetapan standar yaitu:
a. Counseil National de la Comptabilite atau CNC (Badan Akuntansi Nasional)
b. Comita de la Reglementation Comptable atau CRC (Komite Regulasi Akuntansi)
c. Autorite des Marches Financiers atau AMF (Otoritas Pasar Keuangan)
d. Orde des Expert – Comptables atau OEC (Ikatan Akuntan Publik)
e. Compagnie Nationale des Commisaires aux Comptes atau CNCC (Ikatan Auditor Kepatuhan Nasional)
PELAPORAN KEUANGAN
Perusahaan Prancis harus melaporkan berikut ini :
- Neraca
- Laporan laba rugi
- Catatan atas laporan keuangan
- Laporan direktur
- Laporan auditor
Ciri utama pelaporan di prancis adalah ketentuan mengenai pengungkapan catatan yang ekstensif dan detail, yang meliputi hal hal berikut :
- Penjelasan mengenai aturan pengukuran yang diberlakukan ( contoh kebijakan akuntansi )
- Perlakuan akuntansi untuk pos pos dalam mata uang asin
- Laporan perubahan aktica tetap dan depresiasi
- Detail provisi
- Detail revauasi yang dilakukan
- Analisis piutang dan utang sesuai masa jatuh tempo
- Daftar anak perusahaan dan kepemilikan saham
- Jumlah komitmen pension dan imbalan pascakerja lainnya
- Detail pengaruh pajak terhadap laporan keuangan
- Rata rata jumlah karyawan sesuai golongan
- Analisis pendapatan menurut aktivitas dan geografis
Di dalamnya, informasi yang harus diberikan antara alin :
- Konsumsi air, bahan mentah dan energy serta tindakan yang diambil untuk meningkatkan efisien energy
- Kegiatan untuk mengurangi polusi udara, air atau tanah, termasuk polusi suara dan biayannya dan
- Jumlah provisi untuk resiko lingkungan
PENGUKURAN AKUNTANSI
Akuntansi diPrancis memiliki karakteristik ganda : perusahaan secara tersendiri harus mematuhi peraturan yang tetap, sedangkan kelompok usaha konsolidasi memilki fleksibilitas lebih besar. Akuntansi unutk perusahaan secara invidual merupakan dasar hokum untuk membagikan dividend an menghitung pendapatan kena pajak.
- Aktiva berwujud umumnya dinilai berdasarkan biaya historis
- Revaluasi tetap dikenakan pajak sehingga jarang ditemukan dalam praktik
- Aktiva tetap didepresiasikan menurut provisi pajak, umunya menurut dasar garis lurus atau saldo berganda
- Persediaan harus dinilai sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya atau nilai realisasi dengan menggunakan metode masuk perma keluar pertama ( FIFO ) atau metode rata rata tertimbang
- Biaya penelitian dan pengembangan dibebankan pada saat terjadinya, namun dapat dikapitalisasikan dalam keadaan yang tertentu.
- Kebanyakan resiko dan ketidak pastian lainnya dapat dicadangkan
Dengan beberapa pengecualian, laporan keuangan konsolidasi prancis mengikuti pendekatan penyajian wajar berupa pelaporan substansi mengungguli bentuk.
2. JERMAN
Lingkungan akuntansi di Jerman mengalami perubahan terus menerus dan hasilnya luar biasa sejak berkahirnya perang Duni II. Dalam suatu peristiwa yang besar, hokum perusahaan tahun 1965 mengubah system pelaporan keuangan Jerman dengan mengarah pada ide ide Inggris-Amerika ( tetapi hanya berlaku bagi perusahaan besar ). Pada awal tahun 1970-an Uni Eropa ( UE ) mulai mengeluarkan direktif harmonisasi yang harus diadopsi oleh Negara Negara anggotanya kedalam hukum nasional.
REGULASI DAN PENEGAKAN ATURAN AKUNTANSI
Sebelum tahun 1998, Jerman tidak memiliki fungsi penetapan standar akuntansi keuangan sebagaiman yang dipahami dinegara Negara berbahasa inggris. Komite Standar Akuntansi Jerman ( German Accounting Standars Committee-GASC) atau dalam bahasa Jerman, Deutsches Rechunungslegungs standar committee ( DRSC ).
GASC membawahi Badan Standar Akuntansi Jerman ( German Accounting Standars Board – GASB ) yang melakukan pekerjaan teknis dan mengeluarkan standar akuntansi GASB terdiri dari tujuh ahli independen yang berlatar belakan dibidang auditing, analisis, keuangan, akademik, dan industry.
Secara garis besar system penetapan standar akuntansi yang baru di Jerman mirip dengan system yang ada di Inggris dan Amerika. Standar GASB adalah rekomendasi wajib yang hanya berlaku untuk laporan keuangan konsolidasi.
PELAPORAN KEUANGAN
Undang undang akuntansi tahun 1985 secara khusus menetukan ketentuan akuntasi, auditing dan pelaporan keuangan ang berbeda beda menurut ukuran perusahaan, bukan menurut bentuk organisasi.
Undang undang akuntansi tahung 1985 secara khusus menetukan isi dan bentuk laporan keuangan, yang meliputi :
- Neraca
- Laporan laba rugi
- Catatan atas laporan keuangan
- Laporan manajemen
- Laporan auditor
Ciri utama system pelaporan keuangan di Jerman adalah laporan secara pribadi oleh auditor kepada dewan direktur pengelola perusahaan dan dewan pengawas perusahaan laporan ini berisi pendapat terhadap prospek mada depan perusahaan dan khususnya factor factor yang mengancam kelangsunganhidup perusahaan.
PENGUKURAN AKUNTANSI
Berdasarkan hokum komersial ( HGB )
- metode pembelian ( akuisisi adalah metode konsolidasi yang utama, meskipun penyatuan kepemilikan juga dapata diterapkan dalam kondisi yang terbatas.
- Aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi dinilai sebesar nilai kini dan jumlah yang tersisa merupak goodwill
- Goodwill dapar disalinghapuskan terhadap cadangan dalam ekuitas atau diamortisasi secara sistematis selama umur manfaat eknominya.
- Usaha patungan dapat dicatat dengan menggunakan metode konsolidasi proporsional atau metode ekuitas
- Perhatiak khusus diberikan terhadap catatan laporan metode translasi mata uangan asing harus dijelaskan
- Biaya historis merupakan dasar untuk menilai aktiva berwujud
- Persediaan dinilai yang lebih rendah antara biaya atau pasa
- FIFO dan metode rata merupkan metode yang digunakan untuk menentukan biaya
- Aktiva tetap yang dapat disusutkan ditentukan oleh teris depresiasi pajak
- Biaya penelitian dan pengenban dibebankan pada saat terjadinnya
- Sega guna usaha pembiyaan umunya tidak dikapitalisasikan
- Pajak tangguhan umumnya tidak terdapat dalam akun perusahaan individu
3. JEPANG
Regulasi akuntansi didasarkan pada tiga undang undang : hokum komersial, undang undang pasar modal dan undang undang pajak pernhasilkan perusahaan. Untuk memahami akuntansi di Jepang, seseorang harus memahami budaya, praktik usaha dan sejarah Jepang. Seluruh perusahaan yang dirikan menurut hokum komesial diwajibkan untuk memenuhi provisi akuntansi, yang dimuat dalam “ aturan aturan menyangkut neraca, laporan laba rugi, laporan usaha dan skedul pendukung perusahaan dengan kewajiban terbatas.
PELAPORAN KEUANGAN
Perusahaan yang didirikan menurut hokum komerisial diwajibkan untuk menyusun laporan wajib yang harus mendapat persetujuan dalam rapat tahunan pemegang saham, yang berisi hal hal berikut :
- Neraca
- Laporan laba rugi
- Laporan usaha
- Proposal atas penetuan pengguna ( apropriasi) laba ditahan
- Skedul pendukung
Sejumlah skedul pendukung juga wajib dibuat, terpisah dari catatan atas laporan keuangan, yang meliputi :
- Perubahan dalam modal sahan dan cadangan wajib
- Perubahan dalam obligasi dan utang jangka pendek dan jangka panjang
- Perubahan dalam aktiva tetap dan akumulasi depresiasi
- Aktiva dalam penjaminan
- Jaminan utang
- Perubahan dalam provisi
- Jumlah yang terutang kepada dan yang tertagih dari pemegang, saham pengendali
- Kepemilikan ekuitas dalam anak perusahaan dan jumlah lembar saham perusahaan yang dimiliki oleh anak perusahaan tersebut
- Piutang yang berasal dari anak perusahaan
- Transaksi dengan direktur, auditor wajib, pemegang saham pengendali, dan pihak ketiga yang menimbulkan konflik kepentingan
- Remunerasi yang dibayarkan keapda direktur dan auditor wajib
PENGUKURAN AKUNTANSI
- Akun perusahaan secara terpisah merupakan dasar bagi laporan konsolidasi
- Anak perusahaan dikonsolidasikan
- Goodwill diukur menurut dasar nilai wajar aktiva bersih yang diakuisisi dan diamortisadi selama maksimum 20 tahun
- Metode ekuitas digunakan untuk investasi pada perusahaan afiliasi ketika induk dan anak perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan keuangan dan oprasionalnya
- Persediaan dapat dinilai berdasarkan biaya perolehan atau mana yang lebih rendah antara biaya atau harga pasar
- FIFO, LIFO dan rata rata seluruhnya merupkan metode arus biaya yang dapat diterima
- Aktiva tetap dinilai sebesar biaya perolehan dan disusutkan seusai dengan hokum pajak
- Biaya penelitian dan pengembangan dibebankan pada saat terjadinya
- Pajak tangguhan terjadi untuk seluruh perbedaaan karena waktu dengan menggunakan metode kewajiban
4. BELANDA
Belanda merupakan salah satu pendukung pertama atas standar akuntansi internasional untuk akuntansi dan pelaporan keuangan, dan pernyataan IASB menerima perhatian besar dalam menentukan praktik yang dapat diterima. Di Belanda akuntansi dianggap sebagai cabang dari ekonomi usaha. Akibatnya, banyak pemikiran ekonomi yang dicurahkan terhadap topik topik akuntansi dan khususnya terhadap pengukuran akuntansi.
REGULASI DAN PENEGAKAN ATURAN AKUNTANSI
Regulasi di Belanda tetap liberal hingga tahun 1970 ketika undang undang laporan keuangan tahunan diberlakukan. Undang undang merupakan bagian dari program besar perubahan dalam bidang hokum peusahaan. Di antara provisi utama undang undang tahun 1970 tersebut adalah sebagai berikut :
- Laporan keuangan tahunan harus menunjukkan gambaran yang wajar mengenai posisi dan hasil keuangan selama suatu tahun , dan seluruh pos didalamnya haru dikelompokkan dan dijelaskan secara memadai
- Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan praktik usaha yang baik ( yaitu akuntansi dapat diterima oleh kalangan usaha )
- Dasar penyajian aktiva dan kewajiban dan penentuan hasil operasi harus diungkapkan
- Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan dasar yang konsisten dan pengaruh material dari perubahan dalam prinsip akuntansi harus diungkapkan secukupnya
- Informasi keuangan komparatif untuk periode sebelumnya harus diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan kaki yang
- Menyertainya Undang undang tersebut juga mendorong pembentukan kelompok studi akuntansi tiga pihak ( Tripartit ) ( yang digantikan oleh Dewan pelporan tahunan pada tahun 1981 ) dan melahirkan kamar dagang
LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan di Belanda harus memuat hal hal berikut :
- Neraca
- Laporan laba rugi
- Catatan catatan
- Laporan direksi
- Informasi lain yang direkomendasikan
Perusahaan perusahaan Belanda diperbolehkan untuk menyusun laporan keuangan menggunakan IFRS atau GAAP AS selain standar akuntansi Belanda
PENGUKURAN AKUNTANSI
- Goodwill merupakan perbedaan antara biaya akuisisi dengan nilai wajar aktiva dan kewajiban dibeli
- Metode ekuitas digunakan apabila investor memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan usaha dan keuangan
- Usaha patungan dapat dicata dengan menggunkan metode ekuitas
- Biaya penelitian dan pengembangan dikapitalisasi hanya jika jumlah tersebut dapat dipulikan dan cukup pasti
- Pajak penghasilan diakui berdasarkan konsep alokasi komprehensif ( provisi penuh ) dan diukur menurut metode kewajiban
5. INGGRIS
Akuntasi di inggris berkembang sebagai cabang ilmu yang independen dan sevara pragmatis menyikapi kebutuhan dan praktik usaha. Inggris merupakan Negara pertama didunia yang mengembangkan profesi akuntansi yang kita kenal sekarang. Masyarakat akuntansi pertama yang diakui adalah masyarakt akuntansi di Edinburgh, yang disahkan oleh akta kerjaan pada tahun 1854. Masyarakat yang serupa secara resmi diakui di Glasgow pada tahun 1855 dan di Aberdeen pada tahun 1867. Akuntansi profesiona bermula pada masyarakat professional ini.
REGULASI DAN PENEGAKAN ATURAN AKUNTANSI
Kegiatan perusahaan yang didirkan di Inggris secara luas diatur oleh aktiva yang disebut sebagai undang undang perusahaan. Sebagai contoh, pada tahun 1981 direktif keempat UE diberlakukan, menambah aturan wajib menyangkut bentuk, prinsip akuntansi dan konvensi dasar akuntansi.
Undang undang tahung 1981juga menetapkan lima prinsip dasar akuntansi :
- Pendapatan dan beban harus ditandingkan menurut dasar akural
- Pos aktiva dan kewajiban secara terpisah dalam setiap kategori aktiva dan kewajiban dinilai secara terpisah
- Prinsip konservatisme diterapkan, khususnya dalan pengakuan realisasi laba dan seluruh kewajiban dan kerugian yang diketahui
- Penerapan kebihakan akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun diwajibakan
- Prinsip kelangsungan usaha diterapkan unguk perusahaan yang menggunakan akutansi
Berikut enam badan akutansi di Inggris yang berhubungan dengan komite konsultatif badan akuntansi yang berdiri pada tahun 1970 :
- Institut Akuntan Berizin Resmi di Inggris dan Wales ( The Institue of Chartered Accountants in England and Wales-ICAWE )
- Institut Akuntan Berizin Resmi di Irlandia ( The Institute of Chartered Accountants Ireland – ICAI )
- Institut Akuntan berizin resmi di Skotlandia ( The Institute of Chartered Accountants in Scotland – ICAS )
- Asosiasi Akuntan Berizin Resmi dan Bersertifikat ( the Association of Chartered Certified Accountants - ACCA)
- Institut Akuntan Manajemen Berizin Resmi ( The Chartered Instute of Management Accountants – CIMA )
- Institut Keuangan dan Akuntansi Publik Berizin Resmi ( the Chartered Institute of Public Finamce and Accountancy – CIPFA )
Penetapan standar akuntansi di Inggris dikeluarkan dan dikukuhkan oleh enam badan akuntansi di atas.
PELAPORAN KEUANGAN
Pelaporan keuangan di inggris termasuk yang paling komprehensif didunia. Laporan keuangan umumnya mencakup :
- Laporan direksi
- Laporan laba dan rugi dan neraca
- Laporan arus kas
- Laporan total keuntungan dan kerugian yang diakui
- Laporan kebijakan akuntansi
- Catatan atas referensi dalam laporan keuangan
- Laporan auditor
PENGUKURAN AKUNTANSI
Inggris memperbolehkan baik metode akuisisi dan merger dalam mencatat akuntansi untuk penggabungan usaha. Goodwill dihitung sebagai perbedaan antara nilai wajar penyerahan yang dilakukan dan nilai wajar aktiva yang diperoleh. Aktiva dapat dinilai dengan menggunakan biaya historis, biaya kini atau menggunakan gabungan keduannya. Depresiasi dan amortisasi harus berhubungan dengan dasar pengukuran yang digunakan terhadap aktiva terkait. Pajak tangguhan dihitung berdasarkan metode kewajiban dengan dasar provisi penuh untuk kebanyak perbedaan waktu.
6. AMERIKA SERIKAT
Akuntasi di Amerika serikat diatur oleh badan sector sawasta ( Badan Standar Akuntansi Keuangan, atau Financial Accounting Standards Board – FASB ). Hingga tahun 2000, Institut Amerika untuk Akuntan Publik ( American Institute of Certified Public Accountants – AICPA ).
REGULASI DAN PENEGAKAN ATURAN AKUNTANSI
System AS tidak memiliki ketentuan hokum secara umum mengenai penerbitan laporan keuangan yang diaudit secara periodic. Perusahaan di AS diberntuk berdasarkan hokum Negara bagian, bukan hokum federal. Prinsip prinsip akuntansi yang diterima secara umum ( GAAP ) terdiri dari seluruh standar, aturan dan regulasi akuntansi keuangan yang harus diperhatikan ketika menyusun laporan keuangan. Karena, FASB dan SEC mempertimabangkan untuk mengubah GAAP AS dari standar berdasarkan aturan menuju standar berdasarkan prinsip.
PELAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan tahunan yang semestinya dibuat oleh sebuah perusahaan AS yang besar meliputi komponen berikut ini :
- Laporan manajemen
- Laporan auditor
- Laporan keugan utama ( laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, laporan laba komprehensif dan laporan ekuitas pemegang saham )
- Diskusi manajemen dan analisis atas hasil operasi dan kondisi keuangan
- Pengungkapan atas kebijakan akuntansi dengan pengaruh paling penting terhadap laporan keuangan
- Catatan atas laporan keuangan
- Perbandingan data keuangan tertentu selama lima atau sepuluh tahun
- Data kuartal terpilih
PENGUKURAN AKUNTANSI
Aturan pengukuran akuntansi Amerika Serikat mengasumsikan bahwa suatu entitas usaha akan terus melangsungka usahanya. Menggunakan biaya historis untuk menilai aktiva berwujud dan tidak berwujud. Metode LIFO, FIFO dan rata diperbolehkan dan digunakan secara luas dalam penetuan harga persediaan. LIFO yang popular karena dapat digunakan untuk keperluan pajak penghasil federal. Pajak penghasilan dihitung dengan menggunakan metode kewajiban.
DAFTAR PUSTAKA
Frederick D.S. Choi, dan Gary K. Meek, International Accounting, Jakarta: Salemba Empat,2005.
BAB 4
AKUNTANSI KOMPARATIF II
AMERIKA & ASIA
Dalam materi ini akan dibahas mengenai sistem akuntansi di 5 negara, yaitu 2 negara di benua Amerika (Amerika Serikat dan Meksiko)dan 3 negara di Benua Asia (India, China, dan Jepang). Alasan menggunakan kelima negara tersebut antara lain, Amerika dan Jepang merupakan 2 negara dengan tingkat perkembangan ekonomi yang tinggi, menjadi pusat perekonomian dan negara pendiri Komite Standart Akuntansi Internasional (IASB – International Accounting Standart Board). Sementara Meksiko, India dan China merupakan negara dengan perekonomian yang baru”muncul”. Selain itu, sistem akuntansi di Meksiko memiliki bentuk yang hampir serupa dengan akuntansi dinegara-negara latin lainnya. Sedangkan China merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dan perekonomiannya berubah dari perekonomian terpusat menjadi market-oriented. Begitu juga dengan negara India yang merupakan negara dengan populasi terbesar kedua setelah China.
LIMA SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN NASIONAL
AMERIKA SERIKAT
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Sistem akuntansi di Ameriak Serikat bersifat Common Law dan diatur oleh sektor khusus Dewan Standart Akuntansi Keuangan (Financial Accounting Standard Board- FASB), namun untuk kewenangannnya dibawah SEC ( Securities and Exchange Commisson). Yaitu, SEC memiliki kewenangan penuh untuk menjelaskan standart akuntansi dan laporan perusahaan publik akan tetapi bergantung pada sektor swsta dalam penerapan standardisasi tersebut. FASB dibentuk pada tahun 1973 dan pada Desember 2006 telah mengeluarkan Laporan Standart Akuntansi Keuangan 158 ( 158 Statement of Financial Accounting Standards-SFASs) dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang berguna untuk para investor baik yang telah maupun yang berpotensi menjadi investor, kreditor, dan lainnya yang memutuskan untuk mengembil kredit, investasi dsb.
Prinsip Akuntansi yang Berlaku umum (Generally Accepted Accounting Principles- GAAP) terdiri atas seluruh standar akuntansi keuangan, peraturan, dan regulasi yang harus dipatuhi dalam mempersiapkan laporan keuangan dengan komponen utama dari GAAP ini adalah SFASs. Pada tahun 2002 FASB dan IASB menandatangani Norwalk Agreement dengan tujuan untuk menghilangkan perbedaan yang muncul diantara standardisasi mereka serta mengkoordinasikan agenda pengaturan standardisasi sehingga permasalahan utama yang muncul dapat diselesaikan bersama. Pada tahun yang sama , 2002, ditandatangani UU Sarbanes-Oaxley Act yang secara signifikan memperluas persyaratan AS dalam perusahaan pemerintah, penjelasan, dan laporan serta regulasi proesi audit.
Laporan Keuangan
Laporan Keuangan di Amerika Serikat meliputi:
1. Laporan Manajemen
2. Laporan auditor independen
3. Laporan Keuangan Primer (Laporan Laba-Rugi, neraca, laporan arus kas, laba-rugi komprehensif, perubhan ekuitas pemegang saham)
4. Diskusi manajemen dan analisa hasil operasional dan kondisi keuangan
5. Penjelasan mengenai kebijakan akuntansi dengan dampak yang paling kritis pada laoran keuangan
6. Catatan atas laporan keuangan
7. Perbandingan data keuangan selama 5 atau 10 tahun
8. Data triwulan terpilih
Patokan Akuntansi
• Penggabungan bisnis dihitung seprti sebuah pembelian
• Goodwill dikapitalisasi sebagai selisih antara harga pasar yang dipertimbangkan dengan harga pasar dibwah aet bersih yang diperoleh
• Aset berwujud dan tidak berwujud inilai dengan harga perolehan
• Persediaan menggunakan metode FIFO, LIFO dan average
• LIFO digunakan untuk tujuan kepentingan pajak
• Penyesuaian mata uang asing megikuti persyaratan dari SFASs no.52 yang berdsarkan pada tambahan fungsional mata uang asing untuk menentukan metodologi penyesuaian pertukaran mata uang asing
• Penyusutan dan amorrtisasi ditentukaan dengan estimasi umur ekonomis
• Biaya penelitian dan pengembangan dibebankan saat terjadinya
MESIKO
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Sistem akuntansi negara Meksiko adalah Code Law, dan standardisasi akuntansinya dikeluarkan oleh Council for Research and Development of Financial Information Standards (Consejo Mexicano Para La Investigacion y Dessarollo de Normas de Informacion Financiera - CINIF). Untuk standardsasi proses audit dikeluarkan oleh Mexican Institute of Public Accountants (Instituto Mexicano de Contadores Publicos) melalui Auditing standards and Procedures Commision. Sistem akuntansi di Meksiko menggunakan pendekatan sistem Inggris-Amerika atau Anglo-Saxon, daripada pendekatan Eropa Kontinental. Prinsip akuntansi di Meksiko tidak membedakan antara perusahaan besar dan kecil serta dapat diaplikasikan ke semua bidang bisnis.
Laporan Keuangan
Laporan keuangan di Meksiko harus disesuaikan dengan tingkat inflasi yang terjadi, dan harus meliputi:
1. Neraca
2. laporan Laba-Rugi
3. Laporan perubahan ekuitas pemegang saham
4. Laporan perubahan posisi keuangan
5. Catatan, merupakan bagian yang melengkapi laporan perubahan posisi keuangan, yang meliputi antara lain :
• Kebijakan akuntani pada perusahaan
• Ketersediaan material
• Komitmen untuk pembelian saham substansial atau dibawah hak kontrak
• Penjelasan mendetail mengenai utang jangka panjang dan kurs mata uang asing
• Batasan Dividen
• Jaminan
• Rencana pensiun pegawai
• Transaksi dengan perusahaan sejawat
• Pajak
Patokan Akuntansi
• Bisnis gabungan menggunakan metode pembelian
• Goodwill merupakan kelebihan harga pembelian terhadap nilai sekarang aset bersih yang didapatkan
• Aset berwujud/ tidak berwujud didepresiasi / diamortisasi berdasarkan masa manfaatnya (biasanya tidak lebih dari 20tahun)
• Biaya penelitian dibebankan saat terjadinya, dan biaya pengembangan dikapitalisasi dan diamortisasi saat kemungkinan teknoligi hadir
• Sewa guna usaha termasuk ke dalam financial lease atau operational lease
• Kerugian bersyarat diakui ketika mungkin terjadi dan dapat diukur
• Cadangan tak terduga tidak dapat diterima oleh GAAP Meksiko
• Pajak tangguhan disediakan dengan menggunakan metode kewajiban
JEPANG
Pembukuan dan laporan keuangan di Jepang menggambarkan adanya percampuran dari pengaruh domestik dan internasional. Untuk memahami sistem pembukuan Jepang, kita harus memahami budaya, praktik bisnis dan sejarah Jepang. Perusahaan Jepang memiliki ketertarikan ekuitas tersendiri, dan sering kali bergabung dengan firma milik pribadi yang lain. Keterhubungan daerah investasi industri konglomerat raksasa ini disebut keiretsu.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
Pemerintah nasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntansi Jepang. Regulasi akuntansi berdasarkan pada tiga badan hukum: undang-undang perusahaan (companuy low), undang-undang pertukaran dan sekuritas (securities and exchange law), dan undang-undang pajak penghasilan perusahaan (corporate income tax law). Ketiga badan hukum tersebut saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain yang disebut sebagai “sistem legal triangular.
Undang-undang perusahaan diatur oleh Ministry of Justice (MOJ). Hukum tersebut merupakan inti dari regulasi akuntansi di Jepang dan yang paling memiliki pengaruh besar. Semua perusahaan yang didirikan berdasrkan undang-undang perusahaan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan akuntansi.
Berdasarkan Undang-undang perusahaan, laporan keuangan serta jadwal yang mendukung pada perusahaan kecil dan menengah merupakan subjek untuk audit hanya oleh auditor yang berwenang. Baik auditor berwenang atau independen, keduanya harus mengaudit laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan sesuai dengan undang-undang pertukaran dan sekuritas. Auditor yang berwenang tidak memerlukan kuallifikasi profesional dan ditugasi oleh perusahaan secara penuh. Audit berwenang biasanya fokus pada manajerial direktur dan baik bekerja sesuai dengan kewenangannya tau tidak. Auditor independen melibatkan pemeriksaan terhadap laporan dan catatan keuangan, serta harus dilakukan oleh akuntan publik bersertifikasi (certified public accountans - CPAs).
Laporan Keuangan
Perusahaan yang bergabung di bawah undang-undang perusahaan dibutuhkan untuk mempersiapkan laporan yang berwenang untul disetujui pada saat rapat pemegang saham, yang isinya antara lain:
1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham
4. Laporan bisnis
5. Jadwal terkait
Patokan Akuntansi
Metode pooling of interest (penyatuan saham) untuk bisnis gabungan digunakan pada situasi tertentu saja di mana tidak ada perusahaan yang mengontrol perusahaan lainnya. Sebaliknya, bisnis gabungan dihitung karena pembelian. Goodwill dihitung dengan dasar harga pasar aset bersih yang didapatkan dan diamortisasi lebih dari 20 tahun atau kurang serta subjek terhadap tes penurunan nilai. Metode ekuitas digunkan untuk investasi dalam perusahaan afiliasi ketika perusahaan induk memberikan pengaruh signifikan daripada kebijakan operasional dan finansial. Metode ekuitas juga digunkan untuk menghitung proyek gabungan, gabungan yang profesional tidak diperbolehkan. Dibawah standar stimulasi mata uang, aset dan kewajiban dari anak perusahaan asing dihitung dengan tingkat kurs saat itu (akhir tahun), pendapatan dan beban dalam rata-rata, serta penyesuaian pertukaran mata uang asing berada dalam ekuitas pemegang saham.
Persediaan yang harus dihitung apakah cocok dengan biaya atau lebih rendah atau nilai keuntungan bersih. FIFO, LIFO, serta metode biaya rata-rata semuanya menerima metode cost flow (arus biaya), dengan rata-rata yang paling populer. Investasi dalam saham dinilai pada harga pasar. Aset tetap dinilai pada biaya dan didepresiasi yang berkenaan dengan hukum perpajakan. Metode declining balance (saldo menurun) merupakan metode depresiasi paling umum. Aset bersih juga diuji dengan penurunan nilai.
Kontrak sewa yang memindahkan kepemilikan terhadap penyewa dikapitalisasi. Sewa menyewa keuangan lainnya mungkin kapitalisasi atau dianggap sebagai kontrak operasional. Pajak tangguhan dipersiapan untuk perubahan sepanjang waktu dengan menggunkan metode kewajiban. Kerugian bersyarat dipersiapkan hingga terbuka kemungkinan dan dapat diperkirakan. Dibutuhkan cadangan: setiap tahun perusahaan harus mengalokasikan dejumlah minimal 10 persen kas dividen dan bonus yang dibayarkan pada direktur dan auditor berwang hingga cadangan mencapi 25 persen dari saham.
CINA
• Pada akhir tahun 1970-an, pemimpin Cina mulai menggerakkan ekonomi dari program terpusat gaya Soviet menuju sistem yang lebih berorientasi pasar namun masih dalam kendali partai komunis.
• Ekonomi Cina saat ini digambarkan sebagao ekonomi hibrid, di mana negara mengontrol komoditas dan industri strategis, sementara industri lainnya, seperti perdagangan dan sektor swasta, ditumbuhkan dengan sistem berorientasi pasar.
• Melihat perkembangan sistem ekonomi yang ada di Cina, maka sistem dan aturan akuntansi di Cina juga berubah seiring adanya reformasi ekonomi yang terjadi.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
• Pada tahun 1992, Departemen Keuangan mengeluarkan Accounting Standards for Business Enterprises (ASBE).
• ASBE adalah sebuah konsep kerangka kerja yang dirancang untuk menuntun perkembangan standar baru akuntansi yang ada yang pada akhirnya menyeragamkan praktik do mestik dan menyeragamkan praktik akuntansi Cina fengan praktik internasional.
• Kemudian, pada tahun 1998 Cina mendirikan Komite Standar Akuntansi Cina (The China Accounting Standards Committee-CASC) sebagai lembaga berwenang dalam departemen keuangan yang bertanggungjawab untuk mengembangkan standar akuntansi.
• Pada akhirnya, tahun 2006 susunan baru ASBE dikeluarkan, dan ASBE ini menyajikan ketentuan standar akuntansi Cina yang pada hakikatnya sejalan dengan IFRS.
Pelaporan Keuangan
• Periode pembukuan diminta sesuai dengan kalender tahunan.
• Laporan Keuangan terdiri atas:
a. Neraca
b. Laporan laba rugi
c. Laporan arus kas
d. Laporan perubahan ekuitas
e. Catatan
Patokan Akuntansi
• Penggabungan usaha dicatat menggunakan metode pembelian.
• Kapitalisasi dan Uji penurunan nilai tahunan diberlakukan untuk goodwill.
• Untuk menghitung usaha gabungan digunakan metode ekuitas.
• Penilaian aset menggunakan basis harga perolehan.
• Biaya depresiasi didasarkan pada basis ekonomi.
• Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO dan rata-rata.
.
INDIA
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
a. Akuntansi dipengaruhi oleh bangsa inggris
b. Departemen Urusan Perusahaan pada tahun 1956 memperbaharui Akta Perusahaan yang berisikan Kitab Akuntansi. Menurut Akta tersebut, Kitab Akuntansi :
• Harus memberikan sudut pandang yang adil dan sebenarnya menyangkut status urusan perusahaan
• Harus tetap pada basis akrual sesuai dengan system akuntansi pencatatan ganda
c. Lembaga yang bertanggungjawab atas izin profesi Akuntansi, pengembangan standart dan proses audit adalah The Institute of Chartered Accountant of India. Institute tersebut berencana untuk mengadopsi IFRS secara penuh tanpa modifikasi
d. Standar Akuntansi India atau Indian Accounting Standards (AS) diterbitkan oleh Dewan Akuntansi Standar (Accounting Standards Board), Standart Asuransi dan Auditing atau (Auditing Assurance Standards) diterbitkan oleh Dewan Audit dan Asuransi Standar
e. Pengawasan terhadap pasar modal ada pada Securities and Exchange Board of India (SEBI)
Pelaporan Keuangan
1. Neraca dua tahun
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Arus Kas
4. Kebijakan Akuntansi dan Catatan
Pengukuran Akuntansi
• Penggabungan
• Untuk penggabungan usaha tidak ada standar akuntansinya, tetapi sebagian besar menggunakan metode pembelian, yang disebut dengan amalgamation
• Goodwill
• Dikapitalisasi, diamortisasi dan diuji impairmentnya (pengurangannya).
• Penilaian asset tetap memakai nilai wajar dan harga perolehan, sedangkan asset tidak berwujud diamortisasi lebih dari 10 tahun
• Biaya persediaan dihitung yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai yang dapat direalisasi, FIFO, dan rata-rata
• Sewa pembiayaan dikapitalisasi dalam nilai lancar pasar dan didepresiasi terhadap masa penggunaan sewa
• Sewa operasional dicatat sebagai biaya dengan metode garis lurus
RANGKUMAN PERBEDAAN PRAKTIK AKUNTANSI
Amerika Serikat Meksiko Jepang Cina India
1. Penggabungan usaha: pembelian atau pooling Pembelian Pembelian Keduanya Pembelian Keduanya
2. Goodwill Kapitalisasi dan uji penurunan nilai Kapitalisasi dan uji penurunan nilai Kapitalisasi, dan amortisasi dan uji penurunan nilai Kapitalisasi dan uji penurunan nilai Kapitalisasi, dan amortisasi dan uji penurunan nilai
3. Assosiasi Metode ekuitas Metode ekuitas Metode ekuitas Metode ekuitas Metode ekuitas
4. Penilaian asset Harga perolehan Penyesuaian kisaran harga Harga perolehan Harga perolehan Harga perolehan
5. Biaya depresiasi Berbasis ekonomi Berbasis ekonomi Berbasis pajak Berbasis ekonomi Berbasis ekonomi
6. Penilaian persediaan LIFO Boleh Tidak digunakan Boleh Dilarang Dilarang
7. Kemungkinan rugi Diakui (accrued) Diakui (accrued) Diakui (accrued) Diakui (accrued) Diakui (accrued)
8. Sewa pembiayaan Dikapitalisasi Dikapitalisasi Dikapitalisasi Dikapitalisasi Dikapitalisasi
9. Pajak tangguhan Diakui (accrued) Diakui (accrued) Diakui (accrued) Diakui (accrued) Diakui (accrued)
10. Cadangan untuk memuluskan pendapatan Tidak Tidak Tidak Tidak Beberapa
DAFTAR PUSTAKA
Frederick D.S. Choi, dan Gary K. Meek, International Accounting, Jakarta: Salemba Empat,2010.
Perbandingan Harmonisasi IFRS di Negara Australia dengan IFRS di Negara Indonesia
Perbandingan Harmonisasi IFRS di Negara Australia dengan IFRS di Negara Indonesia
4EB01
DISUSUN OLEH :
DWI SUSANTI (20208405)
MARINA SNELLIANA (2A211360)
NURFAJRIANTI SUNDARTINI (20208927)
RISA SEPTIANI (21208070)
SARRAH ARIFAH (21208136)
UNIVERSITAS GUNADARMA
2011-2012
BAB I
PENDAHULUAN
Banyaknya perusahaan yang melakukan operasi bisnis di luar batas negaranya, menunjukkan arah perkembangan operasi bisnis yang bersifat global. Hal ini dibuktikan dengan hasil survey yang dilakukan oleh Deloitte Touche Tohmatsu Internasional pada tahun 1992, terhadap 400 perusahaan skala menengah di dua puluh negara maju yang melakukan bisnis di pasar internasional (Iqbal, et al., 1997 dalam Arja Sadjiarto, 1999). Galobalisasi juga nampak dengan semakin banyaknya kerjasama komunitas internasional yang dilakukan oleh beberapa negara termasuk Indonesia. Kerjasama tersebut diantaranya North American Free Trade Agreement (NAFTA), ASEAN Federation of Accountants(AFA), Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC), World Trade Organization (WTO), dan International Organization of Securities Commissions (IOSOC). Globalisasi membawa implikasi bahwa hal-hal yang dahulunya merupakan kewenagan dan tanggungjawab tiap negara, akan dipengaruhi oleh dunia internasional. Demikian pula dengan pelaporan keuangan dan standar akuntansi suatu negara (Arja Sadjiarto, 1999). Standar akuntansi memberikan gambaran yang jelas dan konsisten kepada pemegang saham, membuat laporan perusahaan lebih dapat dimengerti dan dapat diperbandingkan.
Standar akuntansi yang dapat diperbandingkan sangat diperlukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional, juga oleh para pengguna laporan keuangan yang ingin mengevaluasi kinerja perusahaan skala global dan untuk membantu pengambilan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan sekuritas. Operasi bisnis dan pasar modal yang berkembang mengarah ke internasional, tidak didukung oleh akuntansi dan pelaporannya, karena akuntansi dan pelaporannya masih berorientasi lokal. Adanya operasi bisnis dan pasar modal yang bersifat global tersebut tentu menuntut adanya standar yang bersifat global atau bersifat internasional, karena aturan-aturan akuntansi yang bersifat lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan bisnis dan keuangan internasional. Oleh karena itu, beberapa kelompok profesi berusaha membuat standar akuntansi internasional.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Harmonisasi
Pengertian harmonisasi adalah suatu upaya dalam mencari keselarasan. Namun, pengertian harmonisasi dalam akuntansi adalah suatu proses untuk meningkatkan komparabilitas (kesesuaian) praktik akuntansi dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat beragam. Secara sederhana pengertian harmonisasi standar akuntansi dapat diartikan bahwa suatu negara tidak mengikuti sepenuhnya standar yang berlaku secara internasional.Negara tersebut hanya membuat agar standar akuntansi yang mereka miliki tidak bertentangan dengan standar akuntansi internasional.
Keuntungan Harmonisasi Internasional:
1) Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan. Standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi alokasi modal.
2) Investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik portofolio akan lebih beragam dan risiko keuangan berkurang.
3) Perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan strategi dalam bidang merger dan akuisisi.
4) Gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standard pat disebarkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tertinggi.standar akuntansi internasional memiliki sifat lebih fleksibel dan terbuka.
Harmonisasi standar akuntansi internasional pertama kali dikenalkan oleh European Commision (EC). Pada tahun 1995 EC mengadopsi pendekatan baru bagi harmonisasi akuntansi yang memperbolehkan penggunaan standar akuntansi internasional untuk perusahaan yang terdaftar di pasar modal internasional. Lembaga-lembaga yang aktif dalam usaha harmonisasi standar akuntnasi internasional antara lain adalah IASC (International Accountig Standard Commitee) dan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Beberapa pihak yang diuntungkan dengan adanya harmonisasi tersebut adalah perusahaan-perusahaan multinasional, kantor akuntan internasional, organisasi perdagangan, serta International Organization of Securities Commissions (IOSCO) ((Arja Sadjiarto, 1999). Harmonisasi standar akuntansi internasional berarti proses meningkatkan kesesuaian praktik akuntansi melalui penyusunan batasan berbagai macam perbedaan (Choi, et al., 1999). Dengan demikian harmonisasi dapat mengakomodasi perbedaan nasional dan meningkatkan komparabilitas informasi keuangan dari berbagai negara. Harmonisasi membuat standar akuntansi keuangan sejalan dengan standar akuntansi internasional.
2.2 Pengertian dan penjelasan dari IFRS
IFRS (Internasional Financial Accounting Standard) merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standar Board (IASB).Standar Akuntansi Internasional disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasional (IFAC).
IFRS (Internasional Financial Accounting Standard) adalah suatu upaya untuk memperkuat arsitektur keungan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan.
Tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan keungan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksukan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang:
1. Transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan.
2. Menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS.
3. Dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna.
Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh adanya suatu perubahan sistem IFRS sebagai standar global yaitu :
• Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan berarti. Stadart pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi alokasi lokal.
• Investor dapat membuat keputusan yang lebih baik
• Perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan mengenai merger dan akuisisi
• Gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standard dapat disebarkan dalam mengembangkan standard global yang berkualitas tertinggi.
2.3 Harmonisasi IFRS di Australia
Adopsi IFRS telah dilakukan di beberapa negara, di antaranya di Uni Eropa yang mengharuskan semua perusahaan yang terdaftar di bursa harus menyiapkan laporan keuangan konsolidasi sesuai IFRS (SG-007), sedang di Inggris standar yang menyerupai IFRS diperlukan untuk menghindari masalah tentang perusahaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar di bursa dan IFRS dianggap sebagai suatu tantangan, yang pada akhirnya menyambut baik IFRS untuk mengurangi perbedaan antara standar akuntansi di Inggris dan IFRS (Fearnley dan Hines, 2003). Australia adalah salah satu negara yang berpengaruh dalam pengembangan akuntansi internasional sejak konsep dari komite akuntansi internasional dikembangkan di Sidney tahun 1972.
Sebelum beralih ke penjelasan lebih lanjut, berikut ini adalah penjelasan dari singkatan-singkatan yang sering digunakan Australia dalam lembaga akuntansi internasional :
Keputusan untuk mengadopsi IFRS di Australia berawal dari diputuskannya mengadopsi IFRS mulai dari 1 januari 2005 yang merupakan keputusan pada tahun 2002. Seiring dengan jadwal European Union (EU) untuk pengadopsian IFRS. IFRS 2004 yang merupakan ‘platform stabil’ diadopsi.
Manfaat mengadopsi IFRS bagi Australia adalah :
Membantu menarik modal ke Australia = menurunkan biaya modal
Biaya lebih rendah bagi pelapor, auditor dan pemakai laporan keuangan dari entitas multinasional (tidak perlu susun ulang)
Mengisi kesenjangan dalam AGAAP, misalnya yang berhubungan dengan instrumen keuangan
Biaya:
Hilangnya pedoman yang ada di AGAAP, misalnya pedoman akuntansi untuk imbalan yang diterima karyawan
pengenalan metode akuntansi opsional = komparabilitas berkurang
kehilangan kebebasan untuk membangun set standar yang terpisah untuk entitas non-nirlaba
Biaya-biaya sehubungan dengan penerapan perubahan
Proses pengadopsian IFRS
• Proses penggabungan dimulai di tahun 1996, mencapai puncaknya di tahun 2002 ketika Australian Convergence Handbook (Buku Pegangan Konvergensi Australia) diterbitkan
• Di tahun 2002, jurang perbedaan antara IFRS dan AGAAP telah jauh berkurang
Pada tahun 2002, perbedaan utama yang masih ada antara IFRS dan AGAAP adalah:
IFRS lebih komprehensif sehubungan dengan akuntansi untuk instrumen keuangan dan imbalan pasca-kerja; sedangkan
AGAAP lebih komprehensif sehubungan dengan akuntansi untuk asuransi, kegiatan pertambangan, aktiva tak berwujud, dan kerangka kerja
Setiap standar IFRS dipaparkan dalam bentuk Exposure Draft oleh AASB, yang meminta komentar apakah standar akan berdampak positif bagi ekonomi Australia
Waktu yang cukup disediakan bagi yang berkepentingan untuk mengenal konsep IFRS dan membangun sistem yang sesuai – proses selesai pada Juli 2004
Kebanyakan entitas memiliki 2 tahun untuk menerapkan IFRS – secara umum neraca tahunan yang terdampak adalah per 30 Juni 2006
April 2004, untuk membantu proses pengadopsian, AASB menerbitkan AASB 1047 Disclosing the Impacts of Adopting Australian Equivalents to IFRSs (Pencatatan Dampak akan Pengadopsian Standar Australia setara dengan IFRS)
AASB 1047 mengharuskan entitas untuk mencatatkan dampak yang relevan bagi tahun sebelum tahun adopsi dalam laporan keuangan mereka – biasanya tahun yang berakhir 30 Juni 2005
IFRS 4 Insurance Contracts (Kontrak Asuransi) dan IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources (Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral) masih mempertahankan fitur-fitur penting dari AGAAP yang berhubungan dengan Asuransi dan Aktivitas Pertambangan
Dampak IFRS atas laporan keuangan
Penerusan biaya eksplorasi masih ok, namun dengan kriteria yang sedikit berbeda dari AGAAP aslinya
Derivatif (produk turunan) – kebanyakan entitas, termasuk bank, harus mengidentifikasi dan menilai fair value (harga wajar) dari derivative
Penurunan nilai harta finansial, terutama dalam buku pinjaman – berubah dari model ‘dinamis’ ke model ‘kerugian yang timbul’
Kontrak asuransi – faktor bunga berubah ke risk free (bunga bebas resiko) dan uji kelayakan liabilitas asuransi diperkenalkan
Pertanian – tak banyak perubahan – beberapa isu sehubungan dengan harta biologis masih ada, misalnya sehubungan dengan perkebunan kelapa sawit di Indonesia
Pemulihan penilaian atas aktiva tak berwujud (termasuk merek)
Setelah dilakukan harmonisasi IFRS dengan standar akuntansi di Australia, hasil yang diperoleh adalah :
Laporan keuangan entitas Australia lebih banyak dimengerti di seluruh dunia
Sinergi dalam persiapan, audit dan kajian laporan keuangan Australia untuk entitas yang merupakan bagian dari kelompok multinasional
Biaya awal sehubungan dengan proses adopsi, terutama untuk penerapan IAS 39 untuk entitas seperti bank dan perusahaan asuransi
IFRS terus mengalami perubahan - kebanyakan perubahan ini didorong oleh hal-hal yang tidak berlaku bagi Australia
Isu akuntansi yang relevan untuk Australia mungkin bukanlah prioritas global, misalnya seperti Aktivitas Pertambangan, dan Laba Rugi versus Pendapatan Lain-Lain (Other comprehensive income)
Adopsi IFRS menyoroti kekhawatiran akan pengungkapan yang berlebihan
2.4 Harmonisasi IFRS di Indonesia
Standar akuntansi di Indonesia saat ini belum menggunakan secara penuh (full adoption) standar akuntansi internasional atau International Financial Reporting Standard (IFRS). Standar akuntansi di Indonesia yang berlaku saat ini mengacu pada US GAAP (United Stated Generally Accepted Accounting Standard), namun pada beberapa pasal sudah mengadopsi IFRS yang sifatnya harmonisasi. Adopsi yang dilakukan Indonesia saat ini sifatnya belum menyeluruh, baru sebagian (harmonisasi). Era globalisasi saat ini menuntut adanya suatu sistem akuntansi internasional yang dapat diberlakukan secara internasional di setiap negara, atau diperlukan adanya harmonisasi terhadap standar akuntansi internasional, dengan tujuan agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat diperbandingkan, mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dan hubungan baik dengan pelanggan, supplier, investor, dan kreditor. Namun proses harmonisasi ini memiliki hambatan antaralain nasionalisme dan budaya tiap-tiap negara, perbedaan sistem pemerintahan pada tiaptiap negara, perbedaan kepentingan antara perusahaan multinasional dengan perusahaan nasional yang sangat mempengaruhi proses harmonisasi antar negara, serta tingginya biaya untuk merubah prinsip akuntansi.
Sejarah, perkembangan, dan pengadopsian Standar Akuntansi Internasional di Indonesia.
Sejarah dan perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia. Berikut adalah perkembangan standar akuntansi Indonesia mulai dari awal sampai dengan saat ini yang menuju konvergensi dengan IFRS (Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2008).
a. Indonesia selama dalam penjajahan Belanda, tidak ada standar Akuntansi yang dipakai. Indonesia memakai standar (Sound Business Practices) gaya Belanda.
b. Sampai Thn. 1955 : Indonesia belum mempunyai undang – undang resmi / peraturan tentang standar keuangan.
c. Tahun. 1974 : Indonesia mengikuti standar Akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang disebut dengan prinsip Akuntansi.
d. Tahun. 1984 : Prinsip Akuntansi di Indonesia ditetapkan menjadi standar Akuntansi.
e. Akhir Tahun 1984 : Standar Akuntansi di Indonesia mengikuti standar yang bersumber dari IASC (International Accounting Standart Committee)
f. Sejak Tahun. 1994 : IAI sudah committed mengikuti IASC / IFRS.
g. Tahun 2008 : diharapkan perbedaan PSAK dengan IFRS akan dapat diselesaikan.
h. Tahun. 2012 : Ikut IFRS sepenuhnya?
Pengadopsian Standar Akuntansi Internasional di Indonesia saat ini standar akuntansi keuangan nasional sedang dalam proses konvergensi secara penuh dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) yang dikeluarkan oleh IASB (International Accounting Standards Board. Oleh karena itu, arah penyusunan dan pengembangan standar akuntansi keuangan ke depan akan selalu mengacu pada standar akuntansi internasional (IFRS) tersebut. Posisi IFRS/IAS yang sudah diadopsi hingga saat ini dan akan diadopsi pada tahun 2009 dan 2010 adalah seperti yang tercantum dalam daftar- daftar berikut ini(sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2009).
Tabel 1:
IFRS/IAS yang Telah Diadopsi ke dalam PSAK hingga 31 Desember 2008
1. IAS 2 Inventories
2. IAS 10 Events after balance sheet date
3. IAS 11 Construction contracts
4. IAS 16 Property, plant and equipment
5. IAS 17 Leases
6. IAS 18 Revenues
7. IAS 19 Employee benefits
8. IAS 23 Borrowing costs
9. IAS 32 Financial instruments: presentation
10. IAS 39 Financial instruments: recognition and measurement
11. IAS 40 Investment propert
Tabel 2:
IFRS/IAS yang Akan Diadopsi ke dalam PSAK pada Tahun 2009
1. IFRS 2 Share-based payment
2. IFRS 4 Insurance contracts
3. IFRS 5 Non-current assets held for sale and discontinued operations
4. IFRS 6 Exploration for and evaluation of mineral resources
5. IFRS 7 Financial instruments: disclosures
6. IAS 1 Presentation of financial statements
7. IAS 27 Consolidated and separate financial statements
8. IAS 28 Investments in associates
9. IFRS 3 Business combination
10. IFRS 8 Segment reporting
11. IAS 8 Accounting policies, changes in accounting estimates and errors
12. IAS 12 Income taxes
13. IAS 21 The effects of changes in foreign exchange rates
14. IAS 26 Accounting and reporting by retirement benefit plans
15. IAS 31 Interests in joint ventures
16. IAS 36 Impairment of assets
17. IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets
18. IAS 38 Intangible assets
Tabel 3:
IFRS/IAS yang Akan Diadopsi ke dalam PSAK pada Tahun 2010
1. IAS 7 Cash flow statements
2. IAS 20 Accounting for government grants and disclosure of government assistance
3. IAS 24 Related party disclosures
4. IAS 29 Financial reporting in hyperinflationary economies
5. IAS 33 Earning per share
6. IAS 34 Interim financial reporting
7. IAS 41 Agriculture
Untuk hal-hal yang tidak diatur standar akuntansi internasional, DSAK akan terus mengembangkan standar akuntansi keuangan untuk memenuhi kebutuhan nyata di Indonesia, terutama standar akuntansi keuangan untuk transaksi syariah, dengan semakin berkembangnya usaha berbasis syariah di tanah air. Landasan konseptual untuk akuntansi transaksi syariah telah disusun oleh DSAK dalam bentuk Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Hal ini diperlukan karena transaksi syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan transaksi usaha umumnya sehingga ada beberapa prinsip akuntansi umum yang tidak dapat diterapkan dan diperlukan suatu penambahan prinsip akuntansi yang dapat dijadikan landasan konseptual.
Revisi terbaru PSAK yang mengacu pada IFRS Sejak Desember 2006 sampai dengan pertengahan tahun 2007 kemarin, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah merevisi dan mengesahkan lima Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Revisi tersebut dilakukan dalam rangka konvergensi dengan International Accounting Standards (IAS) dan International financial reporting standards (IFRS). 5 butir PSAK yang telah direvisi tersebut antara lain: PSAK No. 13, No. 16, No. 30 (ketiganya revisi tahun 2007, yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2008), PSAK No. 50 dan No. 55 (keduanya revisi tahun 2006 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2009).
1. PSAK No. 13 (revisi 2007) tentang Properti Investasi yang menggantikan PSAK No. 13 tentang Akuntansi untuk Investasi (disahkan 1994),
2. PSAK No. 16 (revisi 2007) tentang Aset Tetap yang menggantikan PSAK 16 (1994) : Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain dan PSAK 17 (1994) Akuntansi Penyusutan,
3. PSAK No. 30 (revisi 2007) tentang Sewa menggantikan PSAK 30 (1994) tentang Sewa Guna Usaha.
4. PSAK No. 50 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan yang menggantikan Akuntansi Investasi Efek Tertentu
5. PSAK No. 55 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran yang menggantikan Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai.
Kelima PSAK tersebut dalam revisi terakhirnya sebagian besar sudah mengacu ke IAS/IFRS, walaupun terdapat sedikit perbedaan terkait dengan belum diadopsinya PSAK lain yang terkait dengan kelima PSAK tersebut. Dengan adanya penyempurnaan dan pengembangan PSAK secara berkelanjutan dari tahun ke tahun, saat ini terdapat tiga PSAK yang pengaturannya sudah disatukan dengan PSAK terkait yang terbaru sehingga nomor PSAK tersebut tidak berlaku lagi, yaitu :
1. PSAK No. 9 (Revisi 1994) tentang Penyajian Aktiva Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek pengaturannya disatukan dalam PSAK No. 1 (Revisi 1998) tentang Penyajian Laporan Keuangan;
2. PSAK No. 17 (Revisi 1994) tentang Akuntansi Penyusutan pengaturannya disatukan dalam PSAK No. 16 (Revisi 2007) tentang Aset Tetap;
3. PSAK No. 20 tentang Biaya Riset dan Pengembangan (1994) pengaturannya disatukan dalam PSAK No. 19 (Revisi 2000) tentang Aset Tidak Berwujud.
PSAK yang sedang dalam proses revisi
Ikatan Akuntan Indonesia merencanakan untuk konvergensi dengan IFRS mulai tahun 2012, untuk itu Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) sedang dalam proses merevisi 3 PSAK berikut (Sumber: Deloitte News Letter, 2007):
• PSAK 22 : Accounting for Business Combination, which is revised by reference to IFRS 3 : Business Combination;
• PSAK 58 : Discontinued Operations, which is revised by reference to IFRS 5 : Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations;
• PSAK 48 : Impairment of Assets, which is revised by reference to IAS 36 : Impairment of Assets
Berikut adalah program pengembangan standar akuntansi nasional oleh DSAK dalam rangka konvergensi dengan IFRS (Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2008):
• Pada akhir 2010 diharapkan seluruh IFRS sudah diadopsi dalam PSAK;
• Tahun 2011 merupakan tahun penyiapan seluruh infrastruktur pendukung untuk implementasi PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRS;
• Tahun 2012 merupakan tahun implementasi dimana PSAK yang berbasis IFRS wajib diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik. Namun IFRS tidak wajib diterapkan oleh perusahaan-perusahaan local yang tidak memiliki akuntabilitas publik.
Pengembangan PSAK untuk UKM dan kebutuhan spesifik nasional didahulukan.
Efek penerapan International Accounting Standard (IAS) terhadap Laporan Keuangan. Beberapa penelitian di luar negeri telah dilakukan untuk menganalisa dan membuktikan efek penerapan IAS (IFRS) dalam laporan keuangan perusahaan domestik. Penelitian itu antara lain dilakukan oleh Barth, Landsman, Lang (2005), yang melakukan pengujian untuk membuktikan pengaruh Standar Akuntansi Internasional (SAI) terhadap kualitas akuntansi. Penelitian lain dilakukan oleh Marjan Petreski (2005), menguji efek adopsi SAI terhadap manajemen perusahaan dan laporan keuangan. Hung & Subramanyan (2004) menguji efek adopsi SAI terhadap laporan keuangan perusahaan di Jerman. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa total aktiva, total kewajiban dan nilai buku ekuitas, lebih tinggi yang menerapkan IAS disbanding standar akuntansi Jerman, dan tidak ada perbedaan yang signifikan pada pendapatan dan laba bersih yang didasarkan atas Standar Akuntansi Internasional dan Standar Akuntansi Jerman. Adopsi SAI juga berdampak pada rasio keuangan, antaralain rasio ROE, RAO, ATO, rasio LEV dan PM, rasio nilai buku terhadap nilai pasar ekuitas, rasio Earning to Price.
2.5 Perbandingan harmonisasi IFRS di Australia dengan IFRS di Indonesia
Australian Accounting Standards Board (AASB) adalah lembaga pemerintah Australia yang mengembangkan dan memelihara standar pelaporan keuangan yang berlaku untuk entitas di sektor swasta dan publik dari ekonomi Australia.
AASB mempunyai tanggung jawab untuk membuat standar baik sektor publik maupun sektor pribadi dan bebas untuk mencari tim dan staf. The AASB menggunakan kerangka kerja konseptual, yang meliputi Laporan Akuntansi Konsep (SAC 1 Definisi Pelapor dan SAC 2 Tujuan Tujuan Umum Pelaporan Keuangan) yang dikembangkan oleh mantan AASB dan Sektor Publik Dewan Standar Akuntansi (PSASB), untuk mengevaluasi usulan standar akuntansi.
Berdasarkan Corporations Act 2001 Australia, banyak entitas harus menerapkan Standar Akuntansi Australia ketika menyiapkan laporan keuangan mereka. Beberapa entitas sektor publik wajib menerapkan Standar Akuntansi Australia dengan salah satu undang-undang Persemakmuran, negara bagian atau wilayah, melalui petunjuk khusus untuk pembuat atau pelaporan kerangka kerja yang ditetapkan pedoman atau peraturan.
Anggota CPA Australia, The Institute of Chartered Accountants di Australia dan National Institute Akuntan memiliki kewajiban profesional untuk mengambil semua langkah yang wajar dalam kekuasaan mereka untuk memastikan bahwa entitas dengan yang mereka terlibat sesuai dengan Standar Akuntansi Australia ketika mempersiapkan keuangan mereka untuk tujuan umum laporan.
Sejak tahun 2002, AASB mengadopsi Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) untuk periode pelaporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2005. Pada bulan Juli 2004, AASB mengadopsi sejumlah standar yang berlaku dari tahun 2005, termasuk:
• Standar Akuntansi Australia yang mengadopsi Standar IASB
• Standar AASB yang mendukung Standar Akuntansi Australia yang mengadopsi IASB
• Standar AASB Lain yang berlaku untuk entitas jenis tertentu
GAAP Australia dibuat untuk membantu pengguna antara lain, pemerintahan, auditor, pengguna, regulator, akademisi, dan mahasiswa. Dalam kesempatan kali ini penulis bermaksud menyajikan data yang didapat dari Kementerian Keuangan Australia mengenai standar akuntansi akrual mereka dan memperbandingkannya dengan standar akuntansi akrual dalam negeri. Harapan saya dapat menggali pengetahuan lebih dalam mengenai praktik akuntansi akrual.
PERBANDINGAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN INDONESIA DAN AUSTRALIA
NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA NEGARA PERSEMAKMURAN
AUSTRALIA
1. Rencana Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual:Selambat-lambatnya 2015. 1. Telah menganut basis Akrual
2. Periode Pelaporan:
1 Januari 20XX – 31 Desember 20XX 2. Periode Pelaporan:
1 Juli 20XX – 31 Juni 20XX
3. Standar:PSAP melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 3. Standar:Setiap Tahun standarnya dapat berubah disesuaikan dengan kebutuhan atas pengelolaan AASB. Untuk pelaporan keuangan pemerintahan mengacu pada: AASB 1049-Whole of Government and General Government Sector Financial Reporting. Asumsi diambil periode pelaporan:
“1 Juli 2010 s.d. 31 Juni 2011”
4. Hal-Hal yang diatur dalam PSAP:
1. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
3. PSAP 03 Laporan Arus Kas
4. PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan
5. PSAP 05 Akuntansi Persediaan
6. PSAP 06 Akuntansi Investasi
7. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap
8. PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
9. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban
10. PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan kebijakan akuntansi, perubahan Estimasi Akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan
11. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian
12. PSAP 12 Laporan Operasional
4. Standar Akuntansi yang digunakan untuk periode 1 Juli 2010 s.d. 31 Juni 2011:
1. AASB 1 First-time Adoption of Australian Accounting Standards – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 2 Share-based Payment – July 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2010
1. AASB 3 Business Combinations – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 4 Insurance Contracts – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources – December 2007 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009
1. AASB 7 Financial Instruments: Disclosures – June 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 8 Operating Segments – December 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 101 Presentation of Financial Statements – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 102 Inventories – June 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009 that end on or after 30 Jun 2009
1. AASB 107 Statement of Cash Flows – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 108 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors – December 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 110 Events after the Reporting Period – December 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 111 Construction Contracts – June 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009 that end on or after 30 Jun 2009
1. AASB 112 Income Taxes – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 116 Property, Plant and Equipment – June 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2009
1. AASB 117 Leases – June 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2010
1. AASB 118 Revenue – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 119 Employee Benefits – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 120 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance – July 2008 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009
1. AASB 121 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 123 Borrowing Costs – June 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009 that end on or after 30 Jun 2009
1. AASB 124 Related Party Disclosures – December 2009 (Principal)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 127 Consolidated and Separate Financial Statements – July 2008 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2009
1. AASB 128 Investments in Associates – June 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2010
1. AASB 129 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies – June 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009 that end on or after 30 Jun 2009
1. AASB 131 Interests in Joint Ventures – June 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2010
1. AASB 132 Financial Instruments: Presentation – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 133 Earnings per Share – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 134 Interim Financial Reporting – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 136 Impairment of Assets – June 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2010
1. AASB 137 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 138 Intangible Assets – June 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2009
1. AASB 139 Financial Instruments: Recognition and Measurement – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 140 Investment Property – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 141 Agriculture – October 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009 that end on or after 30 Jun 2009
1. AASB 1004 Contributions – December 2007 (Principal)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2008
1. AASB 1023 General Insurance Contracts – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 1031 Materiality – December 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 1038 Life Insurance Contracts – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 1039 Concise Financial Reports – June 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009 that end on or after 30 Jun 2009
1. AASB 1048 Interpretation of Standards – June 2010 (Principal)
Applies to reporting periods ending on or after 30 Jun 2010
1. AASB 1049 Whole of Government and General Government Sector Financial Reporting – September 2008 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009
1. AASB 1050 Administered Items – December 2007 (Principal)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2008
1. AASB 1051 Land Under Roads – December 2007 (Principal)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2008
1. AASB 1052 Disaggregated Disclosures – December 2007 (Principal)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2008
1. AAS 25 Financial Reporting by Superannuation Plans – December 2005 (Compilation)
Applies to reporting periods ending on or after 31 Dec 2005
5. Penerapan Akrual :Pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas 5. Penerapan Akrual :Mengakui aset, kewajiban, pendapatan,biaya dan arus kas dari semua entitas di bawah kontrolpemerintah
6. Komponen Laporan Keuangan :
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Neraca
6. Laporan Arus kas
7. Catatan atas Laporan Keuangan 6. Komponen Laporan Keuangan :
1. Statement of Comprehensive Income
2. Neraca
3. Laporan Arus kas
4. Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan
• Laporan Perubahan Ekuitas secara terpisah, tidak diperlukan
7. Unsur-Unsur Laporan Realisasi Anggaran :
1. Pendapatan-LRA;
2. belanja;
3. transfer;
4. surplus/defisit-LRA;
5. pembiayaan;
6. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. 7. Laporan mengenai anggaran seluruh entitas pemerintahan dan GGS disajikan ke parlemen, seluruh laporan keuangan pemerintah dan GGS harus mengungkapkan:
• Laporan Anggaran; dan
• Penjelasan varians (realisasi) antara jumlah aktual yang disajikan di muka laporan keuangan dan jumlah anggaran yang sesuai.
8. Unsur-unsur Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih:
1. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
2. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
3. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya
4. Lain-lain 8. Idem
9. Unsur-unsur dalam Laporan Operasional:
1. PENDAPATAN
® PENDAPATAN ASLI DAERAH
• Pendapatan Pajak Daerah
• Pendapatan Retribusi Daerah
• Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
• PAD Lainnya
® PENDAPATAN TRANSFER
• TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN
o Dana Bagi Hasil Pajak
o Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
o Dana Alokasi Umum
o Dana Alokasi Khusus
o TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian
® LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
• Pendapatan Hibah
• Pendapatan Dana Darurat
• Pendapatan Lainnnya
1. BEBAN
® Beban Pegawai
® Beban Belanja Barang
® Beban Bunga
® Beban Subsidi
® Beban Hibah
® Beban Bantuan Sosial
® Beban Penyusutan
® Beban Transfer
® Beban Lain-lain
1. POS LUAR BIASA
® Pendapatan Luar Biasa
® Beban Luar Biasa 9. Statement of Comprehensive Income
1. Revenue from Transactions
® Taxation revenue
® Other revenue
• Interest, other than swap interest
• Dividends and income tax from other sector entities
• Dividends from associates (part of share of net profit/(loss) from associates)
• Sales of goods and services
• Other current revenues
1. Expenses from Transactions
® Employee benefits expense
• Wages, salaries and supplements
• Superannuation
® Use of goods and services
® Depreciation
® Interest, other than swap interest and superannuation interest expenses
® Subsidy expenses
® Grants
® Social benefits
® Income tax expenses
® Superannuation net interest expenses
1. Other Economic Flows – Included in Operating Result
® Other revenue
• Net swap interest revenue
• Dividends from other sector entities
® Net foreign exchange gains/(losses)
® Net gain on sale of non-financial assets
® Net gain on financial assets or liabilities at fair value through operating result
® Net actuarial gains
® Amortisation of non-produced assets
® Doubtful debts
® Share of net profit/(loss) from associates, excluding dividends
OPERATING RESULT
1. Other Economic Flows – Other Non-owner Changes in Equity
® Revaluations
® Net gain on equity investments in other sector entities measured at proportional share of the carrying amount of net assets/(liabilities)
® Net gain on financial assets measured at fair value
10. Unsur-unsur Laporan Perubahan Ekuitas:
1. Surplus/Defisit-Lo
2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
® Koreksi Nilai Persediaan
® Selisih Revaluasi Aset Tetap
® Lain-Lain 10. Unsur-unsur Laporan Perubahan Ekuitas:
1. Surplus/Defisit-Lo
2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
® Koreksi Nilai Persediaan
® Selisih Revaluasi Aset Tetap
® Lain-Lain
11. Pos-Pos yang disajikan di dalam Neraca:
1. kas dan setara kas;
2. investasi jangka pendek;
3. piutang pajak dan bukan pajak;
4. persediaan;
5. investasi jangka panjang;
6. aset tetap;
7. kewajiban jangka pendek;
8. kewajiban jangka panjang;
9. ekuitas. 11. Statement of Financial Position:
1. Finansial Assets
® Cash and deposits
® Accounts receivable
® Securities other than shares
® Loans
® Advances
® Shares and other equity
1. Non Finansial Assets
® Produced assets
• Inventories
• Machinery and equipment
• Buildings and structures
• Intangibles
• Valuables
® Non-produced assets
• Land
• Intangibles
1. Liabilities
® Deposits held
® Accounts payable
® Securities other than shares
® Borrowing
® Superannuation
® Provisions
1. Equity
12. Unsur-unsur dalam Laporan Arus Kas:
1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
® Arus Masuk Kas
• Pendapatan Pajak Daerah
• Pendapatan Retribusi Daerah
• Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
• Lain-lain PAD yang sah
• Dana Bagi Hasil Pajak
• Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
• Dana Alokasi Umum
• Dana Alokasi Khusus
• Dana Otonomi Khusus
• Dana Penyesuaian
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak
• Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
• Pendapatan Hibah
• Pendapatan Dana Darurat
• Pendapatan Lainnya
• Pendapatan Luar Biasa
® Arus Keluar Kas
• Beban Pegawai
• Beban Barang
• Bunga
• Subsidi
• Beban Hibah
• Beban Bantuan Sosial
• Belanja Tak Terduga
• Bagi Hasil Pajak
• Bagi Hasil Retribusi
• Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
• Beban Kejadian Luar Biasa
1. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
® Arus Masuk Kas
• Pencairan Dana Cadangan
• Penjualan atas Tanah
• Penjualan atas Peralatan dan Mesin
• Penjualan atas Gedung dan Bangunan
• Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan
• Penjualan Aset Tetap
• Penjualan Aset Lainnya
• Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
• Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen
® Arus Keluar Kas
• Pembentukan Dana Cadangan
• Perolehan Tanah
• Perolehan Peralatan dan Mesin
• Perolehan Gedung dan Bangunan
• Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan
• Perolehan Aset Tetap Lainnya
• Perolehan Aset Lainnya
• Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
• Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen
1. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
® Arus Masuk Kas
• Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat
• Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya
• Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank
• Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank
• Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi
• Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya
• Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
• Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
• Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
® Arus Keluar Kas
• Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat
• Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya
• Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank
• Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank
• Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi
• Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya
• Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
• Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
• Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1. Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran
® Arus Masuk Kas
• Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
® Arus Keluar Kas
• Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 12. Statement of Cash Flows:
1. Cash Flows from Operating Activities
® Cash received
• Taxes received
• Sales of goods and services
• Interest, excluding swap interest
• Dividends from associates
• Other receipts
® Cash paid
• Payments to and on behalf of employees
• Purchases of goods and services
• Interest, excluding swap interest
• Subsidies
• Grants
• Social benefits
• Other payments
1. Cash Flows from Investing Activities
® Non-Financial Assets
• Sales of non-financial assets
• Purchases of new non-financial assets
® Financial Assets (Policy Purposes)
• Sales of investments
• Purchases of investments
1. Cash Flows from Financing Activities
® Cash received
• Borrowing
• Deposits received
• Swap interest
• Other financing
® Cash paid
• Borrowing
• Deposits paid
• Swap interest
• Other financing
13. CaLK 13. CaLK
PENUTUP
Laporan keuangan merupakan piranti yang sangat penting untuk akuntabilitas dan pengambilan keputusan. Sebagaimana telah dikemukakan di depan tujuan akuntabilitas dan pengambilan keputusan merupakan obyektif yang utama dari laporan keuangan, sedang obyektif-obyektif yang lain bertolak dari kedua obyektif utama tersebut.
Lingkungan operasi suatu entitas mempengaruhi obyektif dari laporan keuangannya. Memahami sifat pemerintah serta lingkungan operasinya yang kompleks adalah penting untuk menetapkan obyektif laporan keuangan pemerintah.
Obyetif dari laporan keuangan harus mengacu kepada kebutuhan informasi dari para pemakai eksternal, dengan pengertian bahwa informasi tersebut merupakan “common needs” atau “common interests” dari para pemakai yang kepentingannya tidak selalu sama. Di sektor publik seperti di sektor privat para pemakai itu dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok utama. Berdasarkan penelahaan atas literatur akuntansi dan pertanyaan-pertanyaan otoritatif mengenai pelaporan keuangan pemerintah, international federation of accountants public sector committee (IFAC-PSC) mengelompokkan para pemakai tersebut dalam kelompok berikut:
1. Badan legislatif dan badan lain mempunyai kekuasaan mengatur dan mengendalikan (governing bodies).
2. Publik (rakyat).
3. Investor dan kreditor.
4. Pemerintah lain, badan internasional dan penyedia sumber lain.
5. Analisis ekonomi dan keuangan.
Mereka menginginkan laporan keuangan pemerintah itu dapat memberikan informasi mengenai:
1. Integritas Anggaran
Pelaporan keuangan Federal harus membantu dalam pemenuhan kewajiban pemerintah memberikan akuntanbilitas publik (publicity accountable) untuk uang-uang yang dihimpun melalui perpajakan dan sarana-sarana lain dan untuk pengeluaran-pengeluarannya sesuai dengan undang-undang anggaran dan peratuan perundang¬undangan yang berkaitan. Pelaporan keuangan Federal harus memungkinkan pembaca mentapkan:
• Bagaimana sumber-sumber anggaran telah diperoleh dan digunakan dan apakah perolehan dan penggunaan tersebut sesuai dengan undang-undang anggaran,
• Status dari sumber-sumber anggaran, dan
• Bagaimana pelaporan anggaran berkaitan dengan informasi lain mengenai biaya operasi-operasi program dan apakah informasi mengenai status sumber-sumber anggaran diintegrasikan dan konsisten dengan informasi akuntansi lain mengenai aset dan kewajiban.
1. Kinerja Operasi
Laporan Keuangan harus membantu pemakai laporan dalam mengevaluasi upaya-upaya pelayanan, biaya, dan pencapaian aktivitas dari entitas pelaporan, cara bagaimana upaya dan pencapaian tersebut dibelanjakan, dan manajemen atas aset dan kewajiban entitas. Laporan keuangan harus memungkinkan pembaca menetapkan :
• Biaya dari program-program dan aktivitas-aktivitas spesifik dan
• Upaya-upaya dan pencapaian-pencapaian yang berkaitan dengan program-program pemerintah dan perubahannya dan dalam hubungannya dengan biaya; dan
• Efisiensi dan efektivitas manajemen pemerintah atas aset-aset dan kewajiban-kewajibannya.
1. Pengurusan (Stewardship)
Laporan keuangan pemerintah harus membantu pemakai laporan menaksir dampak dari operasi dan investasi pemerintah terhadap negara untuk periode yang bersangkutan dan bagaimana, sebagai hasilnya, kondisi keuangan pemerintah dan bangsa telah berubah dan mungkin berubah di masa depan.
Laporan keuangan pemerintah juga harus memungkinkan pembaca untuk menetapkan:
• Apakah posisi keuangan pemerintah meningkat atau menjadi lebih jelek setalah periode yang bersangkutan
• Apakah sumber-sumber anggaran di masa depan diperkirakan akan mencukupi untuk mempertahankan pelayanan publik dan untuk memenuhi kewajiban pada waktu jatuh temponya, dan
• Apakah operasi pemerintah telah memberikan kontribusi kepada kesejahteraan bangsa di masa sekarang dan di masa depan.
1. Pencegahan kecurangan, pemborosan, dan penyimpangan laporan keuangan pemerintah harus membantu pemakai laporan memahami /mengerti apakah terdapat sistem manajemen keuangan dan pengendalian internal yang cukup.
Dengan keluarnya Standar Akuntansi Pemerintahan Akrual ini artinya kita harus segera menyiapkan diri untuk menjadi operator sekaligus penggunanya.
Daftar Pustaka
http://www.aasb.gov.au/Pronouncements/Current-standards.aspx
http://www.aasb.gov.au/Home.aspx
http://www.ksap.org/
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=ifrs+di+australia&source=web&cd=2&ved=0CDsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.iaiglobal.or.id%2Ftentang_iai_download.php%3Fid%3D95%26kfile%3D2&ctbs=ctr%3AcountryID&ei=DLNyT7XQGoP3rQeujMXkDQ&usg=AFQjCNFQKbBE3UW3bZOFXyPhQbwaHlg3dA&cad=rja
http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/jiw/article/viewPDFInterstitial/17058/17021
http://www.artikata.com/arti-329605-harmonisasi.html
http://virdhawaty.blogspot.com/2011/03/harmonisasi-akuntansi-internasional.html
http://fathir32.wordpress.com/2011/05/14/perkembangan-standar-akuntansi-keuanganjurnal-ifrs-indonesia-menuju-international-financial-reporting-standards/
4EB01
DISUSUN OLEH :
DWI SUSANTI (20208405)
MARINA SNELLIANA (2A211360)
NURFAJRIANTI SUNDARTINI (20208927)
RISA SEPTIANI (21208070)
SARRAH ARIFAH (21208136)
UNIVERSITAS GUNADARMA
2011-2012
BAB I
PENDAHULUAN
Banyaknya perusahaan yang melakukan operasi bisnis di luar batas negaranya, menunjukkan arah perkembangan operasi bisnis yang bersifat global. Hal ini dibuktikan dengan hasil survey yang dilakukan oleh Deloitte Touche Tohmatsu Internasional pada tahun 1992, terhadap 400 perusahaan skala menengah di dua puluh negara maju yang melakukan bisnis di pasar internasional (Iqbal, et al., 1997 dalam Arja Sadjiarto, 1999). Galobalisasi juga nampak dengan semakin banyaknya kerjasama komunitas internasional yang dilakukan oleh beberapa negara termasuk Indonesia. Kerjasama tersebut diantaranya North American Free Trade Agreement (NAFTA), ASEAN Federation of Accountants(AFA), Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC), World Trade Organization (WTO), dan International Organization of Securities Commissions (IOSOC). Globalisasi membawa implikasi bahwa hal-hal yang dahulunya merupakan kewenagan dan tanggungjawab tiap negara, akan dipengaruhi oleh dunia internasional. Demikian pula dengan pelaporan keuangan dan standar akuntansi suatu negara (Arja Sadjiarto, 1999). Standar akuntansi memberikan gambaran yang jelas dan konsisten kepada pemegang saham, membuat laporan perusahaan lebih dapat dimengerti dan dapat diperbandingkan.
Standar akuntansi yang dapat diperbandingkan sangat diperlukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional, juga oleh para pengguna laporan keuangan yang ingin mengevaluasi kinerja perusahaan skala global dan untuk membantu pengambilan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan sekuritas. Operasi bisnis dan pasar modal yang berkembang mengarah ke internasional, tidak didukung oleh akuntansi dan pelaporannya, karena akuntansi dan pelaporannya masih berorientasi lokal. Adanya operasi bisnis dan pasar modal yang bersifat global tersebut tentu menuntut adanya standar yang bersifat global atau bersifat internasional, karena aturan-aturan akuntansi yang bersifat lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan bisnis dan keuangan internasional. Oleh karena itu, beberapa kelompok profesi berusaha membuat standar akuntansi internasional.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Harmonisasi
Pengertian harmonisasi adalah suatu upaya dalam mencari keselarasan. Namun, pengertian harmonisasi dalam akuntansi adalah suatu proses untuk meningkatkan komparabilitas (kesesuaian) praktik akuntansi dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat beragam. Secara sederhana pengertian harmonisasi standar akuntansi dapat diartikan bahwa suatu negara tidak mengikuti sepenuhnya standar yang berlaku secara internasional.Negara tersebut hanya membuat agar standar akuntansi yang mereka miliki tidak bertentangan dengan standar akuntansi internasional.
Keuntungan Harmonisasi Internasional:
1) Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan. Standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi alokasi modal.
2) Investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik portofolio akan lebih beragam dan risiko keuangan berkurang.
3) Perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan strategi dalam bidang merger dan akuisisi.
4) Gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standard pat disebarkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tertinggi.standar akuntansi internasional memiliki sifat lebih fleksibel dan terbuka.
Harmonisasi standar akuntansi internasional pertama kali dikenalkan oleh European Commision (EC). Pada tahun 1995 EC mengadopsi pendekatan baru bagi harmonisasi akuntansi yang memperbolehkan penggunaan standar akuntansi internasional untuk perusahaan yang terdaftar di pasar modal internasional. Lembaga-lembaga yang aktif dalam usaha harmonisasi standar akuntnasi internasional antara lain adalah IASC (International Accountig Standard Commitee) dan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Beberapa pihak yang diuntungkan dengan adanya harmonisasi tersebut adalah perusahaan-perusahaan multinasional, kantor akuntan internasional, organisasi perdagangan, serta International Organization of Securities Commissions (IOSCO) ((Arja Sadjiarto, 1999). Harmonisasi standar akuntansi internasional berarti proses meningkatkan kesesuaian praktik akuntansi melalui penyusunan batasan berbagai macam perbedaan (Choi, et al., 1999). Dengan demikian harmonisasi dapat mengakomodasi perbedaan nasional dan meningkatkan komparabilitas informasi keuangan dari berbagai negara. Harmonisasi membuat standar akuntansi keuangan sejalan dengan standar akuntansi internasional.
2.2 Pengertian dan penjelasan dari IFRS
IFRS (Internasional Financial Accounting Standard) merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standar Board (IASB).Standar Akuntansi Internasional disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasional (IFAC).
IFRS (Internasional Financial Accounting Standard) adalah suatu upaya untuk memperkuat arsitektur keungan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan.
Tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan keungan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksukan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang:
1. Transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan.
2. Menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS.
3. Dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna.
Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh adanya suatu perubahan sistem IFRS sebagai standar global yaitu :
• Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan berarti. Stadart pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi alokasi lokal.
• Investor dapat membuat keputusan yang lebih baik
• Perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan mengenai merger dan akuisisi
• Gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standard dapat disebarkan dalam mengembangkan standard global yang berkualitas tertinggi.
2.3 Harmonisasi IFRS di Australia
Adopsi IFRS telah dilakukan di beberapa negara, di antaranya di Uni Eropa yang mengharuskan semua perusahaan yang terdaftar di bursa harus menyiapkan laporan keuangan konsolidasi sesuai IFRS (SG-007), sedang di Inggris standar yang menyerupai IFRS diperlukan untuk menghindari masalah tentang perusahaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar di bursa dan IFRS dianggap sebagai suatu tantangan, yang pada akhirnya menyambut baik IFRS untuk mengurangi perbedaan antara standar akuntansi di Inggris dan IFRS (Fearnley dan Hines, 2003). Australia adalah salah satu negara yang berpengaruh dalam pengembangan akuntansi internasional sejak konsep dari komite akuntansi internasional dikembangkan di Sidney tahun 1972.
Sebelum beralih ke penjelasan lebih lanjut, berikut ini adalah penjelasan dari singkatan-singkatan yang sering digunakan Australia dalam lembaga akuntansi internasional :
Keputusan untuk mengadopsi IFRS di Australia berawal dari diputuskannya mengadopsi IFRS mulai dari 1 januari 2005 yang merupakan keputusan pada tahun 2002. Seiring dengan jadwal European Union (EU) untuk pengadopsian IFRS. IFRS 2004 yang merupakan ‘platform stabil’ diadopsi.
Manfaat mengadopsi IFRS bagi Australia adalah :
Membantu menarik modal ke Australia = menurunkan biaya modal
Biaya lebih rendah bagi pelapor, auditor dan pemakai laporan keuangan dari entitas multinasional (tidak perlu susun ulang)
Mengisi kesenjangan dalam AGAAP, misalnya yang berhubungan dengan instrumen keuangan
Biaya:
Hilangnya pedoman yang ada di AGAAP, misalnya pedoman akuntansi untuk imbalan yang diterima karyawan
pengenalan metode akuntansi opsional = komparabilitas berkurang
kehilangan kebebasan untuk membangun set standar yang terpisah untuk entitas non-nirlaba
Biaya-biaya sehubungan dengan penerapan perubahan
Proses pengadopsian IFRS
• Proses penggabungan dimulai di tahun 1996, mencapai puncaknya di tahun 2002 ketika Australian Convergence Handbook (Buku Pegangan Konvergensi Australia) diterbitkan
• Di tahun 2002, jurang perbedaan antara IFRS dan AGAAP telah jauh berkurang
Pada tahun 2002, perbedaan utama yang masih ada antara IFRS dan AGAAP adalah:
IFRS lebih komprehensif sehubungan dengan akuntansi untuk instrumen keuangan dan imbalan pasca-kerja; sedangkan
AGAAP lebih komprehensif sehubungan dengan akuntansi untuk asuransi, kegiatan pertambangan, aktiva tak berwujud, dan kerangka kerja
Setiap standar IFRS dipaparkan dalam bentuk Exposure Draft oleh AASB, yang meminta komentar apakah standar akan berdampak positif bagi ekonomi Australia
Waktu yang cukup disediakan bagi yang berkepentingan untuk mengenal konsep IFRS dan membangun sistem yang sesuai – proses selesai pada Juli 2004
Kebanyakan entitas memiliki 2 tahun untuk menerapkan IFRS – secara umum neraca tahunan yang terdampak adalah per 30 Juni 2006
April 2004, untuk membantu proses pengadopsian, AASB menerbitkan AASB 1047 Disclosing the Impacts of Adopting Australian Equivalents to IFRSs (Pencatatan Dampak akan Pengadopsian Standar Australia setara dengan IFRS)
AASB 1047 mengharuskan entitas untuk mencatatkan dampak yang relevan bagi tahun sebelum tahun adopsi dalam laporan keuangan mereka – biasanya tahun yang berakhir 30 Juni 2005
IFRS 4 Insurance Contracts (Kontrak Asuransi) dan IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources (Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral) masih mempertahankan fitur-fitur penting dari AGAAP yang berhubungan dengan Asuransi dan Aktivitas Pertambangan
Dampak IFRS atas laporan keuangan
Penerusan biaya eksplorasi masih ok, namun dengan kriteria yang sedikit berbeda dari AGAAP aslinya
Derivatif (produk turunan) – kebanyakan entitas, termasuk bank, harus mengidentifikasi dan menilai fair value (harga wajar) dari derivative
Penurunan nilai harta finansial, terutama dalam buku pinjaman – berubah dari model ‘dinamis’ ke model ‘kerugian yang timbul’
Kontrak asuransi – faktor bunga berubah ke risk free (bunga bebas resiko) dan uji kelayakan liabilitas asuransi diperkenalkan
Pertanian – tak banyak perubahan – beberapa isu sehubungan dengan harta biologis masih ada, misalnya sehubungan dengan perkebunan kelapa sawit di Indonesia
Pemulihan penilaian atas aktiva tak berwujud (termasuk merek)
Setelah dilakukan harmonisasi IFRS dengan standar akuntansi di Australia, hasil yang diperoleh adalah :
Laporan keuangan entitas Australia lebih banyak dimengerti di seluruh dunia
Sinergi dalam persiapan, audit dan kajian laporan keuangan Australia untuk entitas yang merupakan bagian dari kelompok multinasional
Biaya awal sehubungan dengan proses adopsi, terutama untuk penerapan IAS 39 untuk entitas seperti bank dan perusahaan asuransi
IFRS terus mengalami perubahan - kebanyakan perubahan ini didorong oleh hal-hal yang tidak berlaku bagi Australia
Isu akuntansi yang relevan untuk Australia mungkin bukanlah prioritas global, misalnya seperti Aktivitas Pertambangan, dan Laba Rugi versus Pendapatan Lain-Lain (Other comprehensive income)
Adopsi IFRS menyoroti kekhawatiran akan pengungkapan yang berlebihan
2.4 Harmonisasi IFRS di Indonesia
Standar akuntansi di Indonesia saat ini belum menggunakan secara penuh (full adoption) standar akuntansi internasional atau International Financial Reporting Standard (IFRS). Standar akuntansi di Indonesia yang berlaku saat ini mengacu pada US GAAP (United Stated Generally Accepted Accounting Standard), namun pada beberapa pasal sudah mengadopsi IFRS yang sifatnya harmonisasi. Adopsi yang dilakukan Indonesia saat ini sifatnya belum menyeluruh, baru sebagian (harmonisasi). Era globalisasi saat ini menuntut adanya suatu sistem akuntansi internasional yang dapat diberlakukan secara internasional di setiap negara, atau diperlukan adanya harmonisasi terhadap standar akuntansi internasional, dengan tujuan agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat diperbandingkan, mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dan hubungan baik dengan pelanggan, supplier, investor, dan kreditor. Namun proses harmonisasi ini memiliki hambatan antaralain nasionalisme dan budaya tiap-tiap negara, perbedaan sistem pemerintahan pada tiaptiap negara, perbedaan kepentingan antara perusahaan multinasional dengan perusahaan nasional yang sangat mempengaruhi proses harmonisasi antar negara, serta tingginya biaya untuk merubah prinsip akuntansi.
Sejarah, perkembangan, dan pengadopsian Standar Akuntansi Internasional di Indonesia.
Sejarah dan perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia. Berikut adalah perkembangan standar akuntansi Indonesia mulai dari awal sampai dengan saat ini yang menuju konvergensi dengan IFRS (Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2008).
a. Indonesia selama dalam penjajahan Belanda, tidak ada standar Akuntansi yang dipakai. Indonesia memakai standar (Sound Business Practices) gaya Belanda.
b. Sampai Thn. 1955 : Indonesia belum mempunyai undang – undang resmi / peraturan tentang standar keuangan.
c. Tahun. 1974 : Indonesia mengikuti standar Akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang disebut dengan prinsip Akuntansi.
d. Tahun. 1984 : Prinsip Akuntansi di Indonesia ditetapkan menjadi standar Akuntansi.
e. Akhir Tahun 1984 : Standar Akuntansi di Indonesia mengikuti standar yang bersumber dari IASC (International Accounting Standart Committee)
f. Sejak Tahun. 1994 : IAI sudah committed mengikuti IASC / IFRS.
g. Tahun 2008 : diharapkan perbedaan PSAK dengan IFRS akan dapat diselesaikan.
h. Tahun. 2012 : Ikut IFRS sepenuhnya?
Pengadopsian Standar Akuntansi Internasional di Indonesia saat ini standar akuntansi keuangan nasional sedang dalam proses konvergensi secara penuh dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) yang dikeluarkan oleh IASB (International Accounting Standards Board. Oleh karena itu, arah penyusunan dan pengembangan standar akuntansi keuangan ke depan akan selalu mengacu pada standar akuntansi internasional (IFRS) tersebut. Posisi IFRS/IAS yang sudah diadopsi hingga saat ini dan akan diadopsi pada tahun 2009 dan 2010 adalah seperti yang tercantum dalam daftar- daftar berikut ini(sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2009).
Tabel 1:
IFRS/IAS yang Telah Diadopsi ke dalam PSAK hingga 31 Desember 2008
1. IAS 2 Inventories
2. IAS 10 Events after balance sheet date
3. IAS 11 Construction contracts
4. IAS 16 Property, plant and equipment
5. IAS 17 Leases
6. IAS 18 Revenues
7. IAS 19 Employee benefits
8. IAS 23 Borrowing costs
9. IAS 32 Financial instruments: presentation
10. IAS 39 Financial instruments: recognition and measurement
11. IAS 40 Investment propert
Tabel 2:
IFRS/IAS yang Akan Diadopsi ke dalam PSAK pada Tahun 2009
1. IFRS 2 Share-based payment
2. IFRS 4 Insurance contracts
3. IFRS 5 Non-current assets held for sale and discontinued operations
4. IFRS 6 Exploration for and evaluation of mineral resources
5. IFRS 7 Financial instruments: disclosures
6. IAS 1 Presentation of financial statements
7. IAS 27 Consolidated and separate financial statements
8. IAS 28 Investments in associates
9. IFRS 3 Business combination
10. IFRS 8 Segment reporting
11. IAS 8 Accounting policies, changes in accounting estimates and errors
12. IAS 12 Income taxes
13. IAS 21 The effects of changes in foreign exchange rates
14. IAS 26 Accounting and reporting by retirement benefit plans
15. IAS 31 Interests in joint ventures
16. IAS 36 Impairment of assets
17. IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets
18. IAS 38 Intangible assets
Tabel 3:
IFRS/IAS yang Akan Diadopsi ke dalam PSAK pada Tahun 2010
1. IAS 7 Cash flow statements
2. IAS 20 Accounting for government grants and disclosure of government assistance
3. IAS 24 Related party disclosures
4. IAS 29 Financial reporting in hyperinflationary economies
5. IAS 33 Earning per share
6. IAS 34 Interim financial reporting
7. IAS 41 Agriculture
Untuk hal-hal yang tidak diatur standar akuntansi internasional, DSAK akan terus mengembangkan standar akuntansi keuangan untuk memenuhi kebutuhan nyata di Indonesia, terutama standar akuntansi keuangan untuk transaksi syariah, dengan semakin berkembangnya usaha berbasis syariah di tanah air. Landasan konseptual untuk akuntansi transaksi syariah telah disusun oleh DSAK dalam bentuk Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Hal ini diperlukan karena transaksi syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan transaksi usaha umumnya sehingga ada beberapa prinsip akuntansi umum yang tidak dapat diterapkan dan diperlukan suatu penambahan prinsip akuntansi yang dapat dijadikan landasan konseptual.
Revisi terbaru PSAK yang mengacu pada IFRS Sejak Desember 2006 sampai dengan pertengahan tahun 2007 kemarin, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah merevisi dan mengesahkan lima Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Revisi tersebut dilakukan dalam rangka konvergensi dengan International Accounting Standards (IAS) dan International financial reporting standards (IFRS). 5 butir PSAK yang telah direvisi tersebut antara lain: PSAK No. 13, No. 16, No. 30 (ketiganya revisi tahun 2007, yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2008), PSAK No. 50 dan No. 55 (keduanya revisi tahun 2006 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2009).
1. PSAK No. 13 (revisi 2007) tentang Properti Investasi yang menggantikan PSAK No. 13 tentang Akuntansi untuk Investasi (disahkan 1994),
2. PSAK No. 16 (revisi 2007) tentang Aset Tetap yang menggantikan PSAK 16 (1994) : Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain dan PSAK 17 (1994) Akuntansi Penyusutan,
3. PSAK No. 30 (revisi 2007) tentang Sewa menggantikan PSAK 30 (1994) tentang Sewa Guna Usaha.
4. PSAK No. 50 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan yang menggantikan Akuntansi Investasi Efek Tertentu
5. PSAK No. 55 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran yang menggantikan Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai.
Kelima PSAK tersebut dalam revisi terakhirnya sebagian besar sudah mengacu ke IAS/IFRS, walaupun terdapat sedikit perbedaan terkait dengan belum diadopsinya PSAK lain yang terkait dengan kelima PSAK tersebut. Dengan adanya penyempurnaan dan pengembangan PSAK secara berkelanjutan dari tahun ke tahun, saat ini terdapat tiga PSAK yang pengaturannya sudah disatukan dengan PSAK terkait yang terbaru sehingga nomor PSAK tersebut tidak berlaku lagi, yaitu :
1. PSAK No. 9 (Revisi 1994) tentang Penyajian Aktiva Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek pengaturannya disatukan dalam PSAK No. 1 (Revisi 1998) tentang Penyajian Laporan Keuangan;
2. PSAK No. 17 (Revisi 1994) tentang Akuntansi Penyusutan pengaturannya disatukan dalam PSAK No. 16 (Revisi 2007) tentang Aset Tetap;
3. PSAK No. 20 tentang Biaya Riset dan Pengembangan (1994) pengaturannya disatukan dalam PSAK No. 19 (Revisi 2000) tentang Aset Tidak Berwujud.
PSAK yang sedang dalam proses revisi
Ikatan Akuntan Indonesia merencanakan untuk konvergensi dengan IFRS mulai tahun 2012, untuk itu Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) sedang dalam proses merevisi 3 PSAK berikut (Sumber: Deloitte News Letter, 2007):
• PSAK 22 : Accounting for Business Combination, which is revised by reference to IFRS 3 : Business Combination;
• PSAK 58 : Discontinued Operations, which is revised by reference to IFRS 5 : Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations;
• PSAK 48 : Impairment of Assets, which is revised by reference to IAS 36 : Impairment of Assets
Berikut adalah program pengembangan standar akuntansi nasional oleh DSAK dalam rangka konvergensi dengan IFRS (Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2008):
• Pada akhir 2010 diharapkan seluruh IFRS sudah diadopsi dalam PSAK;
• Tahun 2011 merupakan tahun penyiapan seluruh infrastruktur pendukung untuk implementasi PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRS;
• Tahun 2012 merupakan tahun implementasi dimana PSAK yang berbasis IFRS wajib diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik. Namun IFRS tidak wajib diterapkan oleh perusahaan-perusahaan local yang tidak memiliki akuntabilitas publik.
Pengembangan PSAK untuk UKM dan kebutuhan spesifik nasional didahulukan.
Efek penerapan International Accounting Standard (IAS) terhadap Laporan Keuangan. Beberapa penelitian di luar negeri telah dilakukan untuk menganalisa dan membuktikan efek penerapan IAS (IFRS) dalam laporan keuangan perusahaan domestik. Penelitian itu antara lain dilakukan oleh Barth, Landsman, Lang (2005), yang melakukan pengujian untuk membuktikan pengaruh Standar Akuntansi Internasional (SAI) terhadap kualitas akuntansi. Penelitian lain dilakukan oleh Marjan Petreski (2005), menguji efek adopsi SAI terhadap manajemen perusahaan dan laporan keuangan. Hung & Subramanyan (2004) menguji efek adopsi SAI terhadap laporan keuangan perusahaan di Jerman. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa total aktiva, total kewajiban dan nilai buku ekuitas, lebih tinggi yang menerapkan IAS disbanding standar akuntansi Jerman, dan tidak ada perbedaan yang signifikan pada pendapatan dan laba bersih yang didasarkan atas Standar Akuntansi Internasional dan Standar Akuntansi Jerman. Adopsi SAI juga berdampak pada rasio keuangan, antaralain rasio ROE, RAO, ATO, rasio LEV dan PM, rasio nilai buku terhadap nilai pasar ekuitas, rasio Earning to Price.
2.5 Perbandingan harmonisasi IFRS di Australia dengan IFRS di Indonesia
Australian Accounting Standards Board (AASB) adalah lembaga pemerintah Australia yang mengembangkan dan memelihara standar pelaporan keuangan yang berlaku untuk entitas di sektor swasta dan publik dari ekonomi Australia.
AASB mempunyai tanggung jawab untuk membuat standar baik sektor publik maupun sektor pribadi dan bebas untuk mencari tim dan staf. The AASB menggunakan kerangka kerja konseptual, yang meliputi Laporan Akuntansi Konsep (SAC 1 Definisi Pelapor dan SAC 2 Tujuan Tujuan Umum Pelaporan Keuangan) yang dikembangkan oleh mantan AASB dan Sektor Publik Dewan Standar Akuntansi (PSASB), untuk mengevaluasi usulan standar akuntansi.
Berdasarkan Corporations Act 2001 Australia, banyak entitas harus menerapkan Standar Akuntansi Australia ketika menyiapkan laporan keuangan mereka. Beberapa entitas sektor publik wajib menerapkan Standar Akuntansi Australia dengan salah satu undang-undang Persemakmuran, negara bagian atau wilayah, melalui petunjuk khusus untuk pembuat atau pelaporan kerangka kerja yang ditetapkan pedoman atau peraturan.
Anggota CPA Australia, The Institute of Chartered Accountants di Australia dan National Institute Akuntan memiliki kewajiban profesional untuk mengambil semua langkah yang wajar dalam kekuasaan mereka untuk memastikan bahwa entitas dengan yang mereka terlibat sesuai dengan Standar Akuntansi Australia ketika mempersiapkan keuangan mereka untuk tujuan umum laporan.
Sejak tahun 2002, AASB mengadopsi Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) untuk periode pelaporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2005. Pada bulan Juli 2004, AASB mengadopsi sejumlah standar yang berlaku dari tahun 2005, termasuk:
• Standar Akuntansi Australia yang mengadopsi Standar IASB
• Standar AASB yang mendukung Standar Akuntansi Australia yang mengadopsi IASB
• Standar AASB Lain yang berlaku untuk entitas jenis tertentu
GAAP Australia dibuat untuk membantu pengguna antara lain, pemerintahan, auditor, pengguna, regulator, akademisi, dan mahasiswa. Dalam kesempatan kali ini penulis bermaksud menyajikan data yang didapat dari Kementerian Keuangan Australia mengenai standar akuntansi akrual mereka dan memperbandingkannya dengan standar akuntansi akrual dalam negeri. Harapan saya dapat menggali pengetahuan lebih dalam mengenai praktik akuntansi akrual.
PERBANDINGAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN INDONESIA DAN AUSTRALIA
NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA NEGARA PERSEMAKMURAN
AUSTRALIA
1. Rencana Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual:Selambat-lambatnya 2015. 1. Telah menganut basis Akrual
2. Periode Pelaporan:
1 Januari 20XX – 31 Desember 20XX 2. Periode Pelaporan:
1 Juli 20XX – 31 Juni 20XX
3. Standar:PSAP melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 3. Standar:Setiap Tahun standarnya dapat berubah disesuaikan dengan kebutuhan atas pengelolaan AASB. Untuk pelaporan keuangan pemerintahan mengacu pada: AASB 1049-Whole of Government and General Government Sector Financial Reporting. Asumsi diambil periode pelaporan:
“1 Juli 2010 s.d. 31 Juni 2011”
4. Hal-Hal yang diatur dalam PSAP:
1. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
3. PSAP 03 Laporan Arus Kas
4. PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan
5. PSAP 05 Akuntansi Persediaan
6. PSAP 06 Akuntansi Investasi
7. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap
8. PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
9. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban
10. PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan kebijakan akuntansi, perubahan Estimasi Akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan
11. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian
12. PSAP 12 Laporan Operasional
4. Standar Akuntansi yang digunakan untuk periode 1 Juli 2010 s.d. 31 Juni 2011:
1. AASB 1 First-time Adoption of Australian Accounting Standards – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 2 Share-based Payment – July 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2010
1. AASB 3 Business Combinations – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 4 Insurance Contracts – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources – December 2007 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009
1. AASB 7 Financial Instruments: Disclosures – June 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 8 Operating Segments – December 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 101 Presentation of Financial Statements – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 102 Inventories – June 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009 that end on or after 30 Jun 2009
1. AASB 107 Statement of Cash Flows – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 108 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors – December 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 110 Events after the Reporting Period – December 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 111 Construction Contracts – June 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009 that end on or after 30 Jun 2009
1. AASB 112 Income Taxes – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 116 Property, Plant and Equipment – June 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2009
1. AASB 117 Leases – June 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2010
1. AASB 118 Revenue – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 119 Employee Benefits – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 120 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance – July 2008 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009
1. AASB 121 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 123 Borrowing Costs – June 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009 that end on or after 30 Jun 2009
1. AASB 124 Related Party Disclosures – December 2009 (Principal)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 127 Consolidated and Separate Financial Statements – July 2008 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2009
1. AASB 128 Investments in Associates – June 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2010
1. AASB 129 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies – June 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009 that end on or after 30 Jun 2009
1. AASB 131 Interests in Joint Ventures – June 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2010
1. AASB 132 Financial Instruments: Presentation – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 133 Earnings per Share – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 134 Interim Financial Reporting – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 136 Impairment of Assets – June 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2010
1. AASB 137 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 138 Intangible Assets – June 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2009
1. AASB 139 Financial Instruments: Recognition and Measurement – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 140 Investment Property – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 141 Agriculture – October 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009 that end on or after 30 Jun 2009
1. AASB 1004 Contributions – December 2007 (Principal)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2008
1. AASB 1023 General Insurance Contracts – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 1031 Materiality – December 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 1038 Life Insurance Contracts – October 2010 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2011
1. AASB 1039 Concise Financial Reports – June 2009 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009 that end on or after 30 Jun 2009
1. AASB 1048 Interpretation of Standards – June 2010 (Principal)
Applies to reporting periods ending on or after 30 Jun 2010
1. AASB 1049 Whole of Government and General Government Sector Financial Reporting – September 2008 (Compilation)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jan 2009
1. AASB 1050 Administered Items – December 2007 (Principal)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2008
1. AASB 1051 Land Under Roads – December 2007 (Principal)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2008
1. AASB 1052 Disaggregated Disclosures – December 2007 (Principal)
Applies to reporting periods beginning on or after 01 Jul 2008
1. AAS 25 Financial Reporting by Superannuation Plans – December 2005 (Compilation)
Applies to reporting periods ending on or after 31 Dec 2005
5. Penerapan Akrual :Pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas 5. Penerapan Akrual :Mengakui aset, kewajiban, pendapatan,biaya dan arus kas dari semua entitas di bawah kontrolpemerintah
6. Komponen Laporan Keuangan :
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Neraca
6. Laporan Arus kas
7. Catatan atas Laporan Keuangan 6. Komponen Laporan Keuangan :
1. Statement of Comprehensive Income
2. Neraca
3. Laporan Arus kas
4. Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan
• Laporan Perubahan Ekuitas secara terpisah, tidak diperlukan
7. Unsur-Unsur Laporan Realisasi Anggaran :
1. Pendapatan-LRA;
2. belanja;
3. transfer;
4. surplus/defisit-LRA;
5. pembiayaan;
6. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. 7. Laporan mengenai anggaran seluruh entitas pemerintahan dan GGS disajikan ke parlemen, seluruh laporan keuangan pemerintah dan GGS harus mengungkapkan:
• Laporan Anggaran; dan
• Penjelasan varians (realisasi) antara jumlah aktual yang disajikan di muka laporan keuangan dan jumlah anggaran yang sesuai.
8. Unsur-unsur Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih:
1. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
2. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
3. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya
4. Lain-lain 8. Idem
9. Unsur-unsur dalam Laporan Operasional:
1. PENDAPATAN
® PENDAPATAN ASLI DAERAH
• Pendapatan Pajak Daerah
• Pendapatan Retribusi Daerah
• Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
• PAD Lainnya
® PENDAPATAN TRANSFER
• TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN
o Dana Bagi Hasil Pajak
o Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
o Dana Alokasi Umum
o Dana Alokasi Khusus
o TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian
® LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
• Pendapatan Hibah
• Pendapatan Dana Darurat
• Pendapatan Lainnnya
1. BEBAN
® Beban Pegawai
® Beban Belanja Barang
® Beban Bunga
® Beban Subsidi
® Beban Hibah
® Beban Bantuan Sosial
® Beban Penyusutan
® Beban Transfer
® Beban Lain-lain
1. POS LUAR BIASA
® Pendapatan Luar Biasa
® Beban Luar Biasa 9. Statement of Comprehensive Income
1. Revenue from Transactions
® Taxation revenue
® Other revenue
• Interest, other than swap interest
• Dividends and income tax from other sector entities
• Dividends from associates (part of share of net profit/(loss) from associates)
• Sales of goods and services
• Other current revenues
1. Expenses from Transactions
® Employee benefits expense
• Wages, salaries and supplements
• Superannuation
® Use of goods and services
® Depreciation
® Interest, other than swap interest and superannuation interest expenses
® Subsidy expenses
® Grants
® Social benefits
® Income tax expenses
® Superannuation net interest expenses
1. Other Economic Flows – Included in Operating Result
® Other revenue
• Net swap interest revenue
• Dividends from other sector entities
® Net foreign exchange gains/(losses)
® Net gain on sale of non-financial assets
® Net gain on financial assets or liabilities at fair value through operating result
® Net actuarial gains
® Amortisation of non-produced assets
® Doubtful debts
® Share of net profit/(loss) from associates, excluding dividends
OPERATING RESULT
1. Other Economic Flows – Other Non-owner Changes in Equity
® Revaluations
® Net gain on equity investments in other sector entities measured at proportional share of the carrying amount of net assets/(liabilities)
® Net gain on financial assets measured at fair value
10. Unsur-unsur Laporan Perubahan Ekuitas:
1. Surplus/Defisit-Lo
2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
® Koreksi Nilai Persediaan
® Selisih Revaluasi Aset Tetap
® Lain-Lain 10. Unsur-unsur Laporan Perubahan Ekuitas:
1. Surplus/Defisit-Lo
2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
® Koreksi Nilai Persediaan
® Selisih Revaluasi Aset Tetap
® Lain-Lain
11. Pos-Pos yang disajikan di dalam Neraca:
1. kas dan setara kas;
2. investasi jangka pendek;
3. piutang pajak dan bukan pajak;
4. persediaan;
5. investasi jangka panjang;
6. aset tetap;
7. kewajiban jangka pendek;
8. kewajiban jangka panjang;
9. ekuitas. 11. Statement of Financial Position:
1. Finansial Assets
® Cash and deposits
® Accounts receivable
® Securities other than shares
® Loans
® Advances
® Shares and other equity
1. Non Finansial Assets
® Produced assets
• Inventories
• Machinery and equipment
• Buildings and structures
• Intangibles
• Valuables
® Non-produced assets
• Land
• Intangibles
1. Liabilities
® Deposits held
® Accounts payable
® Securities other than shares
® Borrowing
® Superannuation
® Provisions
1. Equity
12. Unsur-unsur dalam Laporan Arus Kas:
1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
® Arus Masuk Kas
• Pendapatan Pajak Daerah
• Pendapatan Retribusi Daerah
• Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
• Lain-lain PAD yang sah
• Dana Bagi Hasil Pajak
• Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
• Dana Alokasi Umum
• Dana Alokasi Khusus
• Dana Otonomi Khusus
• Dana Penyesuaian
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak
• Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
• Pendapatan Hibah
• Pendapatan Dana Darurat
• Pendapatan Lainnya
• Pendapatan Luar Biasa
® Arus Keluar Kas
• Beban Pegawai
• Beban Barang
• Bunga
• Subsidi
• Beban Hibah
• Beban Bantuan Sosial
• Belanja Tak Terduga
• Bagi Hasil Pajak
• Bagi Hasil Retribusi
• Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
• Beban Kejadian Luar Biasa
1. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
® Arus Masuk Kas
• Pencairan Dana Cadangan
• Penjualan atas Tanah
• Penjualan atas Peralatan dan Mesin
• Penjualan atas Gedung dan Bangunan
• Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan
• Penjualan Aset Tetap
• Penjualan Aset Lainnya
• Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
• Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen
® Arus Keluar Kas
• Pembentukan Dana Cadangan
• Perolehan Tanah
• Perolehan Peralatan dan Mesin
• Perolehan Gedung dan Bangunan
• Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan
• Perolehan Aset Tetap Lainnya
• Perolehan Aset Lainnya
• Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
• Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen
1. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
® Arus Masuk Kas
• Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat
• Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya
• Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank
• Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank
• Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi
• Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya
• Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
• Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
• Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
® Arus Keluar Kas
• Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat
• Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya
• Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank
• Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank
• Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi
• Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya
• Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
• Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
• Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1. Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran
® Arus Masuk Kas
• Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
® Arus Keluar Kas
• Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 12. Statement of Cash Flows:
1. Cash Flows from Operating Activities
® Cash received
• Taxes received
• Sales of goods and services
• Interest, excluding swap interest
• Dividends from associates
• Other receipts
® Cash paid
• Payments to and on behalf of employees
• Purchases of goods and services
• Interest, excluding swap interest
• Subsidies
• Grants
• Social benefits
• Other payments
1. Cash Flows from Investing Activities
® Non-Financial Assets
• Sales of non-financial assets
• Purchases of new non-financial assets
® Financial Assets (Policy Purposes)
• Sales of investments
• Purchases of investments
1. Cash Flows from Financing Activities
® Cash received
• Borrowing
• Deposits received
• Swap interest
• Other financing
® Cash paid
• Borrowing
• Deposits paid
• Swap interest
• Other financing
13. CaLK 13. CaLK
PENUTUP
Laporan keuangan merupakan piranti yang sangat penting untuk akuntabilitas dan pengambilan keputusan. Sebagaimana telah dikemukakan di depan tujuan akuntabilitas dan pengambilan keputusan merupakan obyektif yang utama dari laporan keuangan, sedang obyektif-obyektif yang lain bertolak dari kedua obyektif utama tersebut.
Lingkungan operasi suatu entitas mempengaruhi obyektif dari laporan keuangannya. Memahami sifat pemerintah serta lingkungan operasinya yang kompleks adalah penting untuk menetapkan obyektif laporan keuangan pemerintah.
Obyetif dari laporan keuangan harus mengacu kepada kebutuhan informasi dari para pemakai eksternal, dengan pengertian bahwa informasi tersebut merupakan “common needs” atau “common interests” dari para pemakai yang kepentingannya tidak selalu sama. Di sektor publik seperti di sektor privat para pemakai itu dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok utama. Berdasarkan penelahaan atas literatur akuntansi dan pertanyaan-pertanyaan otoritatif mengenai pelaporan keuangan pemerintah, international federation of accountants public sector committee (IFAC-PSC) mengelompokkan para pemakai tersebut dalam kelompok berikut:
1. Badan legislatif dan badan lain mempunyai kekuasaan mengatur dan mengendalikan (governing bodies).
2. Publik (rakyat).
3. Investor dan kreditor.
4. Pemerintah lain, badan internasional dan penyedia sumber lain.
5. Analisis ekonomi dan keuangan.
Mereka menginginkan laporan keuangan pemerintah itu dapat memberikan informasi mengenai:
1. Integritas Anggaran
Pelaporan keuangan Federal harus membantu dalam pemenuhan kewajiban pemerintah memberikan akuntanbilitas publik (publicity accountable) untuk uang-uang yang dihimpun melalui perpajakan dan sarana-sarana lain dan untuk pengeluaran-pengeluarannya sesuai dengan undang-undang anggaran dan peratuan perundang¬undangan yang berkaitan. Pelaporan keuangan Federal harus memungkinkan pembaca mentapkan:
• Bagaimana sumber-sumber anggaran telah diperoleh dan digunakan dan apakah perolehan dan penggunaan tersebut sesuai dengan undang-undang anggaran,
• Status dari sumber-sumber anggaran, dan
• Bagaimana pelaporan anggaran berkaitan dengan informasi lain mengenai biaya operasi-operasi program dan apakah informasi mengenai status sumber-sumber anggaran diintegrasikan dan konsisten dengan informasi akuntansi lain mengenai aset dan kewajiban.
1. Kinerja Operasi
Laporan Keuangan harus membantu pemakai laporan dalam mengevaluasi upaya-upaya pelayanan, biaya, dan pencapaian aktivitas dari entitas pelaporan, cara bagaimana upaya dan pencapaian tersebut dibelanjakan, dan manajemen atas aset dan kewajiban entitas. Laporan keuangan harus memungkinkan pembaca menetapkan :
• Biaya dari program-program dan aktivitas-aktivitas spesifik dan
• Upaya-upaya dan pencapaian-pencapaian yang berkaitan dengan program-program pemerintah dan perubahannya dan dalam hubungannya dengan biaya; dan
• Efisiensi dan efektivitas manajemen pemerintah atas aset-aset dan kewajiban-kewajibannya.
1. Pengurusan (Stewardship)
Laporan keuangan pemerintah harus membantu pemakai laporan menaksir dampak dari operasi dan investasi pemerintah terhadap negara untuk periode yang bersangkutan dan bagaimana, sebagai hasilnya, kondisi keuangan pemerintah dan bangsa telah berubah dan mungkin berubah di masa depan.
Laporan keuangan pemerintah juga harus memungkinkan pembaca untuk menetapkan:
• Apakah posisi keuangan pemerintah meningkat atau menjadi lebih jelek setalah periode yang bersangkutan
• Apakah sumber-sumber anggaran di masa depan diperkirakan akan mencukupi untuk mempertahankan pelayanan publik dan untuk memenuhi kewajiban pada waktu jatuh temponya, dan
• Apakah operasi pemerintah telah memberikan kontribusi kepada kesejahteraan bangsa di masa sekarang dan di masa depan.
1. Pencegahan kecurangan, pemborosan, dan penyimpangan laporan keuangan pemerintah harus membantu pemakai laporan memahami /mengerti apakah terdapat sistem manajemen keuangan dan pengendalian internal yang cukup.
Dengan keluarnya Standar Akuntansi Pemerintahan Akrual ini artinya kita harus segera menyiapkan diri untuk menjadi operator sekaligus penggunanya.
Daftar Pustaka
http://www.aasb.gov.au/Pronouncements/Current-standards.aspx
http://www.aasb.gov.au/Home.aspx
http://www.ksap.org/
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=ifrs+di+australia&source=web&cd=2&ved=0CDsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.iaiglobal.or.id%2Ftentang_iai_download.php%3Fid%3D95%26kfile%3D2&ctbs=ctr%3AcountryID&ei=DLNyT7XQGoP3rQeujMXkDQ&usg=AFQjCNFQKbBE3UW3bZOFXyPhQbwaHlg3dA&cad=rja
http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/jiw/article/viewPDFInterstitial/17058/17021
http://www.artikata.com/arti-329605-harmonisasi.html
http://virdhawaty.blogspot.com/2011/03/harmonisasi-akuntansi-internasional.html
http://fathir32.wordpress.com/2011/05/14/perkembangan-standar-akuntansi-keuanganjurnal-ifrs-indonesia-menuju-international-financial-reporting-standards/
Langganan:
Komentar (Atom)
Postingan
